Mimpi Besar, Fondasi Rapuh

Beberapa tahun terakhir, hampir semua daerah di Indonesia berlomba membangun pariwisata. Setiap kabupaten ingin punya destinasi ikonik. Setiap desa ingin menjadi desa wisata. Setiap kepala daerah ingin meninggalkan jejak berupa spot foto, taman tematik, atau kawasan baru yang bisa diresmikan dengan gunting pita dan dokumentasi media sosial.

Pariwisata dipromosikan sebagai lokomotif ekonomi baru. Ia disebut-sebut mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menggerakkan UMKM. Narasinya indah. Retorikanya optimistis. Tetapi di balik itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah yang sedang kita bangun benar-benar sistem pariwisata yang berkelanjutan, atau sekadar proyek-proyek euforia?

Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu daerah. Ia menjalar hampir ke seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Banyak daerah justru lebih bersemangat membangun destinasi baru, sementara destinasi yang sudah dikenal dan memiliki daya tarik kuat belum dikelola secara optimal. Aksesibilitas belum memadai, amenitas terbatas, manajemen belum profesional, promosi tidak terintegrasi namun energi dan anggaran telah beralih pada penciptaan ikon-ikon baru.

Membangun destinasi baru tentu tidak salah. Inovasi itu perlu. Tetapi ketika destinasi yang sudah ada belum diperkuat fondasinya, membangun yang baru tanpa memperbaiki yang lama sama saja dengan menumpuk persoalan.

Euforia Viral, Lalu Menghilang

Kita juga menyaksikan maraknya desa wisata yang mendadak viral. Pemuda digerakkan, masyarakat dilibatkan, media sosial dipenuhi unggahan. Bahkan beberapa desa berhasil meraih penghargaan tingkat lokal dan nasional. Di fase ini, banyak “pahlawan pariwisata” bermunculan. Mereka hadir di panggung, berbicara tentang visi besar, berbagi foto pertemuan, dan mengklaim kontribusi.

Namun pertanyaannya: di mana mereka ketika fase euforia berakhir?

Teori Tourism Area Life Cycle yang dikembangkan oleh Richard Butler menjelaskan bahwa setiap destinasi memiliki siklus: eksplorasi, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, hingga penurunan atau peremajaan. Masalahnya, banyak daerah hanya bersemangat di fase “booming”. Ketika kunjungan tinggi dan media ramai, semua terlihat gemilang. Tetapi ketika kunjungan menurun, konflik internal muncul, atau pemasukan tidak sesuai harapan, komitmen pun memudar.

Desa wisata yang dulu dielu-elukan perlahan sepi. Infrastruktur tidak dirawat. SDM tidak lagi mendapat pendampingan. Program berhenti karena anggaran dialihkan ke proyek lain yang lebih “segar”. Inilah yang bisa disebut sebagai sindrom pariwisata viral: cepat naik, cepat hilang.

Padahal, menurut konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dari World Tourism Organization, keberhasilan destinasi tidak diukur dari viralitas atau penghargaan, melainkan dari keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apakah masyarakat benar-benar mendapat manfaat jangka panjang? Apakah lingkungan tetap terjaga? Apakah tata kelola semakin profesional? Jika jawabannya tidak, maka yang kita bangun hanyalah panggung sementara.

Ketika Kompetensi Dikalahkan Kedekatan

Masalah yang lebih serius terletak pada tata kelola. Tidak sedikit organisasi atau lembaga pariwisata daerah diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang atau pengalaman di bidang pariwisata. Mereka hadir bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan kekuasaan.

Dalam teori Stakeholder Management yang diperkenalkan oleh R. Edward Freeman, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola kepentingan berbagai pemangku kepentingan secara seimbang. Tetapi bagaimana mungkin keseimbangan itu tercapai jika pengambilan keputusan tidak berbasis kompetensi?

Ironisnya, para praktisi dan akademisi yang benar-benar memahami industri ini justru kerap berada di luar lingkaran pengambil kebijakan. Mereka menjadi penonton. Bahkan lebih ironis lagi, mereka kadang duduk sebagai peserta pelatihan yang narasumbernya adalah orang-orang yang minim pengalaman lapangan.

Kondisi ini bukan sekadar soal ego profesional. Ini soal kualitas kebijakan. Pariwisata adalah industri kompleks. Ia melibatkan manajemen destinasi, pemasaran, hospitality, perilaku wisatawan, investasi, hingga mitigasi risiko. Tanpa pemahaman menyeluruh, kebijakan mudah berubah arah. Program berganti setiap tahun. Fokus hilang. Semua terlihat bergerak, tetapi tidak ada yang benar-benar maju.

Proyek Fisik Tanpa Sistem

Banyak pemerintah daerah lebih tertarik membangun taman baru, spot foto baru, atau kawasan baru karena secara politis lebih “terlihat”. Ada peresmian. Ada papan nama. Ada dokumentasi. Tetapi jarang yang serius membangun sistem manajemen destinasi.

Padahal, dalam model daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch, keberhasilan destinasi bukan hanya soal atraksi, tetapi juga soal kebijakan, manajemen, dan dukungan kelembagaan. Tanpa sistem, destinasi hanya menjadi ruang fisik tanpa jiwa.

Kita sering lupa bahwa pariwisata bukan hanya tentang membangun tempat, tetapi membangun pengalaman. Dan pengalaman itu dikelola oleh manusia oleh SDM yang kompeten, oleh manajemen yang konsisten, oleh kebijakan yang tidak berubah-ubah mengikuti siklus politik.

Jika setiap pergantian kepemimpinan melahirkan prioritas baru tanpa melanjutkan program sebelumnya, maka destinasi akan selalu berada di fase “mulai dari nol”. Tidak pernah benar-benar tumbuh dewasa.

Mimpi Besar, Fondasi Rapuh

Sumatera Barat sering bermimpi menjadi destinasi unggulan nasional, bahkan internasional. Potensinya memang luar biasa: alam yang dramatis, budaya Minangkabau yang kuat, kuliner yang mendunia, sejarah yang kaya.

Namun menjadi destinasi unggulan bukan soal potensi. Ia soal konsistensi.

Apakah kita memiliki data kunjungan yang akurat dan digunakan untuk perencanaan?

Apakah kita memiliki standar pelayanan yang diterapkan secara merata?

Apakah kita memiliki roadmap jangka panjang yang tidak berubah setiap pergantian kepala daerah?

Apakah kita berani menempatkan profesional di posisi strategis tanpa mempertimbangkan kedekatan politik?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih samar, maka mimpi menjadi destinasi unggulan hanya akan menjadi slogan dalam dokumen perencanaan.

Saatnya Berhenti Berpura-pura

Sudah saatnya kita berhenti berpura-pura bahwa setiap proyek adalah keberhasilan. Tidak semua taman baru adalah kemajuan. Tidak semua desa wisata yang viral adalah keberhasilan pembangunan. Tidak semua pelatihan adalah peningkatan kapasitas.

Kita perlu keberanian untuk melakukan evaluasi jujur. Mengakui bahwa ada kebijakan yang tidak efektif. Mengakui bahwa ada penempatan SDM yang keliru. Mengakui bahwa ada anggaran yang tidak tepat sasaran.

Pariwisata bukan panggung pencitraan. Ia adalah sektor ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan salah arah, yang terdampak bukan hanya citra daerah, tetapi pendapatan pedagang kecil, pengelola homestay, pemandu wisata, hingga pelaku UMKM.

Jika kita sungguh ingin menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah, maka langkah pertama adalah membenahi tata kelola. Menempatkan kompetensi di atas kedekatan. Menguatkan destinasi yang sudah ada sebelum membuka yang baru. Menyusun rencana jangka panjang yang konsisten dan terukur.

Karena pada akhirnya, destinasi unggulan tidak lahir dari peresmian yang meriah, tetapi dari kerja panjang yang sunyi dan konsisten.

Dan jika kita masih terus terjebak pada euforia proyek tanpa sistem, maka mimpi menjadi destinasi unggulan akan tetap menjadi mimpi indah dalam pidato, tetapi rapuh dalam kenyataan.