Indonesia Punya Segalanya, Lalu Apa yang Kurang?

Sektor pariwisata Indonesia pada 2025 mencatat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,74 juta orang, devisa menembus USD 16,7 miliar, dan peringkat Travel and Tourism Development Index naik ke posisi ke-22 dunia. Angka-angka tersebut menunjukkan tren pemulihan yang konsisten pascapandemi.

Namun demikian, capaian itu belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan fundamental: mengapa Indonesia — dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan kekayaan biodiversitas yang termasuk terbesar di dunia — masih tertinggal jauh dari Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam dalam persaingan pariwisata regional?

Pertanyaan ini bukan retorika belaka. Ia mencerminkan kesenjangan struktural antara potensi dan realisasi yang selama bertahun-tahun belum berhasil dijembatani secara tuntas.

Lanskap Global yang Berubah Cepat

Oxford Economics memproyeksikan pertumbuhan perjalanan lintas negara sebesar 8 persen pada 2026, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan berada di kisaran 2,7 hingga 3 persen. Kawasan Asia-Pasifik diprediksi memimpin dengan lonjakan 13 persen, ditopang oleh pemulihan penuh arus wisatawan keluar dari Tiongkok yang diperkirakan menyumbang lebih dari seperempat pertumbuhan wisata dunia.

Di sisi lain, UN Tourism mencatat bahwa jumlah wisatawan internasional pada 2025 telah mencapai 1,52 miliar — rekor tertinggi era pascapandemi. Pertumbuhan ini diproyeksikan berlanjut pada kisaran 3 hingga 4 persen di tahun 2026, meskipun dibayangi oleh ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan inflasi sektor jasa perjalanan yang masih berada di atas rata-rata prapandemi.

Momentum global ini sejatinya merupakan peluang emas bagi Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia memiliki kesiapan struktural untuk merebut peluang tersebut, ataukah kita hanya akan menjadi penonton dari pertumbuhan yang dinikmati oleh negara-negara tetangga.

Kontribusi yang Belum Sepadan dengan Potensi

Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 4 persen, meningkat tipis dari 3,9 persen pada tahun sebelumnya. Angka ini masih sangat timpang bila disandingkan dengan Thailand yang kontribusi pariwisatanya mencapai 17 hingga 18 persen terhadap PDB, atau Vietnam yang telah menembus 9 persen.

Ketimpangan ini bukan semata soal volume kunjungan. Ia berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar, yakni daya saing ekosistem pariwisata secara keseluruhan. Konektivitas antarwilayah yang terbatas, birokrasi keimigrasian yang belum sepenuhnya efisien, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta strategi promosi yang belum terkonsolidasi dalam satu narasi besar — semua itu merupakan hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang sistematis dan terukur.

Lima Agenda Strategis untuk Merebut Pasar

Untuk mengubah potensi menjadi keunggulan kompetitif yang nyata, setidaknya terdapat lima agenda strategis yang perlu dijalankan secara simultan.

Pertama, reformasi kebijakan visa dan keimigrasian. Tidak ada negara yang berhasil menjadi destinasi wisata kelas dunia dengan pintu masuk yang sulit diakses. Thailand telah memberlakukan bebas visa bagi 93 negara. Malaysia mengimplementasikan Malaysia Digital Arrival Card yang memangkas waktu pemrosesan secara drastis. Indonesia, dengan kebijakan bebas visa yang masih terbatas pada sekitar 20 negara, perlu melakukan lompatan besar.

Perluasan kebijakan bebas visa hingga mencakup minimal 80 negara sumber wisatawan potensial, implementasi e-Visa on Arrival yang sepenuhnya berbasis digital, serta integrasi sistem keimigrasian dengan mekanisme pre-clearance di bandara negara asal merupakan langkah-langkah yang tidak bisa lagi ditunda. Secara kalkulasi ekonomi, setiap satu juta wisatawan tambahan berpotensi menghasilkan devisa sekitar USD 1,2 miliar. Reformasi visa yang berhasil mendatangkan lima juta wisatawan tambahan dalam tiga tahun berarti potensi tambahan devisa lebih dari USD 6 miliar per tahun — sebuah angka yang sangat signifikan bagi neraca pembayaran nasional.

Kedua, akselerasi transformasi digital. Dokumen Indonesia Tourism Outlook 2026 yang dirilis Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi kecerdasan buatan, Internet of Things, serta realitas tertambah dan realitas virtual sebagai penggerak utama pariwisata masa depan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi imersif di biro perjalanan wisata Indonesia baru mencapai 23 persen, tertinggal jauh dari Singapura yang telah menembus 52,4 persen.

Meski demikian, Indonesia mencatat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 24,3 persen di sektor ini — tertinggi di kawasan. Momentum ini perlu dipercepat melalui insentif fiskal bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi digital, pengembangan platform manajemen perjalanan terintegrasi — khususnya untuk segmen umrah dan wisata halal yang memiliki basis pasar sangat besar — serta pembangunan digital twin di destinasi-destinasi prioritas agar calon wisatawan dapat merasakan pengalaman imersif sebelum memutuskan berkunjung.

Generasi milenial dan Gen Z yang kini mendominasi demografi wisatawan global adalah kelompok yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka mengharapkan pengalaman perjalanan yang mulus dan terintegrasi, mulai dari tahap pencarian informasi, pemesanan, hingga berbagi pengalaman. Pelaku industri yang gagal beradaptasi dengan ekspektasi ini akan kehilangan relevansi di pasar.

Ketiga, penguatan konektivitas udara ke destinasi prioritas. Pemerintah telah menetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yakni Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Target investasi pariwisata hingga 2029 pun dipatok sebesar Rp 350 triliun dengan lebih dari separuhnya diarahkan ke sepuluh destinasi prioritas. Namun infrastruktur saja tidak cukup tanpa konektivitas yang memadai.

Wisatawan internasional yang ingin mengunjungi Labuan Bajo, misalnya, masih harus transit di Jakarta atau Bali — menambah waktu tempuh dan biaya secara signifikan. Kondisi serupa dialami destinasi prioritas lainnya. Untuk itu, kebijakan open sky yang lebih progresif untuk rute internasional langsung ke destinasi prioritas, subsidi rute perintis dengan indikator kinerja yang jelas, serta kolaborasi strategis antara InJourney, maskapai penerbangan nasional, dan maskapai berbiaya rendah regional perlu didorong secara lebih agresif. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pembukaan rute penerbangan langsung internasional ke suatu destinasi mampu meningkatkan kunjungan 30 hingga 40 persen dalam dua tahun pertama.

Keempat, optimalisasi segmen wisata halal dan umrah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif alamiah di segmen wisata halal yang diproyeksikan mencapai USD 300 miliar secara global. Namun posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index masih belum sekuat Malaysia yang secara konsisten menduduki peringkat teratas.

Penguatan di segmen ini memerlukan pengembangan standar sertifikasi wisata halal yang diakui secara internasional, pembangunan ekosistem digital untuk manajemen perjalanan umrah yang terintegrasi — mencakup seluruh rantai layanan dari pendaftaran hingga pascaperjalanan — serta yang tidak kalah penting, ekspansi kehadiran industri perhotelan Indonesia di Arab Saudi. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah jemaah umrah Indonesia berpotensi mencapai 10 juta orang pada 2035. Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai sending country, melainkan harus menjadi pemain aktif di seluruh rantai nilai industri umrah — dari negara asal hingga negara tujuan.

Kelima, investasi pada kualitas sumber daya manusia. Pergeseran peta investasi pariwisata ke kawasan timur Indonesia membuka peluang besar sekaligus menimbulkan tantangan baru, terutama ketersediaan tenaga kerja terampil yang memahami standar pelayanan internasional. Investasi fisik sebesar Rp 350 triliun tidak akan menghasilkan dampak optimal tanpa diimbangi oleh investasi pada kapasitas manusia.

Revitalisasi kurikulum pendidikan pariwisata agar relevan dengan tuntutan industri 4.0, pengembangan program beasiswa strategis yang menghubungkan lembaga pendidikan pariwisata dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS untuk pengembangan profesional di sektor wisata halal, serta penerapan sertifikasi kompetensi berbasis standar ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals merupakan langkah-langkah yang perlu diprioritaskan. Dengan kerangka ini, sumber daya manusia pariwisata Indonesia tidak hanya mampu melayani pasar domestik, tetapi juga berdaya saing di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Prasyarat

Seluruh agenda di atas mustahil terwujud tanpa kolaborasi lintas sektor yang solid. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Direktorat Jenderal Imigrasi, InJourney, serta seluruh asosiasi industri — ASITA, AMPHURI, dan lainnya — perlu bekerja dalam satu kerangka koordinasi dengan target yang terukur dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Forum-forum strategis seperti Indonesia Tourism Outlook dan dialog internasional tentang wisata halal, keberlanjutan, dan inklusivitas perlu ditransformasi dari sekadar ajang pertemuan tahunan menjadi platform kolaborasi yang menghasilkan peta jalan implementatif. Pariwisata, pada hakikatnya, adalah sektor yang bersifat lintas kementerian dan lintas disiplin. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan berbagai pemangku kepentingan untuk bergerak dalam irama yang sama.

Penutup

Tahun 2026 menawarkan konfigurasi peluang yang jarang terjadi secara bersamaan: pemulihan arus wisatawan Tiongkok, momentum FIFA World Cup, pertumbuhan Asia-Pasifik yang melejit, dan pergeseran preferensi global menuju wisata berbasis pengalaman. Semua variabel ini menguntungkan Indonesia.

Namun peluang tanpa eksekusi tidak akan menghasilkan apa pun. Thailand, Vietnam, dan Malaysia tidak sedang menunggu. Mereka bergerak cepat dengan kebijakan yang berani, infrastruktur digital yang mumpuni, dan strategi promosi yang tajam.

Indonesia memiliki semua bahan baku untuk menjadi kekuatan pariwisata utama di kawasan. Yang dibutuhkan kini bukan lagi kajian atau wacana, melainkan keberanian untuk mengeksekusi reformasi struktural secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Momentum tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Dan tahun 2026 adalah momentum Indonesia.