Paradoks Pariwisata Indonesia dan Dampaknya di Mata Dunia

Indonesia, negeri kepulauan dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, sesungguhnya memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Keindahan pantai Bali, kemegahan Candi Borobudur dan Monumen Nasional (Monas), hingga keunikan budaya Papua, menjadi magnet yang terus menarik jutaan wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Namun di balik pesona yang ditawarkan, terselip paradoks yang menggelitik: di satu sisi pemerintah gencar mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, namun di sisi lain, berbagai kebijakan justru seolah menghambat langkah maju industri yang dijadikan andalan devisa negara ini.

Dilema Kebijakan: Mempromosikan Sekaligus Membatasi

Menilik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam "The 37th Joint Meeting of the United Nations Tourism Commission", yang disebarkan melalui siaran pers (15/04/2025), Indonesia secara terbuka mengakui potensi besar pariwisata sebagai "mesin penggerak pertumbuhan ekonomi" dan "penguat ekonomi, sosial, dan budaya." Bukan tanpa alasan, pada tahun 2024 saja, Indonesia telah kedatangan lebih dari 13 juta wisatawan mancanegara dengan kontribusi devisa mencapai USD16,7 miliar serta membuka lapangan kerja bagi hampir 25 juta pekerja.

Namun ironis, di tengah ambisi besar tersebut, data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi populer Jakarta, Ancol, justru mengalami penurunan signifikan sebanyak satu juta pengunjung pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya (Antara, 11/04/2025). Penyebabnya bukan semata-mata faktor eksternal, melainkan kebijakan pemerintah daerah sendiri yang melarang pelaksanaan karyawisata (study tour) bagi siswa sekolah. Kebijakan ini, meski diambil dengan pertimbangan keselamatan setelah meningkatnya kecelakaan rombongan karyawisata, pada akhirnya berdampak negatif pada jumlah kunjungan di berbagai destinasi wisata.

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Winarto, mengungkapkan bahwa larangan study tour yang masih berlaku hingga kini menjadi salah satu faktor utama menurunnya jumlah pengunjung. "Pengunjung tahun 2024 terhadap 2023 menurun. Di 2024 beberapa hal yang mengurangi itu dari pengunjung luar kota salah satunya ada larangan study tour yang juga masih berlaku sampai ke hari ini," ujarnya (Antara, 11/04/2025). Pernyataan ini menyiratkan adanya kebijakan yang saling bertentangan antara mendorong pertumbuhan pariwisata dan membatasi mobilitas wisatawan domestik.

Infrastruktur vs Penertiban: Kasus Kempes Ban di Monas

Paradoks lain yang mencuat ke permukaan adalah ketimpangan antara ambisi mengembangkan destinasi wisata dan kesiapan infrastruktur pendukungnya. Kasus viral pengempesan 33 ban mobil di kawasan Monas, Jakarta, pada Desember 2024 menjadi cermin nyata persoalan ini. Kawasan Monas, yang menjadi salah satu tujuan wisata popular, terutama saat liburan Natal dan Tahun Baru, ternyata tidak memiliki kapasitas parkir yang memadai untuk menampung lonjakan kendaraan pengunjung.

Alih-alih menyediakan solusi infrastruktur yang lebih baik, pengelola destinasi melalui Dinas Perhubungan Jakarta Pusat justru melakukan penertiban dengan cara yang kontroversial: mencabut pentil ban kendaraan yang parkir sembarangan. Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Wildan Anwar, bahkan menegaskan tindakan tersebut sebagai "efek jera" bagi pelanggar. "Cukup dengan cabut pentil sebagai efek jera," ujarnya (Merdeka.com, 28/12/2024).

Tindakan ini, meski bertujuan menegakkan ketertiban, berpotensi menciptakan pengalaman negatif bagi wisatawan dan mencoreng citra destinasi wisata. Dalam era digital di mana informasi menyebar dengan cepat melalui media sosial, pengalaman buruk satu pengunjung dapat dengan mudah mempengaruhi persepsi ribuan calon wisatawan lainnya. Seperti dijelaskan oleh Asyraff et al. (2024) dalam penelitiannya tentang pengaruh user-generated content, konten negatif yang dibagikan wisatawan di media sosial dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku dan keputusan perjalanan calon wisatawan lainnya.

Ambisi Global vs Kesiapan Lokal

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia, namun kesiapan di tingkat lokal seringkali tidak sejalan dengan visi nasional. Menteri Airlangga menekankan komitmen Indonesia untuk "mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan pariwisata ramah lingkungan serta mendorong pariwisata berbasis masyarakat lokal." Namun implementasi di lapangan seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah.

Menurut Agius dan Chaperon (2023), dalam penelitian mereka tentang paradoks ketergantungan-otonomi dalam pengembangan pariwisata, ketidakselarasan antara pusat dan daerah dapat memunculkan konflik kepentingan yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan pariwisata secara keseluruhan. Di Indonesia, kondisi ini terlihat dari berbedanya pendekatan yang diambil pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola pariwisata.

Gubernur Jakarta Pramono Anung, misalnya, mengimbau sekolah untuk mengadakan karyawisata di wilayah Jakarta karena kota ini memiliki banyak destinasi menarik. Namun pada saat yang sama, destinasi populer seperti Monas justru menunjukkan ketidaksiapan dalam menampung lonjakan pengunjung dengan terbatasnya lahan parkir dan pengelolaan yang kurang optimal.

Dampak Terhadap Citra Indonesia di Mata Dunia

Paradoks dalam pengelolaan pariwisata Indonesia bukan tanpa konsekuensi. Ketidakkonsistenan kebijakan dan kasus-kasus seperti pengempesan ban di Monas dapat merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata ramah dan berkualitas. Dalam studi yang dilakukan oleh Paiva (2023) tentang paradoks atmosfer dalam pariwisata, heritage, dan kualitas hidup perkotaan, disebutkan bahwa persepsi wisatawan terhadap sebuah destinasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka berinteraksi dengan sistem dan infrastruktur lokal.

Ketika wisatawan mengalami ketidaknyamanan akibat infrastruktur yang tidak memadai atau kebijakan yang membingungkan, kesan negatif ini akan terbawa dan berpotensi disebarluaskan. Di era digital, kesan negatif dapat dengan cepat tersebar melalui ulasan online dan media sosial, membentuk persepsi calon wisatawan yang belum pernah berkunjung.

Lebih jauh lagi, ketidakkonsistenan kebijakan pariwisata dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor dan pelaku bisnis internasional yang berminat mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Seperti diungkapkan oleh Sánchez-Bayón (2023) dalam penelitiannya tentang transisi digital dan penyesuaian industri pariwisata Uni Eropa, kepastian kebijakan menjadi faktor krusial dalam menarik investasi di sektor pariwisata.

Pelajaran dari Kesuksesan Global

Di tengah paradoks yang dihadapi Indonesia, ada baiknya kita menelaah keberhasilan negara-negara lain dalam mengelola pariwisata mereka. Singapura, dengan keterbatasan ruang geografisnya, berhasil mengintegrasikan perencanaan transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata secara efisien. Kebijakan parkir yang ketat diimbangi dengan sistem transportasi umum yang sangat baik, sehingga wisatawan tidak merasa terhambat meskipun akses kendaraan pribadi dibatasi.

Selandia Baru mengambil pendekatan berbeda dengan menerapkan strategi "high value, low impact tourism" yang membatasi jumlah wisatawan namun meningkatkan nilai ekonomi dari setiap pengunjung. Pendekatan ini memungkinkan Selandia Baru mengatasi paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, seperti yang dijelaskan oleh Power et al. (2024) dalam analisis longitudinal pendekatan penilaian terhadap paradoks keberlanjutan.

Spanyol, yang memiliki karakteristik pariwisata massal mirip dengan Indonesia, berhasil melakukan transformasi digital dalam industri pariwisatanya. Menurut Sánchez-Bayón et al. (2024), Spanyol mengoptimalkan manajemen publik digitalisasi pariwisata melalui pendekatan heterodoks yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial. Transformasi ini berhasil menciptakan keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasi lokal.

Jepang juga menghadapi paradoks serupa ketika mengalami overtourism di kota-kota populer seperti Kyoto dan Tokyo. Namun, pemerintah Jepang berhasil mendistribusikan arus wisatawan ke daerah-daerah baru melalui promosi terarah dan pengembangan infrastruktur yang merata. Strategi ini menyeimbangkan kebutuhan untuk terus menarik wisatawan mancanegara sambil menjaga kualitas pengalaman dan kelestarian destinasi populer.

Jalan Keluar dari Labirin Paradoks

Menyelesaikan paradoks pariwisata Indonesia bukanlah perkara mudah, namun bukan berarti mustahil. Dibutuhkan pendekatan holistik yang mengharmonisasikan berbagai kepentingan dan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan.

Pertama, Indonesia perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata. Forum koordinasi yang lebih efektif dan pengembangan masterplan pariwisata nasional yang diterjemahkan ke dalam rencana aksi daerah dapat membantu menyelaraskan visi dan implementasi.

Kedua, pengambilan keputusan berbasis data perlu diprioritaskan. Sebagaimana direkomendasikan oleh Sánchez-Bayón et al. (2024), pemanfaatan analitik data dalam perencanaan pariwisata dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, pola kunjungan wisatawan, dan dampak ekonomi dari berbagai kebijakan.

Ketiga, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menurut Power et al. (2024), paradoks keberlanjutan dapat diatasi melalui "paradox judgment approach" yang mengakui adanya ketegangan kepentingan namun mencari solusi yang mengoptimalkan berbagai dimensi keberlanjutan.

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata perlu dipacu. Kasus pengempesan ban di Monas menunjukkan pentingnya infrastruktur dasar seperti parkir yang memadai. Selain itu, pengembangan transportasi umum yang efisien dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meminimalisir masalah kemacetan di area wisata.

Kelima, melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Seperti dikemukakan oleh Poveda-Pareja et al. (2024) dalam penelitian mereka tentang paradoks antara sarana dan tujuan dalam diversitas tenaga kerja di sektor akomodasi wisata, keterlibatan masyarakat lokal dapat menciptakan rasa memiliki dan dukungan terhadap kebijakan pariwisata.

Mengubah Paradoks Menjadi Peluang

Paradoks dalam pariwisata Indonesia sebenarnya dapat diubah menjadi peluang jika dikelola dengan tepat. Zha et al. (2024) dalam penelitian mereka tentang "paradoks pengalaman pelanggan dalam industri perhotelan dan pariwisata" menjelaskan bahwa paradoks dapat menjadi katalis untuk inovasi dan pertumbuhan jika pihak-pihak yang terlibat mengakui keberadaannya dan secara aktif mencari cara untuk mengatasinya.

Tantangan parkir di destinasi populer seperti Monas, misalnya, bisa menjadi pendorong inovasi sistem transportasi berkelanjutan di kawasan wisata. Larangan study tour dari pemerintah daerah dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan standar keamanan dan kualitas pengalaman wisata pendidikan. Penurunan daya beli yang disebutkan sebagai salah satu faktor menurunnya kunjungan ke Ancol dapat menjadi dorongan untuk mengembangkan paket wisata yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas.

Nørfelt et al. (2023) dalam penelitian mereka tentang "pleasure through pain" dalam pariwisata, menjelaskan fenomena di mana tantangan dan kesulitan justru dapat meningkatkan nilai pengalaman wisatawan. Paradoks pariwisata Indonesia, jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan pengalaman yang lebih otentik dan bernilai bagi wisatawan.

Penutup: Membangun Narasi Baru Pariwisata Indonesia

Indonesia perlu membangun narasi baru tentang pariwisatanya, narasi yang mengakui keberadaan paradoks namun menunjukkan komitmen untuk mengatasi dan belajar dari tantangan tersebut. Alih-alih menyembunyikan persoalan, Indonesia dapat menunjukkan keterbukaannya dalam menghadapi dilema pariwisata dan upaya berkesinambungan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan.

Dengan transformasi digital yang semakin masif, Indonesia juga perlu mengadaptasi pengelolaan pariwisata ke era digital, sebagaimana dibahas oleh Sánchez-Bayón (2023) dalam studinya tentang transisi digital industri pariwisata. Pemanfaatan teknologi dalam manajemen destinasi, sistem reservasi, hingga pemantauan dampak lingkungan dapat membantu mengatasi paradoks antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

Pada akhirnya, paradoks pariwisata Indonesia bukanlah semata-mata hambatan, melainkan cermin kompleksitas industri yang dinamis dan terus berkembang. Dengan pendekatan yang tepat, paradoks ini justru dapat menjadi pemicu perubahan positif yang membawa pariwisata Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, baik dalam hal kualitas, keberlanjutan, maupun kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Sebagaimana dinyatakan Page dan Duignan (2023) dalam studi mereka tentang domain penelitian pariwisata perkotaan yang paradoksal, pengakuan terhadap paradoks merupakan langkah pertama menuju pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang lebih komprehensif. Indonesia, dengan segala potensi dan tantangan pariwisatanya, memiliki kesempatan untuk menjadi model bagi negara berkembang lainnya dalam mengelola paradoks pariwisata dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agius, K., & Chaperon, S. (2023). The dependency‐autonomy paradox: A core‐periphery analysis of tourism development in Mediterranean archipelagos. International Journal of Tourism Research, 25(5), 506-516.

ANTARA. (2025, April 11). Larangan "study tour" sejumlah pemda jadi sebab pengunjung ke Ancol berkurang di 2024. ANTARA News.

Asyraff, M. A., Hanafiah, M. H., Zain, N. A. M., & Hariani, D. (2024). Unboxing the paradox of social media user-generated content (UGC) information qualities and tourist behaviour: moderating effect of perceived travel risk. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 7(4), 1809-1830.

Doğan, E., & Jelinčić, D. A. (2023). Changing patterns of mobility and accessibility to culture and leisure: Paradox of inequalities. Cities, 132, 104093.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025, April 15). Menko Airlangga: Indonesia dorong pariwisata jadi penguat ekonomi, sosial, dan budaya di tengah ketidakpastian global [Press release]. (HM.02.04/124/SET.M.EKON.3/04/2025).

Merdeka.com. (2024, December 29). Viral puluhan ban mobil parkir di sekitar Monas kempes, Dishub Jakpus buka suara.

Nørfelt, A., Kock, F., Karpen, I. O., & Josiassen, A. (2023). Pleasure through pain: an empirical examination of benign masochism in tourism. Journal of Travel Research, 62(2), 448-468.

Page, S. J., & Duignan, M. (2023). Progress in Tourism Management: Is urban tourism a paradoxical research domain? Progress since 2011 and prospects for the future. Tourism Management, 98, 104737.

Paiva, D. (2023). The paradox of atmosphere: Tourism, heritage, and urban liveability. Annals of Tourism Research, 101, 103600.

Poveda-Pareja, E., Marco-Lajara, B., Úbeda-García, M., & Manresa-Marhuenda, E. (2024). The paradox between means and end: Workforce nationality diversity and a strategic CSR approach to avoid greenwashing in tourism accommodations. Journal of Sustainable Tourism, 1-21.

Power, S., Di Domenico, M., & Miller, G. (2024). A longitudinal analysis of judgement approaches to sustainability paradoxes. Tourism Management, 102, 104877.

Sánchez-Bayón, A. (2023). Digital transition and readjustment on EU tourism industry. Studies in Business and Economics, 18(1), 275-297.

Sánchez-Bayón, A., Sastre, F. J., & Sánchez, L. I. (2024). Public management of digitalization into the Spanish tourism services: a heterodox analysis. Review of Managerial Science, 1-19.

Zha, D., Marvi, R., & Foroudi, P. (2024). Embracing the paradox of customer experiences in the hospitality and tourism industry. International Journal of Management Reviews, 26(2), 163-186.

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti