Bali Sudah di Puncak Dunia, Kapan Giliran Indonesia?

Pada pertengahan Januari 2026, Indonesia menerima kabar membanggakan: Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia versi TripAdvisor, mengalahkan London, Dubai, hingga Paris. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pulau Dewata berdiri di puncak tertinggi penghargaan bergengsi Travelers' Choice Awards. Pemberitaan membanjir, ucapan selamat mengalir, dan kebanggaan nasional pun meluap.

Namun, di balik euforia itu, tersembunyi sebuah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan: Indonesia hanya menduduki peringkat kelima di ASEAN dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kita kalah dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Singapura yang luasnya tak lebih besar dari Jakarta. Bagaimana mungkin negara dengan destinasi "terbaik dunia" justru tertinggal di halaman belakang kawasannya sendiri?

Inilah paradoks pariwisata Indonesia yang harus kita bongkar bersama.

Angka yang Berbicara Lebih Keras dari Pujian

Mari kita lihat fakta dengan mata jernih. Sepanjang Januari hingga November 2025, Indonesia menerima 13,98 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Angka ini terdengar besar, sampai kita membandingkannya dengan tetangga: Malaysia mencatatkan 38,3 juta kunjungan pada periode yang sama—nyaris tiga kali lipat lebih banyak.

Thailand, meski sedang menghadapi berbagai tantangan keamanan dan bencana alam, tetap membukukan 32,9 juta kedatangan. Vietnam yang dua dekade lalu masih berjuang membangun citra pariwisatanya kini menyambut 17,5 juta wisatawan. Bahkan Singapura, negara pulau sekecil sebagian kecamatan di Indonesia, berhasil mendatangkan 16,5 juta pengunjung.

Pertanyaannya sederhana namun menohok: jika Bali benar-benar destinasi terbaik dunia, mengapa orang-orang tidak berbondong-bondong datang?

Dikagumi Tapi Tidak Dikunjungi

Untuk memahami paradoks ini, kita perlu membedakan dua hal yang sering dicampuradukkan: reputasi dan aksesibilitas. TripAdvisor mengukur kepuasan wisatawan yang sudah berkunjung—seberapa indah pemandangannya, seberapa ramah penduduknya, seberapa kaya budayanya. Dalam hal ini, Bali memang tak tertandingi. Mereka yang sudah merasakan keajaiban Pulau Dewata memberikan penilaian tertinggi.

Namun, jumlah kunjungan mengukur sesuatu yang berbeda: seberapa mudah orang bisa datang. Di sinilah Indonesia tertinggal jauh. Kita memiliki produk kelas dunia, tetapi kemasan dan distribusinya masih ala kadarnya.

Bayangkan sebuah restoran dengan masakan terlezat di kota, tetapi lokasinya tersembunyi di gang sempit tanpa papan nama, pintunya sulit dibuka, dan untuk masuk harus mengisi formulir panjang lebih dulu. Berapa banyak orang yang akan menikmati kelezatan masakannya? Itulah gambaran pariwisata Indonesia saat ini.

Visa: Pintu yang Setengah Tertutup

Ketika Malaysia memutuskan untuk memperpanjang kebijakan bebas visa bagi wisatawan Tiongkok hingga lima tahun ke depan, mereka sedang mengirim pesan tegas kepada dunia: "Kami menginginkan kalian datang, dan kami membuatnya semudah mungkin."

Indonesia? Kita masih memungut biaya 35 dolar Amerika untuk Visa on Arrival. Bagi sebagian orang, angka ini mungkin terlihat kecil. Tetapi dalam psikologi perjalanan, setiap hambatan—sekecil apa pun—mengurangi kemungkinan seseorang memilih destinasi tersebut. Ketika wisatawan Tiongkok dihadapkan pada pilihan antara Malaysia yang gratis dan Indonesia yang berbayar, dengan asumsi daya tarik setara, pilihan mana yang lebih mungkin diambil?

Thailand menawarkan bebas visa 60 hari. Vietnam 45 hari. Singapura 30 hari. Kita masih berkutat dengan sistem yang membuat calon wisatawan berpikir dua kali sebelum membeli tiket.

Ada yang berargumen bahwa pendapatan dari visa penting bagi negara. Tentu saja. Tetapi mari kita hitung: jika bebas visa meningkatkan kunjungan sebesar 50 persen saja, berapa besar peningkatan belanja wisatawan di hotel, restoran, transportasi, dan oleh-oleh? Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta? Berapa besar pajak yang masuk ke kas negara dari perputaran ekonomi tersebut? Kebijakan visa bukanlah soal pendapatan langsung semata, melainkan investasi untuk pertumbuhan yang jauh lebih besar.

Konektivitas: Jalan yang Belum Terbentang

Pernahkah Anda mencoba memesan tiket penerbangan langsung dari kota-kota menengah di Eropa atau Asia ke Indonesia? Kemungkinan besar, Anda akan menemukan bahwa sebagian besar rute mengharuskan transit—entah di Singapura, Kuala Lumpur, atau Bangkok. Ironis bukan? Untuk mencapai "destinasi terbaik dunia", wisatawan harus melewati negara-negara kompetitor terlebih dahulu.

Data Badan Pusat Statistik mengungkap kenyataan yang lebih mengkhawatirkan: dari 36 juta penumpang internasional yang menggunakan bandara Indonesia, lebih banyak yang merupakan warga Indonesia bepergian ke luar negeri ketimbang wisatawan asing yang masuk. Bandara-bandara kita lebih sibuk mengantarkan uang keluar daripada mendatangkan devisa masuk.

Pemerintah memang telah meningkatkan jumlah bandara internasional menjadi 36 pada Agustus 2025. Langkah ini patut diapresiasi. Namun, status internasional saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah rute-rute langsung dari kota-kota sumber wisatawan, frekuensi penerbangan yang memadai, dan harga yang kompetitif. Tanpa itu, status internasional hanyalah papan nama tanpa isi.

Sindrom Bali: Berkah yang Menjadi Kutukan

Ada satu masalah lagi yang jarang kita akui: ketergantungan berlebihan pada Bali. Lebih dari setengah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia hanya mengunjungi satu pulau ini. Bali menjadi Indonesia, dan Indonesia menjadi Bali.

Di satu sisi, ini adalah bukti keberhasilan Bali membangun diri sebagai destinasi berkelas dunia. Di sisi lain, ini adalah kegagalan kita dalam mendiversifikasi pariwisata. Labuan Bajo dengan Pulau Komodonya yang legendaris, Raja Ampat dengan keajaiban bawah lautnya, Danau Toba dengan keindahan alam dan budaya Bataknya—semua ini masih tersembunyi dari radar wisatawan dunia.

Bukan karena mereka kurang menarik. Tetapi karena untuk mencapainya, wisatawan harus melewati rintangan demi rintangan: penerbangan mahal, koneksi terbatas, infrastruktur yang belum memadai. Ketika seorang wisatawan Jerman ingin mengunjungi Komodo, ia mungkin harus terbang ke Jakarta, menunggu beberapa jam, lalu terbang lagi ke Labuan Bajo—dengan biaya yang kadang lebih mahal dari tiket Frankfurt-Bali langsung.

Kita telah menempatkan semua telur dalam satu keranjang bernama Bali. Ketika keranjang itu penuh sesak dengan masalah kemacetan, sampah, dan overtourism, kita tidak memiliki alternatif yang siap menampung limpahan.

Belajar dari Malaysia: Strategi Mengalahkan Warisan

Malaysia tidak memiliki Bali. Mereka tidak punya Borobudur atau Komodo. Dalam hal kekayaan alam dan budaya, Indonesia jelas lebih unggul. Tetapi Malaysia memiliki sesuatu yang lebih berharga dalam konteks kompetisi pariwisata modern: kemauan untuk berubah dan kecepatan dalam bertindak.

Ketika pandemi berakhir, Malaysia tidak hanya membuka pintu—mereka merobohkan dindingnya. Bebas visa diperluas, infrastruktur bandara ditingkatkan, kampanye pemasaran digencarkan. Mereka memahami bahwa dalam pariwisata, kecepatan adalah segalanya. Wisatawan yang ragu-ragu hari ini bisa memilih destinasi lain besok.

Hasilnya berbicara sendiri: Malaysia kini menjadi juara ASEAN dalam jumlah kunjungan wisatawan, mengalahkan Thailand untuk pertama kalinya dalam dua tahun berturut-turut.

Indonesia, sebaliknya, masih bergerak dengan kecepatan birokrasi. Kebijakan yang seharusnya diputuskan dalam hitungan minggu tertunda berbulan-bulan dalam rapat koordinasi. Insentif yang seharusnya menarik maskapai penerbangan asing terjebak dalam labirin regulasi. Kita memiliki semua bahan untuk membuat hidangan lezat, tetapi terlalu lama berdebat tentang resep sementara tamu-tamu sudah pergi ke restoran sebelah.

Melampaui Euforia: Apa yang Harus Dilakukan?

Penghargaan TripAdvisor untuk Bali adalah validasi yang membanggakan. Tetapi jika kita berhenti di situ—hanya merayakan tanpa merefleksikan—maka kita telah menyia-nyiakan momen berharga ini. Pengakuan dunia harus menjadi batu loncatan, bukan garis finis.

Pertama, kebijakan visa harus diubah secara radikal. Bukan sekadar penyesuaian, melainkan transformasi total. Bebas visa untuk pasar-pasar utama—Tiongkok, India, Eropa—harus menjadi prioritas tertinggi. Setiap hari penundaan adalah hari di mana wisatawan potensial memilih Malaysia atau Thailand.

Kedua, konektivitas udara harus diperlakukan sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar urusan bisnis maskapai. Pemerintah perlu memberikan insentif nyata bagi maskapai yang membuka rute langsung dari kota-kota sumber wisatawan. Jika perlu, subsidi landing fee atau jaminan jumlah penumpang minimum. Investasi ini akan kembali berlipat ganda dalam bentuk belanja wisatawan dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga, diversifikasi destinasi harus diakselerasi. Sudah saatnya kita serius membangun "gerbang-gerbang" pariwisata baru di luar Bali. Labuan Bajo, Manado, Lombok—destinasi-destinasi ini harus bisa dijangkau langsung dari hub-hub internasional, bukan melalui Jakarta atau Bali yang sudah penuh sesak.

Keempat, digitalisasi pengalaman wisatawan harus menjadi standar, bukan pengecualian. Pembayaran digital dari berbagai negara harus diterima di mana-mana. Informasi harus tersedia dalam berbagai bahasa. WiFi harus menjangkau setiap sudut destinasi wisata. Di era di mana wisatawan berbagi pengalaman secara real-time, kegagalan digital adalah kegagalan pemasaran.

Memilih Antara Kebanggaan dan Kemajuan

Kita bisa terus membanggakan diri dengan penghargaan-penghargaan internasional. Kita bisa terus memajang piagam dan trofi di kantor-kantor kementerian. Kita bisa terus meyakinkan diri sendiri bahwa Indonesia adalah destinasi wisata kelas dunia.

Tetapi angka tidak berbohong. Ketika Malaysia menerima hampir tiga kali lipat lebih banyak wisatawan dari kita, ketika negara-negara dengan sumber daya alam jauh lebih terbatas berhasil melampaui kita, ketika "destinasi terbaik dunia" kita hanya menjadi pilihan kelima di kawasan sendiri—ada sesuatu yang salah secara fundamental.

Paradoks pariwisata Indonesia bukanlah takdir yang harus diterima. Ini adalah hasil dari pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diubah, dari hambatan-hambatan yang bisa dihilangkan, dari potensi yang bisa diwujudkan. Pertanyaannya: apakah kita memiliki keberanian untuk mengakui kekurangan dan kecepatan untuk berubah?

Bali telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung tertinggi dunia. Sekarang giliran Indonesia—secara keseluruhan—untuk membuktikan bahwa kita bisa mengonversi kekaguman menjadi kunjungan, pujian menjadi devisa, dan potensi menjadi kemakmuran nyata bagi rakyat.

Jika tidak, penghargaan "destinasi terbaik dunia" hanyalah hiasan dinding yang indah di rumah yang sepi pengunjung.