Empat Karya Spektakuler Rahmad di Partai Demokrat

Pusat Partai Demokrat, dengan tugas utama membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) Partai Demokrat mewariskan 4 (empat) karya spektakuler;

1. Melakukan perubahan mendasar di DPP Partai Demokrat dengan menghapus praktek pungutan liar (pungli) dan menaikkan gaji staf DPP Partai Demokrat. Rahmad tidak pandang bulu, siapapun yang melakukan pungli, dikenakan sanksi. Sanksi terberat adalah dipecat sebagai staf DPP. Sebelum Rahmad ditunjuk mengelola Kantor DPP Partai Demokrat, praktek pungli marak terjadi.

2. Mendirikan Sekolah Politik Partai Demokrat dengan nama DPCPR (Democrat Party Course of Public Relations). Di sekolah ini, Rahmad ditugaskan partai sebagai Kepala Sekolah nya. Melalui sekolah politik tersebut, Partai Demokrat mencetak juru bicara partai. Pendidikan dilakukan selama 14 hari siang-malam dan peserta dari seluruh Indonesia dilatih teori dan praktek menjadi juru bicara. Tenaga pengajar di Public Relations School of Politic tersebut antara lain Presiden RI SBY (Bambang Susilo Yudhoyono), Ketua MPR Marzuki Ali, Menkumham RI Amir Syamsuddin, Menpora RI Andi Malarangeng, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Presenter Tina Talisa, Master Media Pemenangan SBY-JK Subiakto Priosoedarsono, Pakar Public Relations Magdalena Wenas, dan lain-lain.

3. Mendirikan dan memimpin media center Partai Demokrat. Di Media Center ini, semua isu strategis nasional dan isu strategis partai diolah dan hasilnya didistribusikan kepada juru bicara juru bicara Partai. Tim ad hoc yang terlibat didalam mengolah isu tersebut antara lain; Muhammad Rahmad, Toto Rianto, Andi Nurpati, Ruhut Sitompul, Ramadhan Pohan, Benny Kabur Harman, Hinca Pandjaitan, Ulil Abshar Abdalla. Pada masa itu, Partai Demokrat memiliki juru bicara juru bicara tangguh yang mewarnai pemberitaan nasional dan parlemen.

4. Menyelamatkan Partai Demokrat sehingga lolos verifikasi administrasi dan faktual di KPU RI. Pada Pemilu 2014, Rahmad adalah Ketua Tim Verifikasi Nasional Partai Demokrat di KPU RI. Rahmad memimpin Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Indonesia dalam menyiapkan kelengkapan dokumen dan verifikasi faktual yang akan dinilai oleh KPU RI. Hampir saja Partai Demokrat tidak lolos verifikasi administrasi pada waktu itu karena pada detik-detik terakhir batas waktu perbaikan dokumen di KPU, masih ada beberapa dokumen utama yang harus dilengkapi dan diperbaiki.

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti