Parkir Monas: Simbol Nasional Tersandung Infrastruktur Dasar

Mobil-mobil dengan ban kempes di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta telah menjadi metafora yang sempurna bagi dilema pariwisata Indonesia: megah dalam visi, tertatih dalam eksekusi. Tindakan pengempesan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terhadap kendaraan pengunjung yang parkir "tidak pada tempatnya" menjadi sorotan publik. Tugu setinggi 132 meter berlapis emas yang menjulang gagah di jantung ibu kota negara tersebut, berjarak hanya beberapa ratus meter dari Istana Kepresidenan, seharusnya menjadi wajah kebanggaan nasional. Namun, kisah pengalaman wisatawan yang berakhir dengan kekecewaan akibat pengempesan ban kendaraan menjadi narasi kontradiktif yang mengganggu.

Sudah sepatutnya kita mempertanyakan: bagaimana mungkin landmark yang menyimbolkan kedaulatan dan kebanggaan nasional justru menawarkan pengalaman yang mencoreng citra bangsa? Bagaimana sebuah perjalanan yang dimulai dengan harapan menyaksikan keagungan sejarah dan identitas nasional, harus berakhir dengan kekesalan dan rasa frustrasi?

Ketika Parkir Bukan Sekadar Tempat Menitipkan Kendaraan

Realitas di lapangan menunjukkan persoalan klasik: area parkir di sekitar Monas sangat terbatas, sempit, dan tidak mampu menampung jumlah pengunjung yang membludak, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang tidak menemukan tempat parkir resmi terpaksa memarkir kendaraan di area yang tidak diperuntukkan untuk parkir, yang kemudian berujung pada tindakan pengempesan oleh petugas Dishub.

Persoalan ini sebenarnya bukan fenomena terisolasi. Krisis ketersediaan parkir terjadi di hampir seluruh kawasan atraksi dan wisata di DKI Jakarta. Kota dengan puluhan destinasi wisata unggulan ini kerap kesulitan menyediakan infrastruktur parkir yang proporsional dengan jumlah pengunjung.

Dalam paradigma pariwisata modern, fasilitas parkir tidak lagi dipandang sebagai infrastruktur pelengkap. Studi yang dilakukan Maršanic dan rekan (2021) dengan tegas mengidentifikasi manajemen parkir sebagai komponen integral dari kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata. Parkir adalah "gerbang pengalaman" yang membentuk kesan pertama dan berpotensi mewarnai keseluruhan persepsi wisatawan terhadap suatu destinasi.

Di kota-kota wisata terkemuka dunia seperti Barcelona, Singapura, dan Copenhagen, pengelolaan parkir telah bertransformasi menjadi sistem cerdas yang terintegrasi dengan ekosistem pariwisata. Aplikasi mobile untuk reservasi, pemantauan ketersediaan secara real-time, hingga integrasi dengan transportasi umum menjadi standar layanan. Pengelolaan tidak lagi bertumpu pada pendekatan punitive, melainkan berorientasi pada pengalaman pengunjung.

Kasus pengempesan ban di Monas mencerminkan kesenjangan mencolok antara status Monas sebagai simbol nasional dan realitas pelayanan dasarnya. Tindakan penegakan aturan oleh Dishub DKI Jakarta mungkin dapat dibenarkan dari sisi regulasi, namun menunjukkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pengalaman wisatawan. Alih-alih mengempiskan ban sebagai hukuman, bukankah lebih bijak untuk memperluas dan meningkatkan kapasitas parkir yang jelas-jelas tidak memadai? Monas yang menghadirkan kesan pertama yang buruk kepada wisatawan bukan hanya masalah teknis, tetapi cermin dari tata kelola destinasi yang belum menempatkan pengalaman pengunjung sebagai prioritas utama.

Efek Domino pada Citra Pariwisata Nasional

Keberadaan Monas di sumbu simbolik Jakarta bersama Istana Kepresidenan, Kementerian-kementerian strategis, dan Masjid Istiqlal, menjadikannya lebih dari sekadar atraksi wisata biasa. Monas adalah panggung yang merepresentasikan kapasitas Indonesia dalam mengelola destinasi kelas dunia.

Ketika pengunjung mengalami pengalaman buruk di Monas, dampaknya melampaui kekecewaan sesaat. Menurut studi Dadashpour Moghaddam dan rekan (2022), pengalaman negatif di landmark ikonik menciptakan disonansi kognitif yang merusak persepsi keseluruhan terhadap destinasi, bahkan terhadap negara. Generalisasi menjadi tak terhindarkan: jika landmark kebanggan nasional saja tidak mampu menyediakan fasilitas parkir yang layak, bagaimana dengan aspek pariwisata lainnya?

Dalam konteks kompetisi pariwisata ASEAN, di mana Singapura, Malaysia, dan Thailand terus mempertajam daya saing dengan infrastruktur dan layanan berkualitas tinggi, krisis parkir Monas menjadi cermin ketidaksiapan Indonesia mengelola arus wisatawan internasional. Pengalaman buruk di Monas dapat menjadi virus yang mengontaminasi persepsi terhadap "Wonderful Indonesia" secara keseluruhan.

Transformasi yang Mendesak

Penyelesaian krisis parkir di Monas memerlukan transformasi yang melampaui solusi teknis semata. Diperlukan perubahan paradigma dalam memandang peran parkir dalam ekosistem pariwisata perkotaan.

Pertama, diperlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan parkir dengan perencanaan transportasi Jakarta dan strategi pariwisata nasional. Hal ini mengharuskan koordinasi erat antara pengelola Monas, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Pariwisata.

Kedua, adopsi teknologi smart parking yang memungkinkan wisatawan memesan slot parkir, mendapatkan informasi ketersediaan secara real-time, dan pembayaran elektronik. Model yang dikembangkan Macea dan rekan (2023) menunjukkan bagaimana sistem reservasi parkir dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang hingga 30 persen.

Ketiga, diversifikasi infrastruktur parkir dan integrasinya dengan jaringan transportasi umum. Pembangunan fasilitas park-and-ride di pinggiran kota yang terhubung dengan MRT dan Transjakarta dapat mendistribusikan tekanan parkir sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal.

Keempat, reformasi kebijakan yang mentransformasi pendekatan dari punitif (pengempesan ban) menuju insentif berbasis pasar. Tarif dinamis, program loyalitas, dan insentif untuk penggunaan transportasi umum telah terbukti efektif di banyak kota wisata dunia.

Panggung Simbolik yang Memerlukan Keunggulan Riil

Monumen Nasional, dengan segala keagungan desain dan sejarahnya, tidak boleh tersandung oleh hal-hal dasar seperti fasilitas parkir. Sebagai landmark yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari pusat kekuasaan negara, Monas adalah panggung simbolik yang semestinya menampilkan keunggulan Indonesia dalam mengelola destinasi wisata.

Persoalan parkir di Monas sesungguhnya mencerminkan tantangan yang lebih luas di seluruh kawasan wisata DKI Jakarta. Kawasan Kota Tua, Ancol, Situ Babakan, hingga TMII—semuanya menghadapi dilema serupa: jumlah pengunjung yang terus meningkat tidak diimbangi dengan perluasan dan peningkatan fasilitas parkir yang memadai. Kebijakan pengempesan ban oleh Dishub DKI Jakarta, alih-alih menyelesaikan masalah, justru mengalihkan perhatian dari akar persoalan yang sebenarnya: ketidakmampuan kota menyediakan infrastruktur dasar bagi industri pariwisata yang ingin dikembangkan.

Krisis parkir di Monas menggambarkan fenomena yang lebih luas dalam pengelolaan pariwisata Indonesia: terperangkap dalam kontradiksi antara ambisi branding dan realitas layanan dasar. Wonderful Indonesia memerlukan landasan konkret berupa infrastruktur dan layanan yang memadai, tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam dan kekayaan budaya.

Jika ban yang kempes di kawasan Monas dibiarkan menjadi pengalaman umum pengunjung, maka ban yang kempes itu juga menjadi simbol dari aspirasi pariwisata nasional yang terhambat. Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk mentransformasi manajemen parkir Monas menjadi model keunggulan yang mencerminkan citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat kajian Pariwisata Nasional dan dosen di bidang Pariwisata Perkotaan pada Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta.

Parkir Monas: Simbol Nasional Tersandung Infrastruktur Dasar

parkir monas simbol nasional tersandung infrastruktur dasar