Momentum Perbaikan Pasca Tragedi Rinjani

Tragedi yang menimpa wisatawan Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani pada Juni 2025 telah menggugah kesadaran tentang pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pariwisata Indonesia. Meski insiden ini menghadirkan duka mendalam, respons yang ditunjukkan berbagai pihak justru memberikan pelajaran berharga tentang potensi dan tantangan sistem pariwisata nasional.

Apresiasi atas Respons Cepat Indonesia

Penanganan evakuasi korban tragedi Rinjani patut mendapat apresiasi tinggi. Tim Rinjani Rescue yang terdiri dari Rinjani Squad, Emergency Medical Health Care (EMHC), dan Unit SAR Lombok Timur berhasil menjalankan operasi kompleks dalam medan yang sangat menantang. Keberhasilan ini mencerminkan tiga kekuatan fundamental Indonesia.

Pertama, solidaritas dan semangat kerelawanan yang mengakar dalam budaya bangsa. Mobilisasi cepat berbagai elemen masyarakat, dari relawan lokal hingga institusi formal, menunjukkan kekuatan gotong royong yang luar biasa. Kedua, kapasitas teknis dan profesionalisme tim rescue yang teruji dalam menghadapi kompleksitas operasi di medan ekstrem. Ketiga, koordinasi lintas-sektoral yang relatif efektif antara Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional, dan pemerintah daerah.

Respons cepat ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki modal dasar yang kuat untuk menghadapi krisis pariwisata. Namun, keberhasilan ini juga mengungkap perlunya perbaikan sistemik yang lebih menyeluruh.

Evaluasi Menyeluruh untuk Semua Destinasi

Tragedi Rinjani bukan insiden terisolasi, melainkan cerminan tantangan sistemik destinasi wisata Indonesia. Data menunjukkan bahwa insiden keselamatan di destinasi wisata ekstrem masih relatif tinggi, dari kecelakaan pendakian hingga wisata bahari.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi disparitas standar keselamatan antar-destinasi, keterbatasan infrastruktur keselamatan di daerah terpencil, dan inkonsistensi implementasi SOP. Sementara beberapa destinasi seperti Gunung Merbabu telah menerapkan teknologi RFID, sebagian besar destinasi lain masih mengandalkan sistem manual yang rentan error.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerangka evaluasi komprehensif yang mencakup lima dimensi: teknis (infrastruktur dan teknologi keselamatan), manajerial (governance dan pengawasan), SDM (kompetensi dan pelatihan), regulasi (kesesuaian dengan standar internasional), dan ekosistem (keterlibatan komunitas lokal).

Penyempurnaan Organisasi Pengelola Destinasi

Struktur organisasi pengelola destinasi Indonesia saat ini dicirikan fragmentasi signifikan. Destinasi wisata tersebar di berbagai kementerian: Taman Nasional di bawah Kementerian LHK, wisata bahari di bawah Kementerian KKP, wisata budaya di bawah Kemendikbudristek, dan wisata buatan di bawah pemda.

Fragmentasi ini menciptakan inkonsistensi standar pelayanan, tumpang tindih kewenangan, dan keterbatasan sinergi pengembangan produk wisata. Solusinya adalah transformasi menuju model Destination Management Organization (DMO) terintegrasi yang memiliki orientasi stakeholder kuat, kapasitas koordinasi efektif, dan kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital.

Penguatan Peran Kementerian Pariwisata

Masalah struktural paling kritis adalah fragmentasi kewenangan dalam tata kelola pariwisata. Kementerian Pariwisata tidak memiliki kewenangan langsung terhadap Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di bawah kepala daerah. Pengelola destinasi tersebar di berbagai kementerian dengan agenda yang tidak selalu sejalan.

Kondisi ini menciptakan coordination gaps, policy inconsistencies, dan asymmetric information. Bandingkan dengan model internasional yang sukses: Singapura dengan Singapore Tourism Board yang memiliki kewenangan whole-of-government, atau Selandia Baru dengan New Zealand Tourism Board yang terintegrasi dengan Regional Tourism Organizations melalui partnership agreements formal.

Dampak fragmentasi ini terasa pada efisiensi operasional yang rendah, inkonsistensi kualitas antar-destinasi, lambatnya inovasi dan adaptabilitas, serta inefisiensi alokasi sumber daya. Dalam krisis seperti Rinjani, meski response time relatif baik, masih terdapat coordination gaps yang dapat diminimalkan melalui struktur terintegrasi.

Saran Perbaikan Implementatif

Reformasi tata kelola pariwisata Indonesia memerlukan pendekatan bertahap yang sistematis. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah pembentukan Tourism Crisis Management Center sebagai pusat komando terintegrasi dan implementasi standar keselamatan nasional yang berlaku untuk semua destinasi. Langkah ini harus disertai dengan digitalisasi sistem informasi pariwisata untuk monitoring real-time dan early warning system.

Jangka menengah difokuskan pada restrukturisasi fundamental organisasi pengelola destinasi menuju model DMO terintegrasi, disertai penguatan kapasitas SDM melalui program sertifikasi dan pengembangan infrastruktur keselamatan yang memadai. Investasi dalam technology platform terintegrasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan koordinasi antar-stakeholder.

Transformasi jangka panjang memerlukan reformasi legislasi komprehensif melalui undang-undang pariwisata baru yang mengintegrasikan seluruh aspek tata kelola. Pembentukan Indonesia Tourism Authority dengan kewenangan statutory akan menjadi game changer untuk menciptakan koordinasi yang efektif. Pengembangan smart tourism ecosystem berbasis teknologi terkini akan memposisikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat global.

Momentum yang Tak Boleh Terlewat

Tragedi Rinjani telah mengungkapkan paradoks pariwisata Indonesia: memiliki potensi respons krisis yang baik namun sistem yang terfragmentasi. Respons cepat dan koordinasi yang relatif efektif menunjukkan modal dasar yang kuat, namun reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi.

Keberhasilan reformasi bergantung pada political will yang kuat, komitmen jangka panjang, dan participatory approach. Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar dari best practices internasional sambil mempertahankan keunikan lokal.

Momentum dari tragedi Rinjani tidak boleh disia-siakan. Investment dalam reformasi struktural saat ini akan menentukan competitiveness dan sustainability pariwisata Indonesia dalam dekade mendatang. Saatnya melakukan transformation yang berani demi masa depan pariwisata Indonesia yang lebih aman, berkelanjutan, dan kompetitif.

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti