Desa Wisata di Pusaran Kecerdasan Buatan
AI kini ikut menentukan ke mana wisatawan pergi. Lalu, bagaimana nasib ribuan desa wisata kita? Dari 6.367 desa wisata di Indonesia, hampir 78 persen masih berstatus rintisan. Bagi desa yang siap, AI bisa menjadi tangga untuk naik kelas dan membuka peluang kerja bagi anak muda desa. Bagi desa yang belum siap, AI justru bisa menjadi tembok yang menyingkirkan mereka. Artikel ini mengajak kita menyiapkan desa wisata sebelum tertinggal.
OPINI
Elyn Hastriana - Mahasiswi S3 Program Doktor Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti
10/17/20264 min baca


Tahun ini, Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Tourism memilih kecerdasan buatan (AI) sebagai tema Hari Pariwisata Dunia yang jatuh setiap 27 September. Dalam peringatan utama di El Salvador, para pemimpin pariwisata dunia membahas bagaimana teknologi digital dan AI mengubah cara orang berwisata. UN Tourism bahkan sedang menyusun pedoman bersama pertama tentang penggunaan AI bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. AI kini ikut menentukan ke mana wisatawan bepergian. Lalu, di mana posisi ribuan desa wisata kita ketika aplikasi dan mesin pintar mulai mengarahkan langkah wisatawan dunia?
Pertanyaan itu mendesak karena perubahan tersebut tengah berlangsung. Survei Phocuswright mencatat lebih dari separuh wisatawan pernah memakai AI untuk merencanakan perjalanan, mulai dari bertanya kepada ChatGPT hingga memesan kamar sesuai saran mesin. PBB pun mengingatkan bahwa AI sudah ikut menentukan tempat wisata yang muncul di layar ponsel wisatawan, padahal dunia, baru sekarang menyusun aturan mainnya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia, dan masyarakat setempat harus ikut menentukan arah ke depan.
Di Indonesia, masyarakat setempat yang disebut Guterres itu sebagian besar hidup di desa. Jaringan Desa Wisata Kementerian Pariwisata mencatat 6.367 desa wisata per Juli 2026. Namun, hampir 78 persen di antaranya, atau 4.953 desa, masih berstatus rintisan dengan fasilitas terbatas dan belum menerima kunjungan wisatawan. Desa berstatus maju baru mencapai 340 desa, sedangkan desa mandiri baru mencapai 38 desa. Bagi ribuan desa rintisan itu, AI bisa menjadi tangga untuk naik kelas, tetapi bisa pula menjadi tembok yang semakin menyingkirkan mereka.
Tangga itu nyata, dan ujungnya adalah pendapatan serta lapangan kerja warga desa. Pemantauan Kementerian Pariwisata terhadap 66 desa penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi desa ikut bergerak ketika tamu berdatangan. Pada 2025, pendapatan pariwisata desa-desa itu naik hampir 30 persen menjadi Rp59,70 miliar, tenaga kerjanya bertambah 53 persen, dan kamar homestay bertambah hampir 50 persen. AI dapat mempercepat efek semacam ini. Sebuah penelitian di jurnal Tourism Management tahun ini mendapati bahwa tuan rumah Airbnb yang terbiasa memakai AI generatif menerima lebih banyak pesanan, karena deskripsi penginapan dan profil mereka menjadi lebih kaya. AI juga dapat membuka pekerjaan baru bagi anak muda desa sebagai pengelola konten, penerjemah, dan pengurus pemesanan, sehingga mereka tidak harus merantau ke kota.
Namun, hanya desa yang siap yang akan menikmati manfaat itu. Dari ratusan penelitian tentang AI dan pariwisata yang saya teliti, ada satu pelajaran terus berulang. Bahwa teknologi bisa memudahkan orang yang sudah siap, tetapi justru menyulitkan orang yang belum siap. Di Tiongkok, misalnya, banyak wisatawan lanjut usia kebingungan ketika tiket, pembayaran, dan pemesanan serba lewat ponsel, sehingga mereka harus minta bantuan anak mereka atau pemandu wisata.
Bagi desa, ketidaksiapan itu paling terasa dalam urusan siapa yang tampil di layar ponsel wisatawan. Sebuah kajian lain di jurnal yang sama memeriksa 5.000 rencana perjalanan buatan AI dan menemukan beragam bias di dalamnya, sehingga para penelitinya mendesak adanya pengaman agar AI tidak berat sebelah dalam menampilkan tempat wisata. Bias itu muncul karena mesin hanya bisa menyarankan tempat yang ia kenal. AI jarang menyebut desa yang tidak menyajikan informasinya secara rapi di internet, minim ulasan, dan tidak hadir dalam bahasa asing. Wisatawan bukan menolak desa seperti ini, melainkan tidak pernah mengenalnya.
Jika kita membiarkan keadaan ini, setidaknya tiga ancaman menunggu desa wisata kita. Ancaman pertama, wisatawan beralih ke destinasi negara tetangga yang lebih dulu muncul di layar AI. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Vietnam yang tumbuh 18,37 persen pada Agustus 2026, sementara ke Indonesia hanya tumbuh 6,27 persen. Ancaman kedua, uang wisatawan lebih banyak mengalir ke aplikasi pemesanan dan pengusaha besar di kota, bukan di desa. Hal ini terjadi di Polandia. Ancaman ketiga, desa gagal menciptakan pekerjaan baru, sehingga anak mudanya bermigrasi ke kota dan ribuan desa rintisan tidak pernah naik kelas.
Ancaman itu masih bisa kita cegah karena desa kita punya modal yang kuat. Sejak 2021, lima desa Indonesia meraih predikat Best Tourism Villages dari UN Tourism, yaitu Nglanggeran, Penglipuran, Jatiluwih, Wukirsari, dan Pemuteran. Kementerian Pariwisata juga sudah mengelola Jaringan Desa Wisata dan mengembangkan MaiA, asisten perjalanan berbasis AI. Sassoferrato, sebuah desa di kawasan pedalaman Italia yang lama tertinggal, berhasil memanfaatkan teknologi yang mempertemukan wisatawan dengan destinasi.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pelaku pariwisata perlu bersungguh-sungguh menyesuaikan diri dengan perkembangan AI dunia. Langkah pertama adalah membangun jaringan internet di desa dan melatih pengelola desa wisata serta pelaku usaha kecil agar cakap memakai AI. Kajian Rahmad (2026) tentang AI untuk pariwisata Indonesia menempatkan kedua hal ini di urutan teratas. Langkah kedua adalah merapikan informasi desa. Profil desa, paket wisata, harga, jadwal, dan ulasan pengunjung perlu tersedia secara lengkap, jujur, dan dalam beberapa bahasa agar mesin pencari dan AI mudah menemukannya. Desa tidak perlu sekedar ikut tren dengan membuat aplikasi baru yang akhirnya mangkrak.
Langkah ketiga adalah mempercayakan pekerjaan itu kepada anak muda desa yang sudah dilatih, dengan badan usaha milik desa dan koperasi desa merah putih sebagai wadahnya. Cara ini sekaligus memastikan data dan keuntungan tetap kembali ke desa.
Pemerintah juga perlu membawa kepentingan desa ke forum dunia. Ketika UN Tourism menyusun pegangan bersama tentang AI, Indonesia dapat memperjuangkan tiga hal. Pertama, aplikasi dan mesin pencari harus memberi kesempatan yang sama kepada desa kecil untuk tampil di hadapan wisatawan. Kedua, data tentang desa harus tetap menjadi milik warganya. Ketiga, potongan biaya dari aplikasi pemesanan tidak boleh terlalu besar sampai menggerus pendapatan pemilik homestay.
Mesin memang tidak akan pernah menggantikan keramahan warga desa. Namun, kini mesinlah yang banyak menentukan apakah keramahan itu sampai kepada wisatawan. Jika desa wisata kita hadir dengan data yang kuat, warga yang cakap, dan aturan main yang adil, AI akan membawa wisatawan, lapangan kerja, dan rezeki hingga ke pelosok negeri. Jika tidak, desa kita akan tetap indah, tetapi sunyi di layar ponsel wisatawan dunia.
*) Penulis adalah Mahasiswi S3 Program Doktor Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti
info@pusatkajianpariwisata.id
© 2023-2026 Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia. All Rights Reserved.
