Danantara dan Misteri Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025, harapan besar tertumpu pada lembaga investasi raksasa ini. Dengan aset kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara diharapkan menjadi mesin penggerak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari 5% menuju 8% pada 2029. Sebuah target ambisius yang membutuhkan terobosan luar biasa.

Muhammad Rahmad - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia

1/28/20264 min baca

Muhammad Rahmad
Muhammad Rahmad

Di tengah euforia pembentukan sovereign wealth fund terbesar di Asia Tenggara ini, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: sektor mana yang sebenarnya paling berpotensi mengantarkan Indonesia ke pertumbuhan 8%? Jawabannya mungkin mengejutkan—dan berbeda dari apa yang selama ini menjadi fokus utama.

Siapa Sebenarnya Penyumbang Terbesar?

Mari kita lihat faktanya. Dari seluruh BUMN yang akan dikelola Danantara, 95% setoran dividen hanya berasal dari delapan perusahaan saja. Bank BRI menyumbang Rp27,51 triliun, Bank Mandiri Rp22,63 triliun, MIND ID Rp20,1 triliun, Telkom Rp10,96 triliun, dan Pertamina Rp9,3 triliun. Sementara itu, 52% perusahaan BUMN justru merugi dengan total kerugian mencapai Rp50 triliun setiap tahun.

Angka-angka ini menjelaskan mengapa perbankan dan pertambangan selalu menjadi "anak emas" dalam diskusi tentang BUMN. Keduanya memang menyediakan cash flow yang stabil dan jumbo. Pemerintah pun telah menetapkan hilirisasi industri dan energi terbarukan sebagai fokus utama investasi Danantara—sebuah pilihan yang masuk akal mengingat keberhasilan di Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 8% berkat hilirisasi nikel di Morowali.

Tapi tunggu dulu. Ada satu sektor yang selama ini nyaris tak pernah disebut dalam hierarki prioritas, yakni pariwisata.

Sektor yang Terabaikan

Memang benar, jika diukur dari kontribusi dividen, sektor pariwisata bukan pemain utama. InJourney sebagai holding BUMN pariwisata baru mencatatkan laba bersih Rp2,49 triliun pada 2024—jauh di bawah bank-bank pelat merah. Namun, mengukur kontribusi pariwisata semata dari dividen adalah cara pandang yang tidak tepat.

Perlu disadari bahwa setiap penambahan 1 juta wisatawan asing ke Indonesia, maka berpotensi menambah sekitar Rp40 triliun terhadap PDB nasional. Bayangkan jika dalam 5 tahun ke depan Indonesia mampu menambah 20 juta wisatawan—dampaknya setara dengan Rp800 triliun, dan kontribusi pariwisata terhadap PDB bisa naik dari 4% menjadi 8-9%.

Ini yang disebut multiplier effect. Setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan akan bergulir melalui rantai nilai yang panjang: transportasi, akomodasi, kuliner, belanja, hiburan, hingga sektor informal seperti pemandu wisata lokal dan pengrajin UMKM. Tidak ada sektor lain yang mampu menggerakkan ekonomi dengan spektrum seluas ini.

Sebelum pandemi, sektor pariwisata menjadi kontributor devisa terbesar kedua dengan nilai USD10 miliar dan menyediakan 13 juta lapangan kerja. Dari pilot hingga tour guide, dari koki hotel bintang lima hingga pedagang suvenir di pasar tradisional—semua terserap dalam ekosistem pariwisata. Bandingkan dengan pertambangan yang cenderung padat modal dan terkonsentrasi di lokasi tertentu.

Memalukan: Indonesia Tertinggal dari Tetangga

Data perbandingan regional seharusnya membuat kita tersentak. Vietnam berhasil menjadikan pariwisata berkontribusi lebih dari 15% terhadap PDB mereka. Filipina mencapai 8,6%, Thailand 7,24%. Indonesia? Baru 4% pada 2024, dengan target 5% di 2029.

Padahal dari segi potensi alam dan budaya, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak tertandingi. Kita punya 17 ribu pulau, keindahan alam yang memukau, keanekaragaman budaya 34 provinsi, warisan dunia UNESCO seperti Borobudur dan Prambanan, hingga posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk pengembangan wisata halal.

Lalu mengapa kita tertinggal? Jawabannya sederhana: underinvestment sistematis selama beberapa dekade. Pariwisata selalu dianggap sektor "pelengkap", bukan prioritas. Ironisnya, sektor yang selama ini diabaikan justru menyimpan potensi transformatif terbesar.

Aset Emas yang Dimiliki Danantara

Danantara memiliki aset pariwisata yang luar biasa melalui InJourney. Holding yang baru berusia 3,5 tahun ini masuk posisi ke-43 dalam Fortune Indonesia 100 dengan pertumbuhan pendapatan 92% dalam dua tahun (dari Rp15,9 triliun di 2022 menjadi Rp30,54 triliun di 2024).

InJourney menguasai ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir: bandara (dulu Angkasa Pura I & II), maskapai penerbangan (Garuda Indonesia), perhotelan (Hotel Indonesia Natour), hingga destinasi wisata premium. KEK Mandalika telah menjadi sport tourism hub dengan sirkuit MotoGP yang terisi 250 hari setahun. KEK Kesehatan Sanur siap menjadi magnet medical and wellness tourism bertaraf internasional. Sarinah telah bertransformasi menjadi "Panggung Karya Indonesia". TMII direvitalisasi sebagai pusat wisata budaya.

Yang lebih menarik adalah potensi wisata halal. Indonesia menargetkan masuk tiga besar destinasi wisata halal dunia pada 2029, sejajar dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pasar ini sangat besar—belanja wisata Muslim global mencapai US$102 miliar pada 2022 dan diproyeksikan meningkat hingga US$225 miliar pada 2028. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan inheren yang tidak dimiliki negara lain.

Apa yang Harus Dilakukan?

Pertama, paradigma perlu diubah. Pariwisata tidak boleh lagi ditempatkan sebagai sektor "pelengkap". Danantara perlu memposisikan pariwisata sebagai klaster strategis utama—setara dengan hilirisasi dan energi terbarukan. Ukurannya bukan dividen jangka pendek, melainkan dampak ekonomi total yang mencakup penciptaan lapangan kerja massal dan pemerataan ekonomi ke daerah.

Kedua, sinergi lintas BUMN perlu dimaksimalkan. Inilah keunggulan Danantara yang belum dimiliki swasta manapun. Bayangkan jika kekuatan Garuda Indonesia, KAI, Pertamina, Telkom, dan BUMN lainnya disatukan untuk mendukung ekosistem pariwisata. Wisatawan bisa menikmati perjalanan terintegrasi dari bandara hingga destinasi, dengan dukungan infrastruktur digital dan energi yang memadai.

Ketiga, akselerasi investasi di destinasi prioritas. Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif. Danantara perlu menjadi katalis untuk menarik investasi swasta domestik dan asing ke destinasi-destinasi ini.

Keempat, serius menggarap wisata halal. Rencana Induk Pariwisata Halal Nasional harus didukung dengan investasi konkret—dari infrastruktur ibadah, sertifikasi halal, hingga branding "Experience Halal Indonesia" di pasar global.

Kelima, digitalisasi dan keberlanjutan harus menjadi fondasi. InJourney perlu menjadi pelopor smart tourism di kawasan ASEAN, dengan pengalaman wisatawan yang seamless berbasis teknologi, namun tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Saatnya Mengubah Paradoks Menjadi Peluang

Mencapai target pertumbuhan 8% membutuhkan lebih dari sekadar mengoptimalkan sektor-sektor yang sudah mapan. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan taruhan strategis pada sektor yang selama ini terabaikan namun menyimpan potensi transformatif terbesar.

Indonesia diberkahi dengan 280 juta penduduk, 17 ribu pulau, keindahan alam yang memukau, dan keanekaragaman budaya yang tak ternilai. Ini adalah modal yang tidak dimiliki negara manapun di dunia. Pertanyaannya bukan lagi apakah pariwisata dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, melainkan apakah kita memiliki visi dan keberanian untuk mewujudkannya.

Di tangan Danantara, jawaban atas pertanyaan itu sedang diuji. Sejarah akan mencatat apakah kita berhasil mengubah tantangan menjadi peluang—atau membiarkan potensi terbesar bangsa ini terus terpendam.