Kritik Terhadap Pendekatan "Insuler" Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa Indonesia "tidak peduli gonjang-ganjing ekonomi global" karena 80 persen ekonomi kita dikendalikan oleh kekuatan domestik (3/11/2025), pada awalnya mungkin terdengar patriotik dan menenangkan.
Muhammad Rahmad
11/4/20258 min read


Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa Indonesia "tidak peduli gonjang-ganjing ekonomi global" karena 80 persen ekonomi kita dikendalikan oleh kekuatan domestik (3/11/2025), pada awalnya mungkin terdengar patriotik dan menenangkan. Namun, sebagai akademisi yang telah menghabiskan belasan tahun mengamati dinamika ekonomi global dan transformasi industri pariwisata internasional, saya melihat pernyataan ini sebagai simplifikasi berbahaya yang mengabaikan realitas fundamental ekonomi modern. Lebih ironis lagi, target pertumbuhan 6,7 persen yang dicanangkan Menkeu sendiri justru hanya dapat dicapai melalui integrasi strategis dengan ekonomi global, bukan melalui insuleritas yang ia propagandakan.
Paradoks Target Ambisius dengan Strategi Insuler
Mari kita mulai dengan kontradiksi mendasar dalam narasi Menkeu. Di satu sisi, beliau menyatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 6,7 persen untuk menyerap tenaga kerja formal secara optimal - sebuah target yang saya sepakati sepenuhnya. Namun di sisi lain, beliau menganjurkan sikap "tidak peduli" terhadap ekonomi global. Ini adalah kontradiksi yang fatal.
Pengalaman saya meneliti transformasi ekonomi berbagai negara menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Thailand mencapai pertumbuhan konsisten 6-7 persen justru ketika mereka membuka diri total terhadap pariwisata global, bukan menutup diri. Dubai mencatat pertumbuhan 8-9 persen ketika mereka mengintegrasikan ekonominya ke dalam jaringan global, bukan mengisolasi diri. Vietnam mencapai pertumbuhan pariwisata 83 persen dalam beberapa tahun terakhir melalui keterbukaan radikal, bukan insuleritas.
Data terbaru justru menunjukkan kerapuhan fondasi "kemandirian" yang diklaim Menkeu. Defisit neraca berjalan Indonesia melebar empat kali lipat dari US$2,04 miliar di 2023 menjadi US$8,85 miliar di 2024. IMF bahkan memproyeksikan defisit ini akan terus membengkak menjadi 1,5 persen dari PDB di 2025 dan 1,6 persen di 2026. Bagaimana mungkin kita bisa "tidak peduli" terhadap ekonomi global ketika kita membutuhkan miliaran dolar untuk membiayai impor bahan baku industri, teknologi, dan barang modal?
Pelajaran dari Sektor Pariwisata: Integrasi adalah Kunci
Izinkan saya menggunakan sektor yang saya geluti - pariwisata - sebagai studi kasus mengapa pendekatan insuler adalah resep kegagalan. Saat ini, kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia hanya 4-4,5 persen, jauh di bawah Thailand yang mencapai 20,6 persen. Thailand menguasai 40 persen pangsa pasar ASEAN, sementara kita hanya 11 persen. Mengapa? Karena Thailand memahami bahwa pariwisata modern adalah tentang integrasi global, bukan isolasi domestik.
Strategi "Amazing Thailand" yang konsisten selama tiga dekade bukanlah tentang menutup diri, tetapi justru membuka diri selebar-lebarnya. Mereka menciptakan ekosistem yang ramah terhadap wisatawan global: visa on arrival untuk hampir semua negara, investasi masif dalam infrastruktur bandara berstandar internasional, dan kampanye pemasaran global yang agresif. Hasilnya? Wisata medis mereka menghasilkan US$600 juta per tahun dengan 2,5 juta pasien internasional. Program long-stay visa menarik 500.000 pensiunan asing yang menghabiskan rata-rata US$30.000 per tahun.
Kontras dengan Indonesia yang masih berkutat dengan birokrasi visa yang berbelit, infrastruktur bandara yang tertinggal, dan mentalitas "tidak peduli global". Hasilnya dapat diprediksi: kita kehilangan potensi devisa triliunan rupiah setiap tahunnya.
Rupiah yang Terlupakan dalam Narasi Domestik
Dampak paling nyata dari pendekatan "tidak peduli global" terlihat pada performa rupiah yang memprihatinkan. Pada akhir 2024, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.095 per dolar AS, melemah dari Rp15.397 di akhir 2023. Sejak pelantikan Presiden Prabowo pada Oktober 2024, rupiah telah terdepresiasi sekitar 8 persen terhadap dolar, bahkan sempat menyentuh level yang mengingatkan pada krisis 1998.
Pelemahan rupiah ini bukan fenomena abstrak yang hanya menjadi perhatian dealer valuta asing. Ini berdampak langsung pada daya beli 280 juta rakyat Indonesia melalui inflasi impor. Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor untuk industri naik, biaya produksi membengkak, dan pada akhirnya harga barang konsumsi melonjak. Ironisnya, justru rakyat kecil yang paling menderita dari inflasi ini - kontradiksi telak dengan klaim bahwa fokus domestik akan melindungi rakyat.
Yang lebih mengkhawatirkan, pelemahan rupiah terjadi ketika mata uang regional lain relatif stabil. Ini mengirim sinyal berbahaya kepada investor global: Indonesia sedang kehilangan daya saing dan kredibilitas ekonominya. Dalam ekonomi modern yang saling terhubung, persepsi sama pentingnya dengan realitas. Ketika Menkeu menyatakan "tidak peduli" terhadap ekonomi global, pasar valuta asing merespons dengan membuang rupiah.
Pengangguran Berkualitas: Harga dari Insuleritas
Data ketenagakerjaan mengungkap paradoks lain dari strategi domestik-sentris. Meskipun tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025, jumlah absolut pengangguran justru meningkat 80.000 orang menjadi 7,28 juta. Yang lebih memprihatinkan, proporsi pekerja informal meningkat dari 59,17 persen menjadi 59,40 persen.
Ini adalah konsekuensi langsung dari mengabaikan integrasi global. Ketika industri berorientasi ekspor melemah karena kehilangan daya saing, lapangan kerja formal berkualitas tinggi menghilang. Pekerja terpaksa beralih ke sektor informal dengan produktivitas rendah, upah minim, dan tanpa jaminan sosial. Data yang lebih mencengangkan: 16 persen dari 44 juta pemuda Indonesia berusia 15-24 tahun menganggur, dua kali lipat lebih tinggi dari Thailand dan Vietnam.
Generasi muda Indonesia - yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi - justru terjebak dalam pengangguran atau pekerjaan informal berkualitas rendah. Mengapa? Karena industri manufaktur berorientasi ekspor yang biasanya menyerap tenaga kerja muda tidak berkembang. Sektor jasa modern yang membutuhkan keterampilan global tidak tumbuh. Start-up teknologi yang membutuhkan akses ke pasar global terhambat.
Defisit Jasa: Lubang Menganga yang Diabaikan
Aspek yang paling diabaikan namun krusial dalam narasi "kemandirian" adalah defisit neraca jasa yang terus membengkak. Defisit neraca jasa Indonesia mencapai US$18,66 miliar di 2024, terutama disebabkan oleh ketergantungan pada jasa teknologi, keuangan, dan transportasi asing.
Setiap kali perusahaan Indonesia menggunakan Microsoft Office, setiap transaksi menggunakan Visa atau Mastercard, setiap pengiriman barang menggunakan kapal asing, kita membayar ke luar negeri. Ironisnya, transformasi manufaktur yang dicanangkan Menkeu justru akan memperparah defisit ini. Industri manufaktur modern membutuhkan lisensi teknologi, konsultan teknis, software industri, dan jasa logistik global - semuanya harus diimpor dengan dolar.
Bagaimana mungkin kita bisa "tidak peduli" terhadap ekonomi global ketika kita bahkan tidak mampu memproduksi jasa-jasa dasar yang dibutuhkan ekonomi modern? Sikap insuler justru akan melanggengkan ketergantungan ini, bukan menguranginya.
Visi Pariwisata Sebagai Blueprint Integrasi Strategis
Izinkan saya menawarkan visi alternatif berdasarkan potensi sektor pariwisata. Dengan strategi yang tepat - bukan insuler tetapi integratif - pariwisata Indonesia dapat mencapai kontribusi PDB 7,5-8 persen pada 2030, menghasilkan devisa Rp1.000 triliun, menciptakan 5 juta lapangan kerja, dan memunculkan 400.000 UMKM baru.
Bagaimana caranya? Justru dengan melakukan kebalikan dari apa yang dianjurkan Menkeu:
Pertama, Revolusi Visa yang Radikal. Implementasi Visa Digital Nomad 6 bulan untuk menarik jutaan pekerja remote global. Visa Pensiun 2 tahun untuk pensiunan Jepang, Korea, dan Eropa. Visa Transit 72-144 jam gratis untuk mengkonversi penumpang transit menjadi turis. Golden Visa dengan investasi minimum Rp10 miliar untuk menarik 10.000 HNWI per tahun. Semua ini adalah tentang membuka diri, bukan menutup diri.
Kedua, Transformasi Bandara Berkelas Dunia. Bandara bukan lagi sekadar terminal, tetapi destinasi budaya dan pusat bisnis. Terminal yang menampilkan gamelan setiap jam, workshop batik, kuliner Nusantara autentik. Co-working space premium untuk digital nomad, meeting rooms berstandar internasional, spa dan wellness center. Ini membutuhkan benchmark dan kolaborasi dengan operator bandara global terbaik.
Ketiga, Platform Digital Terintegrasi. Satu super-app yang menangani visa, penerbangan, hotel, transportasi, restoran, aktivitas - terintegrasi dengan sistem pembayaran global, algoritma AI untuk personalisasi, dan blockchain untuk keamanan. Ini mustahil dicapai tanpa kerjasama dengan perusahaan teknologi global.
Keempat, Ekosistem Kolaboratif. Kemitraan strategis dengan maskapai internasional, jaringan hotel global, OTA (Online Travel Agencies) internasional, influencer dan media global. Pariwisata modern adalah tentang jejaring global, bukan isolasi domestik.
Efek Pengganda: Bukti Bahwa Integrasi Menguntungkan Domestik
Yang sering terlupakan dalam debat domestik versus global adalah efek pengganda (multiplier effect) dari integrasi ekonomi. Setiap dolar yang dibelanjakan wisatawan asing akan bergulir 3-4 kali dalam ekonomi domestik. Hotel internasional membeli sayuran dari petani lokal, petani membeli pupuk dari toko pertanian, toko membayar karyawan, karyawan berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Bandara internasional yang dibangun untuk wisatawan juga melayani kargo ekspor produk lokal. Hotel berbintang untuk turis asing menjadi venue MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) yang mendorong bisnis domestik. Internet cepat untuk digital nomad juga digunakan UMKM lokal untuk e-commerce. Ini adalah simbiosis, bukan parasitisme.
Pelestarian budaya lokal justru mendapat insentif ekonomi dari pariwisata global. Tarian tradisional yang hampir punah tiba-tiba berharga karena permintaan wisatawan. Kerajinan kuno mendapat pasar baru. Bahasa daerah menjadi aset wisata budaya. Integrasi global, ketika dikelola dengan baik, justru memperkuat identitas lokal.
Negara Benchmark: Integrasi Strategis, Bukan Insuleritas
Mari kita belajar dari negara-negara yang berhasil mencapai pertumbuhan tinggi:
Singapura tidak memiliki sumber daya alam, tetapi menjadi hub global dengan membuka diri total. Changi Airport bukan sekadar bandara tetapi destinasi. Singapore Tourism Board berkolaborasi erat dengan semua stakeholder global. Hasilnya? Pengeluaran wisatawan tertinggi di dunia: US$1.900 per kunjungan.
Dubai mengubah gurun menjadi oasis global bukan dengan menutup diri, tetapi dengan menciptakan ekosistem paling terbuka di Timur Tengah. Golden Visa mereka menarik 100.000 HNWI. Dubai International Airport memproses 90 juta penumpang per tahun. Festival belanja tahunan menghasilkan US$4,5 miliar.
Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7 persen dan pertumbuhan pariwisata 83 persen bukan dengan insuleritas, tetapi dengan integrasi agresif ke rantai nilai global. Mereka menjadi basis manufaktur elektronik global, hub tekstil regional, dan destinasi wisata yang sedang naik daun.
Korea Selatan bertransformasi dari negara miskin menjadi negara maju bukan dengan fokus domestik, tetapi dengan orientasi ekspor yang fanatik. Samsung, Hyundai, LG - semua dibangun dengan visi global dari awal, bukan untuk pasar domestik 50 juta orang.
Tidak ada satu pun negara yang berhasil mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan menutup diri dari ekonomi global. Sejarah ekonomi pembangunan sangat jelas: integrasi strategis adalah kunci, insuleritas adalah jalan menuju stagnasi.
Risiko Sistemik dari Pendekatan "Tidak Peduli Global"
Strategi insuler yang dipropagandakan Menkeu mengandung beberapa risiko sistemik yang dapat berakibat fatal:
Pertama, Kehilangan Daya Saing Struktural. Tanpa tekanan kompetisi global, industri domestik akan menjadi manja dan tidak efisien. Proteksionisme implisit dalam retorika "tidak peduli global" menciptakan moral hazard - perusahaan tidak perlu inovatif karena terlindungi dari kompetisi. Hasilnya? Produk berkualitas rendah dengan harga tinggi yang merugikan konsumen domestik.
Kedua, Jebakan Pertumbuhan Rendah. Pertumbuhan berbasis konsumsi domestik tanpa peningkatan produktivitas adalah ilusi. Ketika pertumbuhan didorong oleh belanja pemerintah yang dibiayai defisit dan ekspansi moneter, hasilnya adalah inflasi bukan pertumbuhan riil. Survei ISEAS menunjukkan hanya 58 persen pemuda Indonesia yang optimis terhadap rencana ekonomi pemerintah, dibandingkan rata-rata 75 persen di ASEAN. Ketika generasi muda kehilangan kepercayaan, masa depan ekonomi dalam bahaya.
Ketiga, Spiral Kemunduran. Rupiah melemah → inflasi impor naik → daya beli turun → konsumsi domestik melemah → pertumbuhan melambat → defisit fiskal membengkak → rupiah semakin melemah. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus tanpa intervensi struktural yang berorientasi pada peningkatan daya saing global.
Keempat, Brain Drain. Talenta terbaik Indonesia akan mencari peluang di luar negeri jika ekonomi domestik stagnan. Insinyur terbaik ke Singapura, dokter terbaik ke Malaysia, entrepreneur terbaik ke Amerika. Kita akan kehilangan generasi emas yang seharusnya membangun negara ini.
Jalan Keluar: Resilient Integration, Bukan Insuler Isolation
Kritik saya bukan berarti mengabaikan pentingnya penguatan pasar domestik. Dengan 280 juta penduduk, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan potensial. Namun, yang dibutuhkan bukanlah sikap "tidak peduli" terhadap ekonomi global, melainkan apa yang saya sebut "Resilient Integration" - integrasi yang tangguh dan strategis.
Konsep ini meliputi:
Strategic Coupling: Mengidentifikasi sektor-sektor di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif (pariwisata, komoditas, manufaktur tertentu) dan mengintegrasikannya secara agresif ke rantai nilai global, sambil melindungi sektor-sektor yang masih berkembang.
Selective Protection: Proteksi yang cerdas dan temporer untuk industri nascent, bukan proteksi permanen yang menciptakan ineffisiensi. Setiap proteksi harus memiliki sunset clause dan performance benchmark yang jelas.
Global Benchmarking: Terus membandingkan diri dengan best practices global, bukan berpuas diri dengan standar domestik. Bandara harus dibandingkan dengan Changi, bukan dengan bandara domestik lain. Industri manufaktur harus bersaing dengan Vietnam dan Thailand, bukan hanya dengan sesama perusahaan Indonesia.
Innovation Ecosystem: Membangun ekosistem inovasi yang terhubung global. Start-up Indonesia harus bisa mengakses venture capital global, talenta internasional, dan pasar worldwide. Universitas harus berkolaborasi dengan institusi riset global.
Digital Integration: Memanfaatkan teknologi digital untuk leapfrogging. E-commerce cross-border, fintech untuk inklusi keuangan, edtech untuk peningkatan SDM, agritech untuk produktivitas pertanian. Semua ini membutuhkan integrasi dengan platform dan teknologi global.
Kesimpulan
Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa Indonesia "tidak peduli gonjang-ganjing global" mungkin dimaksudkan untuk menenangkan pasar domestik dan membangun kepercayaan diri bangsa. Namun, dalam ekonomi modern yang hyperconnected, pernyataan seperti ini justru kontraproduktif dan berbahaya.
Data berbicara dengan jelas: defisit neraca berjalan membengkak, rupiah melemah, pengangguran berkualitas meningkat, defisit jasa melebar, dan posisi kompetitif regional menurun. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan retorika patriotik atau ilusi kemandirian. Ini membutuhkan strategi ekonomi yang sophisticated, evidence-based, dan berorientasi global.
Target pertumbuhan 6,7 persen atau bahkan 8 persen yang kita impikan bersama sangat mungkin dicapai. Namun, jalan menuju ke sana bukanlah melalui insuleritas dan sikap "tidak peduli global". Sebaliknya, kita membutuhkan integrasi strategis yang memanfaatkan kekuatan domestik kita - 280 juta penduduk, sumber daya alam melimpah, lokasi strategis, budaya yang kaya - untuk bersaing dan menang di pasar global.
Sektor pariwisata yang saya geluti adalah bukti nyata. Dengan membuka diri melalui revolusi visa, transformasi bandara, digitalisasi layanan, dan kolaborasi global, kita bisa mencapai kontribusi PDB 8 persen, devisa Rp1.000 triliun, dan 5 juta lapangan kerja baru. Ini bukan mimpi, tetapi potensi nyata yang bisa diwujudkan jika kita berani menghadapi realitas global dengan strategi yang tepat.
Indonesia terlalu besar untuk gagal, tetapi juga terlalu penting untuk diserahkan pada ilusi kemandirian. Kita membutuhkan kepemimpinan ekonomi yang memahami kompleksitas ekonomi modern, berani mengambil keputusan sulit, dan cukup visioner untuk melihat bahwa masa depan Indonesia terletak pada integrasi strategis dengan ekonomi global, bukan isolasi domestik.
Saatnya mengakhiri retorika "tidak peduli global" dan mulai membangun strategi "sangat peduli global" - peduli untuk bersaing, peduli untuk menang, peduli untuk membawa Indonesia ke tempat yang seharusnya: sebagai kekuatan ekonomi global yang disegani, bukan negara berkembang yang terjebak dalam ilusi kemandirian.
Pilihan ada di tangan kita: menjadi pemain global yang diperhitungkan atau penonton domestik yang terpinggirkan. Saya memilih yang pertama. Bagaimana dengan Anda?
*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti
