Gelar Pahlawan untuk Pak Harto dan Gusdur

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 10 November 2025 mendatang. Sikap Jokowi ini mencerminkan kematangan politik dan visi rekonsiliasi nasional yang perlu kita renungkan bersama. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu memiliki kedewasaan dalam memandang sejarah kepemimpinan nasionalnya—tidak hitam putih, namun penuh nuansa yang mencerminkan kompleksitas perjalanan bangsa.

Dukungan Presiden Jokowi dan langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam pemberian gelar pahlawan nasional ini menunjukkan kepemimpinan yang berani dan visioner. Sebagai presiden, Jokowi dan Prabowo memahami betul bahwa Indonesia dibangun oleh kontribusi semua pendahulunya. Sikap ini mencerminkan kedewasaan seorang negarawan yang mampu melihat melampaui perbedaan politik dan ideologi.

Jokowi sendiri telah merasakan bagaimana pembangunan infrastruktur yang beliau lakukan berdiri di atas fondasi yang diletakkan para pendahulunya. Jalan tol trans-Jawa yang beliau resmikan, misalnya, adalah kelanjutan dari visi pembangunan yang sudah dimulai puluhan tahun lalu. Begitu pula dengan program-program sosial dan pendidikan yang dikembangkan Presiden Prabowo, tak terlepas dari evolusi program-program era sebelumnya.

Memahami Konteks Kepemimpinan

Setiap presiden memimpin dalam konteks zaman yang berbeda dengan tantangan uniknya masing-masing. Soekarno menghadapi revolusi dan pembentukan negara baru. Soeharto mewarisi negara yang secara ekonomi porak-poranda dan membangun fondasi ekonomi modern Indonesia. Habibie mengelola transisi demokrasi. Gus Dur mempelopori pluralisme di tengah gejolak reformasi. Megawati menstabilkan demokrasi muda. SBY membangun institusi demokratis. Jokowi membangun infrastruktur masif dan kini Prabowo melanjutkan estafet kepemimpinan.

Langkah Presiden Prabowo memberikan penghargaan dengan dukungan Jokowi, menunjukkan kontinuitas dan kematangan politik Indonesia. Ini adalah simbol bahwa para pemimpin Indonesia mampu melampaui rivalitas politik demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Indonesia yang kita kenal hari ini adalah hasil akumulasi kerja keras seluruh presiden. Pembangunan ekonomi era Orde Baru, misalnya, menciptakan fondasi industrialisasi dan modernisasi yang masih kita rasakan manfaatnya. Swasembada pangan, program KB, wajib belajar, Posyandu, dan infrastruktur dasar yang dibangun pada era tersebut menjadi fondasi kemajuan hari ini.

Presiden Soeharto telah memimpin transformasi Indonesia dari negara agraris miskin menjadi negara industri berkembang. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% selama tiga dekade, penurunan kemiskinan dari 60% menjadi 11%, dan pembangunan infrastruktur masif adalah fakta sejarah yang tidak bisa diabaikan.

Gus Dur, meski kepresidenannya singkat, meninggalkan warisan pemikiran pluralisme dan toleransi yang menjadi benteng Indonesia menghadapi ekstremisme. Pengakuannya terhadap Konghucu, pembelaannya pada minoritas, dan visi Indonesia yang inklusif menjadi preseden penting bagi Indonesia yang bhinneka. Pemikiran-pemikirannya tentang Islam yang rahmatan lil alamin terus menginspirasi generasi muda Indonesia.

Belajar dari Kompleksitas Sejarah

Dukungan Jokowi terhadap langkah pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa menghargai jasa tidak berarti menutup mata dari kekurangan. Setiap era kepemimpinan memiliki catatan yang perlu dikritisi. Namun, kedewasaan berbangsa justru terletak pada kemampuan kita melihat sejarah secara holistik—mengakui kontribusi tanpa melupakan pelajaran penting.

Dukungan Jokowi terhadap langkah pemerintahan Prabowo ini menciptakan momentum rekonsiliasi nasional yang langka. Dua pemimpin yang pernah berkompetisi keras dalam pilpres kini bersatu dalam visi menghargai para pendahulu. Ini adalah pelajaran politik yang sangat berharga—bahwa kepentingan bangsa harus selalu di atas kepentingan golongan.

Langkah ini juga mengirim sinyal kuat kepada masyarakat bahwa sudah saatnya Indonesia melampaui polarisasi dan perpecahan. Jika Jokowi dan Prabowo bisa bersatu dalam menghargai Soeharto dan Gus Dur—dua tokoh dari spektrum politik yang berbeda—maka rakyat Indonesia pun seharusnya bisa melakukan hal yang sama.

Pemberian penghargaan kepada para mantan presiden, dengan dukungan lintas spektrum politik dari Jokowi hingga Prabowo, dapat menjadi momentum untuk membangun narasi kebangsaan yang lebih inklusif. Ini bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang mengakui bahwa perjalanan Indonesia adalah hasil kerja kolektif pemimpin berbagai generasi.

Saya mendukung sikap Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo untuk memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto dan Presiden Gus Dur. Ini adalah kedewasaan kita sebagai bangsa dalam melihat sejarah secara utuh dan komprehensif.

Indonesia yang kita cintai hari ini adalah hasil kerja keras semua pemimpin. Ini adalah bentuk kedewasaan kita sebagai bangsa yang besar, dan langkah penting menuju Indonesia yang lebih maju dan bersatu. Mari kita dukung langkah yang bersejarah ini sebagai momentum membangun Indonesia yang lebih baik, dan fokus pada masa depan gemilang yang menanti bangsa ini.

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti