Perang Timur Tengah, Peluang Besar yang Kita Sia-siakan

Pada 1 April 2026, ruang sidang Komisi VII DPR RI hening sejenak. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana baru saja menyebut angka yang membuat siapapun terdiam: potensi kerugian devisa hingga Rp 56,5 triliun akibat perang di Timur Tengah. Tujuh ratus tujuh puluh penerbangan dibatalkan dalam sebulan. Enam puluh ribu wisatawan mancanegara berpotensi hilang. Devisa menguap Rp 2,04 triliun hanya dalam empat pekan. Angka-angka itu besar, berat, dan terdengar meyakinkan.

Tapi tidak ada satu pun suara yang bertanya: dan berapa besar yang sebenarnya bisa kita raih?

Itulah masalah kita. Kita sangat pandai menghitung apa yang hilang. Kita hampir tidak pernah pandai menghitung apa yang bisa kita dapatkan.

Sebelum bicara tentang kerugian, mari bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Timur Tengah. Dubai bukan sekadar kota wisata dengan menara-menara mewah dan mal yang tidak pernah tidur. Selama dua puluh tahun terakhir, Dubai adalah tempat di mana dunia berbisnis. Di sanalah ribuan perusahaan multinasional membuka kantor regional mereka. Di sanalah konferensi-konferensi besar digelar—dari industri teknologi, keuangan, hingga energi. Di sanalah para investor bertemu, kesepakatan ditandatangani, dan modal bergerak. Nilai pasar industri pertemuan dan pameran bisnis di UAE saja mencapai USD 6,03 miliar pada 2025. Doha membangun dirinya menjadi kota serupa setelah Piala Dunia 2022. Abu Dhabi dengan Louvre dan Grand Prix Formula 1-nya bergabung dalam barisan yang sama. Kawasan Teluk, singkatnya, adalah mesin ekonomi global yang tidak pernah berhenti berputar.

Sampai rudal pertama melintas.

Ketika rudal dicegat di dekat Dubai International Convention and Exhibition Centre—gedung tempat ribuan delegasi bisnis berkumpul setiap pekan—sesuatu yang lebih dari fisik hancur. Yang hancur adalah rasa aman. Dan dalam dunia bisnis, rasa aman adalah segalanya. Para manajer perjalanan korporat tidak menunggu perang usai untuk mengambil keputusan. Mereka bertindak sebelum rudal berikutnya datang. Travel advisory dikirimkan. Polis asuransi dikaji ulang. Venue konferensi dievaluasi. Pertanyaan yang sekarang beredar di meja-meja rapat perusahaan global bukan "kapan Dubai aman kembali?"—melainkan "di mana kita bisa menggelar pertemuan berikutnya?"

Inilah yang luput dari narasi kebijakan kita. Ketika sebuah ekosistem bisnis senilai miliaran dolar terguncang, yang terjadi bukan kehancuran. Yang terjadi adalah perpindahan. Modal tidak lenyap—ia mencari rumah baru. Pertemuan tidak hilang—ia mencari venue baru. Investor tidak berhenti—mereka mencari kawasan yang lebih tenang. Dan saat ini, miliaran dolar sedang bergerak mencari alamat baru. Pertanyaannya bukan apakah perpindahan ini terjadi. Ia sudah terjadi. Pertanyaannya adalah: siapa yang menyambut?

Di sinilah ironi yang seharusnya membakar semangat kita. Saat pemerintah Indonesia sibuk merangkai strategi mitigasi untuk mengurangi kerugian, Qatar Investment Authority—salah satu pengelola modal paling cerdas di dunia—justru menandatangani kontrak investasi greenfield di Labuan Bajo, Indonesia, pada 31 Maret 2026. Di tengah perang yang mengguncang negeri mereka sendiri, orang-orang Qatar ini memilih menaruh uang jangka panjang mereka di Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak menunggu pemerintah Indonesia mengundang. Mereka sudah tiba lebih dulu dari kita sendiri dalam membaca peta kesempatan ini.

Itu penghinaan yang halus sekaligus pelajaran yang keras: investor terpintar dari kawasan yang sedang terbakar sudah percaya pada Indonesia. Sementara kita masih berdebat apakah perang ini merugikan kita.

Sekarang bayangkan diri Anda sebagai direktur operasional sebuah perusahaan Fortune 500. Setiap tahun, Anda menyelenggarakan konferensi regional di Dubai—500 eksekutif dari Asia, Eropa, dan Amerika berkumpul selama tiga hari. Tiba-tiba, hotel tempat delegasi Anda menginap berjarak dua kilometer dari titik intersepsi rudal. CEO Anda menelepon dan bertanya: "kita pindah ke mana?" Anda membuka peta. Anda mencari negara yang stabil secara politik, terhubung secara global, bisa menyambut delegasi dari kawasan Teluk tanpa hambatan budaya, dan memiliki fasilitas yang memadai. Indonesia ada dalam peta itu. Tapi apakah Indonesia mengangkat tangan dan berkata: "kami siap"? Itulah pertanyaan yang belum pernah kita jawab dengan serius.

Padahal data bicara sangat keras. Wisatawan asal Arab Saudi—meskipun jumlahnya baru 160.000 orang sepanjang 2025—adalah wisatawan dengan pengeluaran tertinggi di antara semua wisman yang datang ke Indonesia. Rata-rata mereka menghabiskan USD 2.277 per kunjungan, dengan lama tinggal 13,4 hari. Bandingkan dengan rata-rata wisman nasional yang hanya USD 1.267. Artinya, satu wisatawan Saudi bernilai hampir dua kali lipat wisatawan dari negara lain. Mereka tidak datang untuk menawar harga kamar atau mencari makan murah. Mereka datang membawa keluarga, tinggal di hotel bintang lima, makan di restoran terbaik, dan berbelanja tanpa banyak menghitung. Ini bukan sekadar wisatawan—ini mesin devisa yang berjalan sendiri.

Dan kita hanya berhasil menarik 160.000 dari mereka. Dari negara berpenduduk 35 juta jiwa yang kaya minyak, yang anggota keluarganya rata-rata bepergian ke luar negeri dua kali setahun. Bayangkan jika kita serius.

Tapi tentu tidak cukup sekadar membayangkan. Ada pekerjaan rumah yang besar dan harus jujur kita akui. Infrastruktur pertemuan internasional kita belum setara Dubai. Penerbangan langsung dari Abu Dhabi dan Riyadh ke Jakarta atau Denpasar masih sangat terbatas. Layanan hospitality halal berkelas internasional—bukan sekadar stiker halal di pintu restoran, melainkan ekosistem lengkap yang membuat tamu dari Teluk merasa benar-benar dihormati—belum dibangun secara serius. Visa bisnis untuk delegasi dari negara-negara Teluk masih membutuhkan proses yang membuat mereka lebih memilih terbang ke Kuala Lumpur atau Singapura. Ini daftar masalah nyata. Tapi semua masalah itu bisa diselesaikan—jika kita mau.

Karena yang tidak bisa dibeli dengan uang adalah momentum. Dan momentum itu sedang bergerak sekarang.

Thailand tidak tidur. Mereka punya jaringan resort mewah dan koneksi penerbangan ke Timur Tengah yang jauh lebih rapat dari kita. Malaysia dengan Kuala Lumpur semakin serius membangun posisi sebagai pusat konferensi dunia Islam yang paling mudah dijangkau dari Teluk. Singapura bahkan tidak perlu bersusah payah—infrastruktur MICE mereka sudah kelas dunia sejak lama, tinggal menunggu dering telepon dari penyelenggara yang mencari alternatif Dubai. Dan Vietnam—yang sepuluh tahun lalu kita anggap jauh di bawah Indonesia—kini tumbuh dua kali lebih cepat dari kita dalam menarik wisman. Keempat negara itu membaca peta redistribusi bisnis Timur Tengah dengan sangat saksama. Dan mereka semua sedang mengangkat tangan.

Sementara kita masih berdebat soal 306 hari kerugian.

Inilah saatnya Indonesia memilih. Apakah kita akan terus memainkan peran yang sama seperti dalam setiap krisis global sebelumnya: menghitung kerugian, meratapi nasib, dan menunggu dunia kembali normal? Atau kita memilih peran yang berbeda: membaca peluang di tengah kekacauan orang lain, menyiapkan karpet merah untuk bisnis dan investasi yang sedang mencari rumah baru, dan menjadi tujuan yang menjawab pertanyaan "di mana kita pergi kalau bukan Dubai?"

Kontribusi Timur Tengah sebagai sumber wisatawan kita memang kecil—hanya satu hingga dua persen. Ancamannya terhadap pariwisata kita pun sesungguhnya kecil. Tapi peluangnya, jika kita serius menggarapnya, tidak kecil sama sekali.

Uang Qatar sudah memilih Indonesia—konkretnya di Labuan Bajo. Sementara mereka berperang di rumah, mereka berinvestasi di tanah kita. Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita cukup bijak untuk mengubah kepercayaan itu menjadi strategi yang sesungguhnya, sebelum Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam melakukannya untuk kita?