Bali Tidak Sedang Runtuh, Bali Sedang Menata Diri

Beberapa hari terakhir, media sosial ramai dengan kabar ratusan hotel di Bali bangkrut lalu dijual. Judulnya menakutkan. Seolah pariwisata Bali sedang runtuh.

Data berkata lain.

Menurut BPS, kunjungan wisatawan ke Bali naik tiga tahun berturut-turut. Dari 15,15 juta pada 2023 menjadi 16,56 juta pada 2025. Wisatawan mancanegara bahkan mencetak rekor, yakni 6,95 juta kunjungan.

Tingkat hunian hotel berbintang di Bali juga bertahan di atas 60 persen. Angka ini berulang kali menjadi yang tertinggi di Indonesia. Juli 2026 lalu, Bali kembali memimpin dengan 67,29 persen.

Jadi Bali tidak kehilangan peminat. Yang terjadi adalah hal lain.

Pasokan kamar tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah tamu. Selama 2023 sampai 2025, jumlah usaha akomodasi tumbuh rata-rata 22,1 persen per tahun. Sementara kunjungan wisatawan tumbuh 4,6 persen per tahun. Dalam setahun terakhir saja, jumlah kamar melonjak dari 106 ribu menjadi 155 ribu.

Ketika kamar bertambah lima kali lebih cepat daripada tamunya, persaingan menjadi ketat. Pemilik yang modalnya tipis terpaksa melepas asetnya. Hotelnya tetap beroperasi. Karyawannya tetap bekerja. Hanya pemiliknya yang berganti.

Ini koreksi pasar. Bukan kebangkrutan pariwisata.

Di titik ini, saya perlu memberi apresiasi kepada Kementerian Pariwisata. Arah yang disampaikan Menteri Pariwisata sudah tepat. Pertumbuhan pariwisata harus diikuti tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.

Kalimat itu bukan sekedar slogan. Ia menjawab persis persoalan yang sedang dihadapi Bali. Kementerian juga menunjukkan kesediaan membaca data secara jujur, termasuk data yang tidak menyenangkan. Sikap seperti ini jarang dan patut dihargai.

Namun apresiasi saja tidak cukup. Agar arah yang baik itu benar-benar terwujud, ada empat hal yang menurut kami perlu segera dikerjakan.

Pertama, satu data akomodasi. Saat ini angka jumlah hotel bisa sangat berbeda antarlembaga. Data perizinan mencatat 1.694 hotel berbintang pada 2025. BPS mencatat 699. Perbedaan ini wajar karena yang dihitung berbeda, yakni izin dan usaha yang beroperasi. Tetapi kebijakan yang baik tidak mungkin lahir dari angka yang simpang siur. Kementerian bisa memimpin penyatuan data bersama BPS, pemerintah provinsi, dan kabupaten.

Kedua, pengendalian pasokan di Bali Selatan. Izin akomodasi memang terbit di kabupaten dan kota melalui sistem OSS. Justru karena itu diperlukan koordinasi yang kuat. Dunia sudah memberi contoh. Amsterdam membatasi pembangunan hotel baru di pusat kota sejak 2017. Barcelona menerapkan rencana khusus akomodasi wisata yang mengatur di mana hotel boleh tumbuh. Keduanya tidak kehilangan wisatawan. Keduanya justru menjaga kualitas kotanya.

Ketiga, lindungi usaha kecil. Pondok wisata dan homestay dengan kurang dari sepuluh kamar hanya terisi 35,8 persen sepanjang 2025. Mereka inilah wajah pariwisata rakyat. Mereka pula yang paling rentan ketika pasokan membanjir. Dukungan pemasaran digital, akses pembiayaan, dan paket wisata berbasis desa akan sangat berarti. Desa Penglipuran di Bangli sudah membuktikan bahwa pariwisata yang dikelola warga bisa bertahan dan mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Keempat, perkuat pasar ASEAN. Ini catatan yang paling penting bagi cita-cita Indonesia menjadi yang terdepan di Asia Tenggara. Kunjungan dari negara ASEAN ke Bali praktis mandek. Hanya 699 ribu pada 2023 dan 712 ribu pada 2025. Singapura bahkan turun tiga tahun berturut-turut. Sebaliknya, wisatawan Asia di luar ASEAN melonjak dari 1,23 juta menjadi 2,03 juta.

Tetangga terdekat semestinya menjadi pasar yang paling mudah dijangkau. Penerbangan pendek, budaya dekat, biaya perjalanan rendah. Kalau pasar ini digarap serius, Bali tidak perlu terlalu bergantung pada satu negara. Saat ini Australia sendirian menyumbang hampir seperempat wisatawan mancanegara di Bali.

Kabar penjualan hotel memang tidak enak didengar. Tetapi ia bisa menjadi momentum. Momentum untuk berhenti mengejar jumlah semata, lalu mulai menata kualitas, persebaran, dan keadilan manfaat.

Kementerian Pariwisata sudah berada di jalur yang benar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian melangkah lebih cepat, bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Bali tidak sedang runtuh. Bali sedang menata diri, dan penataan itu layak kita dukung bersama.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata dan Ekonomi Indonesia / Dosen Pariwisata pada Institut Pariwisata Trisakti Jakarta.

Email

info@pusatkajianpariwisata.id

© 2023-2026 Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia. All Rights Reserved.

Privacy Policy