Kunci Sukses Vietnam Tumbuh di Atas 8%

Awal Januari 2026, General Statistics Office Vietnam merilis angka yang membuat banyak ekonom tertegun: pertumbuhan ekonomi 8,02 persen sepanjang 2025. Bukan sekadar angka tertinggi di ASEAN, melainkan juga tamparan halus bagi Indonesia — ekonomi terbesar di kawasan yang hanya tumbuh sekitar 5 persen pada periode yang sama.

Vietnam, negara yang setengah abad lalu masih berperang, kini melaju hampir dua kali lebih cepat dari Indonesia.

Reaksi umum para pengamat cukup seragam: Vietnam sukses karena manufaktur. Samsung memindahkan pabriknya ke sana. Apple melirik Hanoi. Ekspor melonjak 17 persen menjadi 475 miliar dolar AS. Narasi ini tidak salah, tetapi ia melewatkan sesuatu yang lebih fundamental.

Perhatikan lebih cermat komposisi pertumbuhan Vietnam. Sektor jasa — bukan manufaktur — justru menjadi kontributor terbesar: 51,08 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Akomodasi dan restoran tumbuh 10,15 persen. Transportasi dan pergudangan melonjak 10,68 persen. Lebih dari 10,6 juta wisatawan internasional membanjiri Vietnam hanya dalam enam bulan pertama 2025.

Namun, akan keliru jika kita mereduksi angka-angka ini sebagai sekadar "sektor pariwisata yang bagus." Kata kunci kesuksesan Vietnam terletak pada sesuatu yang lebih dalam: keberhasilan negara itu menterjemahkan pariwisata secara holistik.

Apa Itu Pariwisata Holistik?

Pariwisata holistik adalah cara pandang yang melihat pariwisata bukan sebagai industri sektoral yang terisolasi, melainkan sebagai pendekatan menyeluruh dalam mengelola negara sebagai destinasi — destinasi bagi siapa pun yang datang dengan tujuan apa pun: berlibur, berbisnis, berinvestasi, atau berkarya.

Dalam pandangan holistik, pariwisata adalah cerminan dari bagaimana sebuah negara mengelola public service-nya secara keseluruhan: cepat, transparan, dan menyenangkan. Ia adalah manifestasi dari hospitality negara terhadap dunia luar.

Ritchie dan Crouch (2003) mendefinisikan daya saing destinasi sebagai kemampuan untuk meningkatkan pengeluaran pariwisata dan menarik pengunjung secara berkelanjutan, sambil memberikan pengalaman yang memuaskan, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang. Model mereka mengidentifikasi lima pilar: sumber daya inti dan atraksi, faktor pendukung, kebijakan dan perencanaan destinasi, manajemen destinasi, serta faktor penentu yang memperkuat atau membatasi daya saing.

Dwyer dan Kim (2003) memperluas kerangka ini dengan menekankan bahwa daya saing destinasi tidak berdiri sendiri — ia dipengaruhi oleh kondisi permintaan global, situasi politik-ekonomi, dan kemampuan manajemen destinasi dalam mengintegrasikan seluruh elemen secara koheren.

Lebih mutakhir, Hossain, Abdul Hamid, dan Hanafiah (2024) menegaskan bahwa daya saing destinasi pariwisata merupakan penggerak sosio-ekonomi krusial bagi negara berpendapatan menengah. Penelitian mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengintegrasikan kebijakan pariwisata dengan kebijakan ekonomi secara holistik cenderung mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Sementara itu, Agarwal dan rekan-rekannya (2024) dalam kajian bibliometrik terhadap empat dekade penelitian pariwisata berkelanjutan menemukan pergeseran paradigma: dari pendekatan mikro yang berfokus pada pengalaman wisatawan individual, menuju pendekatan holistik dan integratif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, organisasional, dan lingkungan secara simultan.

Inilah yang dipahami dan dipraktikkan Vietnam: pariwisata bukan urusan Kementerian Pariwisata semata, melainkan cara seluruh negara memperlakukan tamunya.

Negara sebagai Destinasi

Mari kita bayangkan sebuah resort bintang lima. Apa yang membuat tamu betah? Bukan hanya kamar yang nyaman atau pemandangan yang indah. Yang membuat tamu kembali adalah bagaimana mereka disambut di pintu masuk. Seberapa cepat check-in diproses. Seberapa responsif concierge menanggapi keluhan. Seberapa mudah mereka mengakses fasilitas.

Vietnam memperlakukan seluruh negaranya persis seperti resort bintang lima itu.

Pada Agustus 2025, Vietnam meluncurkan kebijakan yang nyaris tak terbayangkan di Indonesia: bebas visa untuk miliarder, CEO perusahaan global, dan tokoh internasional di bidang seni, olahraga, serta pariwisata. Bukan 30 hari seperti umumnya, melainkan tanpa batas waktu yang kaku. Bagi warga 24 negara Eropa dan Asia, Vietnam memberi bebas visa 45 hari — lebih lama dari kebanyakan negara ASEAN.

Waktu pemrosesan dokumen? Dipangkas dari dua hari menjadi satu hari kerja. E-visa berlaku untuk seluruh negara di dunia, bisa digunakan di 83 pintu masuk. Golden Visa 10 tahun disiapkan bagi investor dan profesional yang ingin berkontribusi jangka panjang.

Ini bukan sekadar kebijakan imigrasi. Ini adalah hospitality dalam skala negara.

Tamu yang Lain Namanya Investor

Logika yang sama diterapkan Vietnam untuk investor. Di Indonesia, untuk menanamkan modal asing, Anda membutuhkan minimal Rp10 miliar — sekitar 700 ribu dolar AS — belum termasuk tanah dan bangunan. Di Vietnam? Regulasi baru memungkinkan investor mendirikan perusahaan sebelum sertifikat investasi terbit. Prosesnya dibalik: mulai dulu, izin menyusul.

Vietnam memiliki lebih dari 350 zona industri dan zona pemrosesan ekspor yang siap pakai. Investor tidak perlu pusing dengan pembebasan lahan atau membangun infrastruktur dari nol. Mereka tinggal masuk, plug and play, langsung beroperasi. Seperti tamu hotel yang tinggal membuka pintu kamar — semuanya sudah tersedia.

Hasilnya? Dalam 10 bulan pertama 2025, Vietnam menyerap 31,52 miliar dolar AS investasi asing langsung. Samsung saja sudah menanamkan 22 miliar dolar di sana, mempekerjakan 112 ribu orang, dan menyumbang hampir sepertiga ekspor Vietnam.

Lebih dari itu, Vietnam menyelenggarakan Vietnam Business Forum setiap semester — dialog rutin antara pejabat tinggi pemerintah dengan investor asing. Bukan seremoni, melainkan forum penyelesaian masalah. Investor melaporkan bahwa hambatan-hambatan konkret benar-benar ditindaklanjuti.

Bandingkan dengan Indonesia, di mana keluhan investor kerap menguap di antara tumpukan birokrasi pusat dan daerah yang tak selalu sinkron.

Integrasi, Bukan Fragmentasi

Buhalis (2000) dalam studinya yang menjadi rujukan klasik menegaskan bahwa destinasi harus dipahami sebagai konsep perseptual — ia bukan sekadar lokasi geografis, melainkan pengalaman menyeluruh yang dibentuk oleh seluruh interaksi pengunjung dengan tempat tersebut. Dari visa hingga taksi bandara, dari keramahan penduduk hingga kecepatan birokrasi.

Vietnam tampaknya memahami ini dengan sangat baik. Mereka tidak memisahkan "pariwisata" sebagai industri leisuredari "investasi" sebagai urusan ekonomi dari "imigrasi" sebagai soal keamanan. Ketiganya adalah manifestasi dari satu pertanyaan yang sama: Bagaimana kita ingin memperlakukan tamu?

Wisatawan adalah tamu. Investor adalah tamu. Ekspatriat adalah tamu. Pebisnis yang transit adalah tamu. Dan negara yang baik memperlakukan semua tamunya dengan hospitality yang konsisten — cepat, transparan, menyenangkan.

Indonesia: Potensi Raksasa yang Tertidur

Indonesia memiliki semua modal untuk melakukan hal yang sama — bahkan lebih baik. Populasi 280 juta jiwa, ekonomi terbesar di ASEAN, kekayaan alam dan budaya yang tak tertandingi, posisi geografis strategis di persimpangan dua samudra dan dua benua.

Kita sudah memiliki sistem Online Single Submission. Omnibus Law sudah disahkan. Zona ekonomi khusus sudah dibangun di berbagai penjuru.

Namun ada yang hilang: cara pandang holistik.

Kita masih melihat pariwisata sebagai industri yang mengurus wisatawan. Investasi sebagai urusan yang mengurus investor. Imigrasi sebagai urusan yang mengurus keamanan perbatasan. Masing-masing berjalan dengan logikanya sendiri, kerap tak sinkron, kadang saling bertentangan.

Vietnam mengajarkan bahwa semua itu adalah satu kesatuan. Bagaimana Anda memperlakukan wisatawan di bandara mencerminkan bagaimana Anda akan memperlakukan investor di kantor perizinan. Kecepatan memproses visa mencerminkan kecepatan memproses izin usaha. Transparansi tarif hotel mencerminkan transparansi regulasi bisnis.

Pariwisata holistik, pada hakikatnya, adalah soft infrastructure — sama pentingnya dengan jalan tol dan pelabuhan. Ia adalah cermin bagaimana sebuah negara memandang dunia luar: sebagai ancaman yang harus diwaspadai, atau sebagai tamu yang harus dilayani.

Jalan ke Depan

Saya tidak sedang berargumen bahwa Indonesia harus meniru Vietnam mentah-mentah. Konteks kedua negara berbeda. Ukuran berbeda. Kompleksitas berbeda.

Namun ada pelajaran yang bisa kita ambil: Vietnam tumbuh 8 persen bukan karena mereka punya sesuatu yang tidak kita miliki. Mereka tumbuh karena mereka memilih untuk menterjemahkan pariwisata secara holistik — memperlakukan negaranya sebagai destinasi yang welcoming untuk semua orang, dalam segala keperluan.

Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Bahkan, dengan segala keunggulan komparatif yang kita miliki, Indonesia seharusnya bisa melakukan lebih baik.

Yang diperlukan bukan sumber daya baru. Yang diperlukan adalah cara pandang baru — cara pandang yang melihat setiap orang asing yang menginjakkan kaki di Indonesia, entah untuk berfoto di Bali atau menandatangani kontrak di Jakarta, sebagai tamu yang layak dilayani dengan standar tertinggi.

Jika Vietnam yang 50 tahun lalu masih berperang bisa melakukannya, Indonesia dengan segala keunggulannya tidak punya alasan untuk tidak bisa.*

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti