Paradoks Pariwisata Indonesia: Antara Retorika dan Realitas

Indonesia, dengan 17.504 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, sejatinya merupakan permata pariwisata yang tiada tara di kawasan Asia Tenggara. Keberagaman budaya dari 1.340 suku bangsa, warisan sejarah yang membentang dari era Sriwijaya hingga Majapahit, serta bentang alam yang mencakup 127 gunung api aktif dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, seharusnya menempatkan Indonesia sebagai primadona pariwisata regional. Namun, data semester pertama tahun 2025 mengungkapkan realitas yang pahit: Indonesia hanya mampu menarik 7,05 juta wisatawan internasional, kalah telak dari Malaysia (16,9 juta), Thailand (15,02 juta), Vietnam (10,7 juta), bahkan Singapura (9,78 juta) yang luasnya hanya setara dengan Jakarta.

Tabel Jumlah Wisatawan & Devisa ASEAN Semester 1 Tahun 2025

Sumber : Pusat Kajian Pariwisata Indonesia, 2025

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan ketika kita membaca Siaran Pers Kementerian Pariwisata tanggal 11 Oktober 2025, di mana Menteri Pariwisata dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menghadirkan "pariwisata berkualitas" dan bahkan mengklaim posisi nomor satu di Asia Tenggara untuk Cultural Resources. Kesenjangan antara klaim superioritas dan realitas inferioritas ini menuntut analisis mendalam tentang akar permasalahan struktural pariwisata Indonesia.

Anatomi Kegagalan: Ketika Potensi Tidak Bertransformasi Menjadi Kinerja

1. Ilusi Kualitas sebagai Topeng Kegagalan Kuantitas

Pernyataan Menteri Pariwisata bahwa "fokus kita bukan pada kuantitas, melainkan pada kualitas" mencerminkan sebuah strategi komunikasi yang, dengan hormat, dapat dikategorikan sebagai defensive rhetoric. Data menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya gagal dalam kuantitas, tetapi juga dalam kualitas. Dengan pendapatan per wisatawan hanya US$794—terendah di antara negara ASEAN utama—Indonesia tertinggal jauh dari Thailand (US$1.035), Singapura (US$838), dan Malaysia (US$831).

Argumentasi "kualitas di atas kuantitas" menjadi problematis ketika kita mengamati bahwa negara-negara yang unggul dalam kuantitas justru juga unggul dalam kualitas. Singapura, dengan keterbatasan geografis yang ekstrem, mampu menghasilkan devisa US$8,2 miliar dari 9,78 juta wisatawan. Sementara Indonesia, dengan segala kekayaan alamnya, hanya menghasilkan US$5,6 miliar dari 7,05 juta wisatawan. Ini bukan persoalan memilih antara kualitas atau kuantitas—ini adalah kegagalan sistemik dalam keduanya.

2. Kehancuran Kelembagaan: Penghapusan GIPI sebagai Bunuh Diri Struktural

Media Release DPP GIPI tanggal 12 Oktober 2025 mengungkapkan sebuah tragedi kelembagaan yang luput dari perhatian publik: penghapusan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dari Undang-Undang Kepariwisataan yang baru. Keputusan ini, yang dilakukan tanpa pembahasan substantif sebelumnya, mencerminkan kecenderungan destruktif dalam tata kelola pariwisata nasional.

GIPI, yang telah berkontribusi sejak 2012 sebagai wadah koordinasi asosiasi pariwisata, tiba-tiba dieliminasi dari struktur formal. Ironisnya, saat Komisi VII DPR mendorong pembentukan Indonesia Tourism Board—mengingat Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN tanpa lembaga serupa—ide ini pun menguap tanpa jejak dalam undang-undang final. Penghapusan GIPI tanpa replacement strategy menunjukkan absennya visi jangka panjang dan apresiasi terhadap pentingnya koordinasi industri.

3. Paralisis Pendanaan: Antara Konsep dan Eksekusi

Konsep Badan Layanan Umum (BLU) Pariwisata yang diusulkan GIPI untuk menciptakan mekanisme pendanaan mandiri melalui pungutan wisatawan mancanegara, ironisnya, diambil alih pemerintah dalam Pasal 57A UU Kepariwisataan baru. Namun, tanpa mekanisme earmarking yang jelas, dana ini berisiko terserap dalam belanja rutin pemerintah tanpa dampak signifikan pada pengembangan pariwisata.

Sementara itu, Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) yang digembar-gemborkan masih berada dalam tahap "penyusunan Peraturan Presiden." Kontras dengan Malaysia yang dengan sigap mengeksekusi strategi visa bebas dan promosi agresif, atau Vietnam yang berhasil meraih pertumbuhan 21% melalui digitalisasi dan simplifikasi prosedur, Indonesia terjebak dalam labirin birokrasi dan regulasi.

Perbandingan Strategi Negara Asean

Sumber : Pusat Kajian Pariwisata Indonesia, 2025

Komparasi Regional: Pelajaran dari Keberhasilan Tetangga

1. Malaysia: Dari Underdog Menjadi Champion

Pencapaian Malaysia mengalahkan Thailand sebagai destinasi wisata nomor satu ASEAN pada kuartal pertama 2025 merupakan game-changer yang seharusnya menjadi wake-up call bagi Indonesia. Dengan 16,9 juta wisatawan dan pertumbuhan 20% year-on-year, Malaysia membuktikan bahwa transformasi radikal dimungkinkan melalui eksekusi strategis yang tepat.

Malaysia tidak sibuk dengan retorika "kualitas versus kuantitas." Mereka mengeksekusi strategi komprehensif: liberalisasi visa, peningkatan konektivitas, promosi digital yang masif, dan—yang terpenting—koordinasi erat antara pemerintah dan industri melalui Tourism Board yang efektif. Hasilnya berbicara: dari posisi kedua menjadi pemimpin regional dalam waktu singkat.

2. Vietnam: Model Pertumbuhan Berkelanjutan

Vietnam, dengan pertumbuhan 21% dan 10,7 juta wisatawan di semester pertama 2025, mendemonstrasikan bagaimana negara dengan sejarah konflik dapat bertransformasi menjadi magnet wisata. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada pragmatisme kebijakan: e-visa yang mudah, investasi infrastruktur yang terukur, dan pemasaran digital yang efektif.

Yang membedakan Vietnam adalah kemampuan mereka mengkonversi potensi menjadi realitas tanpa terjebak dalam jargon kosong. Mereka tidak mengklaim superioritas kultural, tetapi fokus pada service delivery dan customer experience.

Akar Masalah: Diagnosa Patologi Struktural

1. Mentalitas Birokrasi versus Entrepreneurship

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan kompetitor regionalnya terletak pada pendekatan: Indonesia masih terjebak dalam paradigma birokratis, sementara negara lain beroperasi dengan mentalitas entrepreneurial. Kementerian Pariwisata sibuk menyusun Peraturan Presiden, sementara Malaysia dan Vietnam sibuk menarik wisatawan.

2. Fragmentasi Tanpa Koordinasi

Penghapusan GIPI menciptakan kevakuman koordinasi yang fatal. Tanpa wadah formal untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan industri, setiap stakeholder bergerak sendiri-sendiri. Bali mungkin maju, tetapi potensi destinasi lain terbengkalai. Hasilnya: 4 juta dari 7,05 juta wisatawan Indonesia terkonsentrasi di Bali—sebuah ketimpangan yang tidak berkelanjutan.

3. Defisit Kredibilitas

Ketika pemerintah mengklaim posisi "#1 di Asia Tenggara" sementara data menunjukkan posisi kelima, terjadi krisis kredibilitas. Wisatawan internasional dan investor membaca data, bukan siaran pers. Kesenjangan antara narasi dan realitas merusak kepercayaan dan mempersulit upaya promosi genuine.

Penutup: Urgensi Transformasi di Tengah Momentum yang Hilang

Indonesia berada di persimpangan kritis. Dengan pertumbuhan pariwisata ASEAN yang mencapai 30,6% pada 2024 dan proyeksi 123 juta wisatawan regional, Indonesia justru semakin tertinggal. Semester pertama 2025 seharusnya menjadi momentum Indonesia untuk mengejar ketertinggalan, namun yang terjadi adalah stagnasi relatif—pertumbuhan 9,44% yang terlihat positif menjadi menyedihkan ketika dibandingkan dengan Vietnam (21%) atau Malaysia (20%).

Transformasi genuine memerlukan keberanian untuk mengakui kegagalan, kebijaksanaan untuk belajar dari kompetitor, dan—yang terpenting—kemauan politik untuk melakukan perubahan struktural. Tanpa ini, Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks: negara dengan potensi wisata terbesar di Asia Tenggara, namun dengan kinerja yang memilukan.

Pertanyaan fundamental yang harus dijawab bukan lagi "mengapa wisatawan tidak datang ke Indonesia?" tetapi "mengapa Indonesia gagal mengkonversi superioritasnya dalam sumber daya alam dan budaya menjadi kepemimpinan pariwisata regional?" Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari kubangan mediokritas atau terus tenggelam dalam ilusi kebesarannya sendiri.

Data tidak berbohong: dengan 7,05 juta wisatawan dan devisa $5,6 miliar di semester pertama 2025, Indonesia bukan pemimpin—Indonesia adalah pecundang dalam kompetisi pariwisata regional.* # Muhammad Rahmad # Paradoks Pariwisata

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti