Konflik Timur Tengah dan Peluang Pariwisata Indonesia

Ibn Battuta, pengembara Muslim abad ke-14, pernah menulis dalam Rihla-nya: perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan berpindah cara pandang. Tujuh abad kemudian, ketika rudal menghantam Isfahan dan Teheran pada 28 Februari 2026, yang berpindah bukan hanya proyektil. Yang berpindah adalah ketakutan, harapan, dan—tentu saja—uang.

Serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran telah mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah secara dramatis. Iran menutup Selat Hormuz. Pasar bergejolak. Maskapai mengubah rute. Namun di balik kecemasan itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan: ke mana perginya orang-orang yang ingin meninggalkan zona konflik? Bukan hanya turis yang membatalkan liburan ke Dubai. Tetapi juga pengusaha yang mendiversifikasi aset, keluarga yang memindahkan pendidikan anak, dan investor yang mencari portofolio di luar zona konflik.

Mereka semua sedang mencari pintu. Apakah Indonesia akan membukanya, atau membiarkan Thailand dan Malaysia yang melakukannya?

Dalam Holistic Tourism Theory, pariwisata bukan aktivitas tunggal melainkan ekosistem multidimensi—investasi, pendidikan, bisnis, gaya hidup, dan konektivitas. Seorang wisatawan dari Riyadh yang berlibur ke Bali mungkin kembali tahun depan untuk membeli properti, mendaftarkan anaknya di sekolah internasional, lalu membuka restoran halal. Inilah efek gravitasi pariwisata holistik: satu kunjungan bisa menjadi tarikan permanen jika ekosistemnya tersedia.

Pasar GCC (Gulf Cooperation Council) —Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman—menyumbang 60 persen total wisatawan keluar dari Timur Tengah dan 75 persen belanja pariwisata internasional kawasan. Rata-rata belanja mereka di Thailand mencapai Rp 50 juta per kunjungan. Ini bukan turis backpacker. Ini segmen premium dengan visi jangka panjang. Dan krisis Iran menciptakan displacement effect multidimensi yang mendorong mereka mencari destinasi baru.

Mari lihat apa yang dilakukan tetangga kita.

Thailand—negara mayoritas non-Muslim—bergerak dengan kecepatan yang memalukan kita. Strategi "value over volume" membidik lebih dari satu juta wisatawan Timur Tengah dengan anggaran 4,5 miliar baht (Rp 2,25 triliun) untuk 22 inisiatif strategis. Visa bebas 93 negara. Phuket dan Bangkok dipoles menjadi surga halal-friendly. Proyeksi pendapatan dari Timur Tengah saja: Rp 43 triliun.

Malaysia tidak kalah gesit. Visit Malaysia 2026 memasang target 47 juta wisatawan internasional, didukung sertifikasi halal JAKIM yang diakui dunia dan ekosistem keuangan syariah yang mapan.

Lalu Indonesia? Negara Muslim terbesar dunia—280 juta jiwa—justru mengalami kemunduran. Dalam Global Muslim Travel Index 2025, peringkat kita merosot dari posisi pertama bersama Malaysia pada 2023-2024 ke posisi kelima, tertinggal di belakang Malaysia, Turki, Arab Saudi, dan UEA. Malaysia merebut kembali mahkota sendirian dengan skor 79; Indonesia tertinggal di angka 76. Ironi ini terjadi di tengah pasar wisatawan Muslim global yang meledak—176 juta kedatangan internasional pada 2024, diproyeksikan 245 juta pada 2030 dengan belanja USD 230 miliar. Kue-nya membesar, tetapi porsi kita justru menyusut. Yang salah bukan potensi kita. Yang salah adalah kecepatan respons kebijakan.

Jika Thailand menjual pantai dan spa, Malaysia menjual sertifikasi halal, maka Indonesia harus menjual sesuatu yang tak dimiliki keduanya: yakni kedalaman. Saya mengusulkan Lima Magnet Pariwisata Holistik untuk pasar Timur Tengah.

Pertama, Magnet Investasi. IKN, KEK Mandalika, dan zona ekonomi strategis lainnya adalah panggung sempurna untuk modal GCC. Indonesia punya stabilitas politik, jarak aman dari konflik, dan pemerintahan mayoritas Muslim yang memberi kenyamanan kultural bagi investor Teluk—sesuatu yang tak bisa ditawarkan Bangkok.

Kedua, Magnet Pendidikan. Keunggulan yang dimiliki Indonesia tak bisa ditiru Thailand sama sekali. Jaringan pesantren modern, universitas Islam terkemuka, tradisi keilmuan yang dihormati dunia Arab. Program bilingual Arab-Inggris-Indonesia, magister keuangan Islam dan studi halal—targetnya: keluarga GCC yang mencari alternatif pendidikan aman.

Ketiga, Magnet Ekosistem Halal. Ironis bahwa Malaysia memimpin ekosistem halal global dengan populasi Muslim jauh lebih kecil. Indonesia harus merebut posisi ini: percepat perizinan bagi warga GCC, visa bisnis jangka panjang, kawasan industri halal terpadu.

Keempat, Magnet Gaya Hidup. Bali, Lombok, Yogyakarta bukan hanya destinasi—mereka rumah kedua yang potensial. Visa second home harus dioptimalkan untuk pasar Timur Tengah.

Kelima, Magnet Konektivitas. Buka rute langsung Jakarta-Bali ke Riyadh-Jeddah-Dubai. Bangun portal digital pariwisata halal terpadu sebagai gerbang pertama bagi wisatawan Timur Tengah.

Ibn Battuta kembali ke Maroko setelah 30 tahun mengembara. Ia kembali bukan karena tak ada lagi tempat menarik, tetapi karena ia menemukan bahwa tempat paling bermakna adalah yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Jutaan warga Timur Tengah kini sedang mengembara—mencari keamanan, peluang, rumah kedua. Akankah Indonesia menyambut mereka, atau membiarkan mereka berlabuh di Bangkok dan Kuala Lumpur?

Dalam pariwisata, seperti dalam ekonomi, yang menentukan bukan badai yang datang—melainkan cara kita meresponsnya. Wallahu a'lam.

*) Muhammad Rahmad — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia.