Kita Yang Lebaran, Tetangga Yang Pesta Devisa

Selamat Lebaran. Tahun ini, sebelum Anda tiba di kampung halaman, Anda akan singgah dulu di Kuala Lumpur. Bukan karena ingin. Bukan karena iseng. Tapi karena tiket langsung Jakarta–Padang sudah habis—dan satu-satunya opsi yang tersisa adalah transit di KLIA: meninggalkan uang makan, uang belanja, dan uang pajak bandara di Malaysia, sebelum akhirnya menginjak tanah sendiri. Ini bukan nasib sial. Ini adalah hasil dari kebijakan penerbangan yang gagal, industri yang dibiarkan sakit, dan negara yang terlalu lama menutup mata. Lebaran adalah hari paling sakral bagi kita. Dan ia juga, tanpa kita sadari, adalah hari paling menguntungkan bagi Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Sejak awal Februari, jauh sebelum bedug Lebaran berbunyi, tiket pesawat Jakarta–Padang sudah habis terjual. Bukan H-3, bukan H-7—ludes enam minggu sebelumnya. Mereka yang bergerak cepat pun hanya menemukan satu pilihan: transit Kuala Lumpur, mulai Rp2,9 juta. Rute Jakarta–Medan dan Jakarta–Aceh nasibnya serupa—1.767.574 kursi domestik ludes untuk periode 13–29 Maret, dan tiket kelas ekonomi ke Aceh habis total, yang tersisa hanya kelas bisnis seharga Rp10–20 juta. Para pemudik Sumatera terpaksa memilih antara dua opsi pahit: menguras tabungan, atau singgah di negeri orang sebelum tiba di tanah sendiri.

Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi.

Sepekan sebelum Lebaran, hamparan promosi tiket internasional membanjiri layar ponsel ratusan juta orang Indonesia. AirAsia menawarkan Jakarta–Kuala Lumpur lebih murah dari tiket commuter line Jakarta–Bogor jika dihitung per kilometernya. Scoot mempromosikan Singapura dengan paket all-in yang membuat tiket ke Bali terlihat seperti kemewahan. Thai Airways berlomba menarik wisatawan Indonesia dengan bundel penerbangan plus hotel yang harganya bersaing langsung dengan menginap di Seminyak.

Bank Indonesia mencatat impor jasa perjalanan—devisa yang dibawa wisatawan Indonesia ke luar negeri—mencapai US$13,79 miliar sepanjang 2025. Rekor tertinggi sepanjang sejarah republik ini berdiri. Nilainya melampaui Rp231 triliun—atau tiga kali lipat anggaran program Makan Bergizi Gratis 2025 yang sebesar Rp71 triliun. Uang sebesar itu bukan tidak ada; ia ada, tapi mengalir ke luar negeri, setiap tahun.

Di balik angka itu ada pola yang perlu dibaca jernih. Oktober 2024, tiket Jakarta–Kuala Lumpur hanya Rp831.672 pulang-pergi, sementara Jakarta–Bali menembus Rp1,55 juta. April 2023, Jakarta–Singapura tersedia Rp500.000–574.000 pulang-pergi—lebih murah dari Jakarta–Lombok yang Rp2,87 juta. Strategi ini memiliki nama: asymmetric pricing. Negara pesaing menjual tiket ke negeri mereka semurah mungkin karena tahu setiap wisatawan Indonesia akan menghabiskan US$800–1.500 di sana. Tiket murah adalah umpan; pengeluaran di destinasi adalah hasilnya. Thailand bahkan menyediakan 200.000 tiket domestik gratis untuk wisatawan asing pada 2025—dengan kalkulasi bahwa setiap turis menghasilkan pendapatan berlipat dari nilai subsidinya.

Sementara itu, apa yang terjadi di sini? Tidak ada satu pun maskapai nasional yang mampu—atau mau—menawarkan tiket internasional semurah kompetitor asing. Harga avtur Indonesia 20–30 persen lebih mahal dari rata-rata dunia, membuat struktur biaya maskapai kita tidak kompetitif sejak awal. Dua grup maskapai menguasai 96 persen pasar domestik tanpa insentif untuk agresif di rute internasional keluar. Bahkan "maskapai Indonesia" yang melayani rute murah ke luar negeri—Indonesia AirAsia—strategi komersialnya ditetapkan dari Kuala Lumpur.

Survei perilaku wisata Pusat Kajian Pariwisata Indonesia (PKPI) mencatat: hanya 62 persen responden berencana berlibur dalam negeri, turun dari 79 persen setahun sebelumnya. Penurunan 17 persen poin dalam satu tahun—persis bersamaan dengan eskalasi promo maskapai asing. Ini bukti bahwa strategi itu bekerja.

Boeing memproyeksikan Indonesia menjadi pasar penerbangan terbesar ASEAN hingga 2037. Satu dari tiga penumpang pesawat di kawasan ini hari ini adalah orang Indonesia. Namun negara dengan pasar terbesar di ASEAN itu justru berada di posisi kelima penerimaan devisa pariwisata kawasan. Malaysia menyambut 42,2 juta wisatawan mancanegara sepanjang 2025. Thailand 32,9 juta. Indonesia? 15,39 juta. Kita punya pantai terbaik dunia, budaya yang tak ada tandingnya, dan 17.000 pulau yang belum habis dijelajahi—namun pasar kita dipanen habis oleh negara-negara tetangga yang jauh lebih kecil.

Respons pemerintah? Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa harga tiket pesawat "terbentuk dari berbagai komponen biaya yang kompleks"—avtur, leasing dolar, suku cadang. Semua benar secara teknis. Namun tidak satu pun dari penjelasan itu menjawab pertanyaan yang sesungguhnya: mengapa Thailand mampu menyubsidi 200.000 tiket gratis untuk wisatawan asing, sementara kita masih sibuk menjelaskan mengapa tiket domestik mahal? Solusi yang dijanjikan pun hanya koordinasi lintas kementerian dan diskon musiman Nataru, Lebaran, dan libur sekolah. Kita tidak sedang berpikir tentang cara mengalahkan strategi tetangga. Kita sedang menjelaskan mengapa kita kalah.

Ini bukan sekadar soal tiket pesawat mahal. Yang sedang terjadi adalah perang devisa pariwisata regional yang Indonesia masuki tanpa doktrin pertahanan yang memadai. Negara tetangga bergerak dengan strategi jangka panjang: membangun hub penerbangan, mensubsidi akses, menciptakan ekosistem. Kita merespons dengan diskon musiman yang habis begitu Lebaran usai.

Ada langkah yang dapat segera dimulai: negosiasi ulang perjanjian bilateral penerbangan dengan prinsip timbal balik kapasitas; buka kompetisi rantai pasok avtur; rancang program insentif wisata domestik yang permanen, bukan musiman; dan bangun setidaknya satu maskapai low-cost nasional yang ditugaskan bersaing di rute internasional keluar.

Saat takbir berkumandang malam 21 Maret nanti, sebagian devisa kita sudah sampai duluan di Changi, di KLIA, di Suvarnabhumi. Lebaran tahun depan pun akan sama—jika kita tidak mulai bergerak hari ini.