Bisakah MBG dan Koperasi Merah Putih Membawa Indonesia ke Pertumbuhan 8 Persen?

Dua program terbesar pemerintahan Prabowo tengah berada di persimpangan. Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tuntutan untuk dihentikan, dianggap terlalu mahal untuk hasil yang belum terbukti. Koperasi Desa Merah Putih diragukan daya hidupnya, dinilai lebih sebagai proyek administratif daripada gerakan ekonomi nyata. Namun pertanyaan yang lebih penting dari sekadar menghentikan atau melanjutkan adalah: apakah kedua program ini, jika dijalankan dengan cara yang benar, benar-benar mampu membawa Indonesia ke pertumbuhan 8 persen?

Di tengah gempuran kritik itulah, Presiden Prabowo Subianto justru mempertegas komitmennya. Kalkulasinya bertumpu pada skala: 30.000 dapur MBG masing-masing mempekerjakan 50 orang, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dengan 18 pekerja per unit, ditambah program satu juta rumah. Totalnya belasan juta lapangan kerja baru. Dari sinilah, menurut Presiden, pertumbuhan 8 persen akan lahir.

Klaim itu pun tidak bebas dari guncangan. IMF memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 hanya di kisaran 5,1–5,3 persen (IMF, 2026). Angka 8 persen terakhir diraih di era Soeharto. Di tengah penutupan Selat Hormuz dan perlambatan ekonomi global, perdebatan pun melebar: bukan lagi hanya soal apakah MBG perlu dihentikan, tetapi apakah target 8 persen itu sendiri realistis.

Kedua sisi perdebatan itu—yang menolak maupun yang membela—sesungguhnya menyasar akibat, bukan sebab. Jawabannya sebenarnya ada: ya, MBG dan Koperasi Merah Putih bisa membawa Indonesia ke pertumbuhan 8 persen. Tetapi hanya jika logika yang mendasari kedua program ini diubah secara mendasar. Selama logika itu belum berubah, skala sebesar apapun tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang sepadan.

Tiga Hal yang Menentukan

Apakah kedua program ini bisa membawa Indonesia tumbuh 8 persen? Bisa, tetapi bergantung pada tiga hal yang saat ini belum berjalan;

Pertama, kebocoran nilai. Jika bahan baku dapur MBG dibeli dari distributor nasional atau produk impor, pengeluaran yang besar itu tidak mengalir ke petani desa. Dana berputar di lapisan atas rantai distribusi, sementara petani di bawah hanya menjadi penonton. Efek pengganda fiskalnya menjadi sangat terbatas.

Kedua, koperasi tanpa model usaha yang layak. KUD sampai tahun 1990-an tumbuh masif di atas kertas, lalu layu karena tidak punya pembeli pasti. Jika Koperasi Merah Putih dibangun dengan semangat serupa—mengejar 80.000 unit sebagai angka capaian—sejarah akan berulang. Koperasi tanpa transaksi nyata tidak menyumbang apa pun kepada PDB.

Ketiga, dan paling mendasar: kedua program berjalan di jalur kelembagaan yang terpisah. MBG di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi. Tidak ada aturan yang mewajibkan dapur MBG membeli dari koperasi di wilayah yang sama. Tanpa jembatan aturan, potensi keduanya untuk saling memperkuat tidak akan pernah terwujud.

Banyak Pekerja Belum Tentu Tumbuh

Lapangan kerja prasyarat bagi pertumbuhan yang inklusif, tetapi bukan penentu. Yang menentukan kontribusi program terhadap PDB adalah nilai tambah yang dihasilkan, bukan semata jumlah tenaga kerja atau orang yang terlibat (Rodrik, 2016).

Kajian PKPI terhadap program serupa di Vietnam, Thailand, dan Malaysia menemukan pola yang konsisten: program berskala besar baru berhasil mendorong PDB ketika menghasilkan nilai tambah, bukan sekadar perputaran dana.

Bayangkan dua skenario. Pekerja dapur MBG menerima upah lalu berbelanja kebutuhan sehari-hari—uang hanya berpindah tangan dari kas negara ke pasar, tidak menciptakan sesuatu yang baru. Sebaliknya, petani yang tahu hasil panennya pasti dibeli oleh dapur MBG berani menanam lebih banyak, memperbaiki irigasi, memperluas lahan. Ia menciptakan pangan baru yang sebelumnya tidak ada—itulah nilai tambah. Skenario pertama menghabiskan anggaran. Skenario kedua membangun ekonomi. Perbedaan inilah yang menentukan apakah kedua program mampu mendorong pertumbuhan, atau hanya terlihat besar di atas kertas.

Arsitektur Bisnis sebagai Kunci Transformasi

Yang perlu diubah bukan tujuannya. Memberi makan anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa adalah cita-cita yang mulia. Yang perlu diubah adalah cara kerjanya di lapangan: dari sekadar menyalurkan anggaran, menjadi membangun rantai nilai yang saling terhubung.

Saat ini dapur MBG boleh membeli bahan dari mana saja. Jika diubah menjadi wajib membeli dari petani lokal melalui kontrak yang pasti, petani tahu sejak awal hasil panennya ada yang membeli, mereka berani menanam lebih banyak. Di luar jam MBG, dapur yang sama bisa pula melayani katering komersial, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada anggaran negara (FAO, 2023).

Hal yang sama berlaku untuk Koperasi Desa Merah Putih. Masalah klasiknya selalu sama: ada pengurus, ada kantor, tetapi tidak ada pembeli. Jadikan setiap koperasi sebagai pemasok utama dapur MBG di wilayah yang sama, dan sejak hari pertama, koperasi sudah punya pembeli pasti. Dari fondasi itu koperasi bisa tumbuh lebih jauh—mengangkut barang desa, menyimpan hasil panen, hingga menjualkan produk warga ke kota melalui platform daring. Jika 80.000 koperasi masing-masing membukukan omzet rata-rata 3 miliar rupiah per tahun, total perputaran ekonomi desa yang masuk ke PDB mencapai 240 triliun rupiah—jauh lebih bermakna dari sekadar menghitung jumlah yang orang terlibat.

Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Program

Kunci dari semua ini adalah satu peraturan yang selama ini tidak ada: setiap dapur MBG wajib membeli bahan baku dari koperasi desa di wilayahnya. MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional, koperasi di bawah Kementerian Koperasi—keduanya berjalan sendiri-sendiri. Dengan satu aturan mengikat, keduanya langsung saling menghidupi. Ukuran keberhasilannya pun harus diganti: bukan berapa koperasi yang berdiri, melainkan berapa besar nilai transaksi yang benar-benar terjadi.

Penutup: Skalanya Sudah Ada, Logikanya yang Harus Berubah

Tekanan ekonomi global suatu saat akan mereda, tetapi kelemahan di dalam kedua program ini tidak akan ikut hilang. Selama MBG dan Koperasi Merah Putih dijalankan sebagai program pengeluaran semata, hasilnya tidak akan setara dengan besarnya dana yang digunakan. Pertumbuhan 8 persen tidak lahir dari banyaknya orang yang digaji—ia lahir dari besarnya nilai yang diciptakan.

Presiden Prabowo sudah membangun jaringan 30.000 dapur dan 80.000 koperasi dalam waktu singkat—jangkauan yang tidak dimiliki jaringan distribusi swasta mana pun di Indonesia. Potensinya nyata. Yang belum hadir adalah cara mengelolanya agar potensi itu benar-benar berbuah.

Jadi, bisakah MBG dan Koperasi Merah Putih benar-benar membawa Indonesia ke pertumbuhan 8 persen? Jawabannya: bisa. Tetapi bukan dengan cara yang sedang berjalan sekarang. Tidak ada yang salah dengan tujuannya. Memberi makan anak-anak dan menghidupkan ekonomi desa adalah cita-cita yang mulia. Yang perlu diubah adalah cara menjalankannya: dari program yang menghabiskan anggaran menjadi program yang menciptakan nilai. Mesinnya sudah ada, skalanya sudah luar biasa besar. Satu hal yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah logikanya.***