Kemiskinan Sumbar Hanya Turun di Atas Kertas, Rakyatnya Belum Naik Kelas

Angka itu turun. Setiap tahun, setiap rilis BPS, kabar yang sama datang membawa senyum: kemiskinan Sumatera Barat berkurang. Pemerintah bangga, media memberitakannya dengan nada optimistis, dan kita semua mengangguk lega.

Tapi coba tanyakan kepada pedagang nasi di Payakumbuh, petani cabai di Agam, atau buruh harian di Padang — apakah hidup mereka terasa lebih ringan? Apakah anak-anak mereka punya lebih banyak pilihan dari tahun ke tahun?

Itulah pertanyaan yang menggelantung di udara ketika Prof. Dr. Werry Darta Taifur berdiri di depan forum ICMI Sumatera Barat, 6 Maret 2026, dan menyampaikan sesuatu yang seharusnya membuat kita tidak bisa tidur nyenyak: kemiskinan Sumbar turun di atas kertas, tapi rakyatnya belum naik kelas.

Ketika Statistik Lebih Pandai dari Kenyataan

Izinkan saya menjelaskan paradoks ini dengan sederhana.

BPS mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan — yaitu nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketika pemerintah menggelontorkan subsidi beras, BLT, subsidi BBM, dan bantuan sosial lainnya, pengeluaran riil kelompok miskin tertekan ke bawah. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak biasanya karena negara menanggung sebagian. Alhasil, secara statistik, mereka "naik" melewati garis kemiskinan — bukan karena pendapatan mereka meningkat, melainkan karena beban pengeluaran mereka dikurangi negara.

Ini bukan pengentasan kemiskinan. Ini akuntansi kemiskinan.

Prof. Werry menyebutnya dengan tepat: penurunan kemiskinan lebih bersifat "statistik" akibat pengeluaran yang terkendali, bukan karena peningkatan kesejahteraan ekonomi yang kuat. Kita merayakan kemenangan di atas kertas, sementara di lapangan, jutaan warga Sumbar hidup hanya selapis tipis di atas ambang batas kemiskinan — sangat rentan, dan bisa jatuh kembali kapan saja.

Naik kelas? Belum. Mereka hanya berdiri lebih dekat ke pintu, tanpa benar-benar masuk ke ruangan.

Pertumbuhan Nomor Empat Terendah Se-Indonesia

Konteks yang membuat presentasi Prof. Werry semakin mencemaskan adalah fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat saat ini berada di posisi keempat terendah di seluruh Indonesia.

Ini bukan soal melambat. Ini soal tertinggal.

Data yang disajikan menunjukkan tren yang konsisten dan menyedihkan: sejak 2018, pertumbuhan Sumbar terus berada di bawah rata-rata nasional. Pasca-COVID, ketika provinsi lain berhasil rebound dengan kuat, Sumbar justru semakin terseok. Pada era gubernur-gubernur sebelumnya di era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Sumbar menyentuh rata-rata di atas 7 persen. Kini kita bersyukur jika menyentuh 4 persen.

Yang paling mengkhawatirkan adalah kombinasi dua angka: pertumbuhan rendah dan Gini Ratio rendah. Secara teknis, Gini Ratio rendah menandakan pemerataan pendapatan — sesuatu yang biasanya kita rayakan. Tapi ketika pertumbuhan juga rendah, maka "merata" yang terjadi bukanlah meratanya kemakmuran. Yang merata adalah kemiskinannya. Prof. Werry menyebut kondisi ini sebagai "pemerataan kemiskinan, bukan pemerataan kesejahteraan."

Bayangkan sebuah kelas di mana semua murid mendapat nilai 40. Tidak ada ketimpangan nilai, tapi semua gagal. Dan tidak ada yang naik kelas.

Masalah Struktural yang Terlalu Nyaman Dijadikan Kambing Hitam

Ketika ditanya mengapa pertumbuhan Sumbar stagnan, jawaban yang paling sering muncul adalah: masalah struktural. Ketergantungan pada sektor pertanian primer, minimnya diversifikasi ekonomi, infrastruktur yang terbatas, dan kerentanan terhadap bencana alam.

Semua itu benar. Tapi "masalah struktural" tidak boleh menjadi mantra yang membebaskan pemimpin dari tanggung jawab.

Provinsi lain di Indonesia juga menghadapi masalah struktural. Sulawesi Selatan berhasil mendorong agroindustri dan menjadi hub perdagangan regional. NTB berhasil membangun pariwisata kelas dunia dari titik nol. Bahkan Kalimantan Timur yang sedang menanggung beban pemindahan ibu kota tetap berhasil mempertahankan momentum pertumbuhannya.

Perbedaannya bukan pada struktur ekonominya. Perbedaannya ada pada kepemimpinan dan political will.

Sumbar memiliki semua modal yang dibutuhkan: sumber daya alam berlimpah, budaya Minangkabau yang kaya dan unik, diaspora yang tersebar dari Jakarta hingga Kuala Lumpur, perguruan tinggi yang mumpuni, dan posisi geografis yang strategis. Yang belum optimal adalah bagaimana semua modal itu dikelola, dipromosikan, dan dikonversi menjadi pertumbuhan ekonomi nyata — menjadi tangga yang bisa dipakai rakyat untuk benar-benar naik kelas.

Bahaya yang Sedang Mengintai

Prof. Werry memperingatkan tiga lapis risiko yang sedang mengintai Sumbar.

Dalam jangka pendek, efektivitas bantuan sosial akan menurun jika inflasi pangan dan energi terus tinggi. Daya beli kelompok miskin tergerus, garis kemiskinan naik, dan angka kemiskinan yang selama ini kita banggakan bisa berbalik arah.

Dalam jangka menengah, lapangan kerja baru akan semakin terbatas. Tanpa pertumbuhan di sektor industri dan pariwisata, generasi muda Sumbar akan terus menghadapi pilihan pahit: bertahan dengan pekerjaan seadanya, atau pergi merantau. Yang pergi adalah yang terbaik. Yang tinggal adalah yang tidak punya pilihan.

Dalam jangka panjang, jika tidak ada perubahan struktural yang nyata, Sumbar akan terperangkap dalam kemiskinan struktural — di mana biaya hidup yang tinggi bertemu dengan pendapatan yang stagnan, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak ada tangga untuk naik kelas karena tangganya memang tidak pernah dibangun.

Apa yang Harus Dilakukan

Presentasi Prof. Werry bukan hanya diagnosis. Beliau juga menawarkan peta jalan: transformasi struktural melalui modernisasi pertanian, revitalisasi pariwisata berbasis budaya Minangkabau, pengembangan agroindustri, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM — dirangkai dalam roadmap 2026–2030 yang konkret dan terukur.

Yang dibutuhkan sekarang bukan rapat-rapat lagi. Yang dibutuhkan adalah eksekusi.

Dan eksekusi membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil risiko, bukan sekadar mengelola rutinitas. Kepemimpinan yang mampu "menjual" Sumbar kepada investor dengan percaya diri. Kepemimpinan yang mengoptimalkan kekuatan diaspora Minang sebagai mesin investasi yang belum pernah benar-benar diaktifkan secara serius. Hanya dengan itu, rakyat Sumbar punya kesempatan nyata untuk naik kelas — bukan sekadar naik angka.

Penutup

Ada sebuah pertanyaan yang Prof. Werry lemparkan namun tidak dijawab karena berada di luar ranah ilmu ekonomi: apakah karakter dan kepemimpinan kepala daerah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi?

Saya berani menjawab: ya, terutama ketika strukturnya sudah berat.

Ketika angin sedang tidak berpihak, kapten kapal yang baik adalah penentu apakah kapal akan selamat atau karam. Sumbar membutuhkan kapten seperti itu — yang tidak puas hanya karena angka kemiskinan turun di atas kertas, tapi terus mendorong hingga rakyatnya benar-benar naik kelas.

Karena yang paling berbahaya bukanlah kemiskinan itu sendiri. Yang paling berbahaya adalah ketika kita merasa sudah menang, padahal pertarungan sesungguhnya belum dimulai. ***

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia, putra Minang yang menaruh perhatian pada pembangunan Sumatera Barat.

Artikel ini merespons presentasi Prof. Dr. Werry Darta Taifur dalam acara Silaturahmi MPW ICMI Sumatera Barat, Hotel UNP Padang, 6 Maret 2026. Slide Presentasi bisa diunduh disini dalam format pdf