Reformasi Kebijakan Imigrasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Pada 19 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar menggembirakan: pariwisata Indonesia tumbuh 20% tahun ini. "Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%, salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita," ujarnya di Bantul. Presiden menekankan pentingnya pariwisata sebagai penyumbang devisa besar dan penyerap lapangan kerja masif.

Sehari setelahnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mendesak evaluasi menyeluruh kebijakan visa wisatawan mancanegara. Indonesia dinilai tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN yang telah menerapkan kebijakan lebih progresif. Dua pernyataan dalam dua hari ini membuka peluang bagi lompatan strategis yang selama ini tertunda.

Pernyataan Presiden mencerminkan optimisme yang beralasan. Namun, pertanyaan strategis perlu diajukan: apakah pertumbuhan 20% sudah optimal mengingat potensi Indonesia? Kementerian Pariwisata menargetkan devisa US$ 19–22 miliar untuk 2025. Target ini realistis, namun analisis komparatif dengan negara yang telah mereformasi kebijakan imigrasi menunjukkan Indonesia berpotensi menghasilkan US$ 46 miliar pada 2027—lebih dari dua kali lipat target saat ini.

Kesenjangan US$ 24 miliar atau Rp 372 triliun ini merepresentasikan peluang yang belum tergarap. Yang menarik, menutup kesenjangan ini tidak memerlukan investasi infrastruktur triliunan rupiah—sebagian besar berupa perubahan regulasi dan sistem digital.

Peluang yang Belum Dimanfaatkan Optimal

Indonesia memiliki posisi geografis strategis sebagai penghubung Australia-Eropa dan Asia Timur–Timur Tengah. Setiap hari, 150 penerbangan internasional transit di Soekarno-Hatta. Namun, tanpa kebijakan visa transit seperti Tiongkok (144 jam) atau Singapura (96 jam), penumpang hanya menunggu di ruang transit. Tiongkok menarik 30 juta penumpang transit dengan pendapatan US$ 6 miliar per tahun, Singapura US$ 1,6 miliar dari 8 juta penumpang. Indonesia berpotensi meraup US$ 1,4 miliar dari segmen ini.

Pascapandemi, 35 juta profesional global bekerja secara jarak jauh. Thailand menarik 500.000 pemegang program Long-term Resident dengan pendapatan US$ 15 miliar per tahun, Portugal US$ 5 miliar dari 200.000 pekerja digital. Indonesia dengan Bali, Lombok, dan Yogyakarta yang menawarkan biaya hidup 60% lebih murah daripada Singapura belum memiliki kategori visa khusus bagi segmen ini. Potensinya mencapai US$ 9 miliar per tahun.

Dubai memperoleh US$ 50 miliar investasi dari 100.000 pemegang Golden Visa, Portugal US$ 8,4 miliar, Malaysia US$ 10,75 miliar. Indonesia dengan 17.508 pulau dan aset properti premium belum memiliki program yang kompetitif. Dengan target konservatif 10.000 pemegang, potensi investasi langsung mencapai US$ 7 miliar.

Tiga segmen ini saja—visa transit, visa pekerja digital, dan Golden Visa—bernilai US$ 17,4 miliar per tahun yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pembelajaran dari Praktik Terbaik

Thailand menunjukkan konsistensi adalah kunci. Strategi "Amazing Thailand" selama tiga dekade membuat mereka melonjak dari 39,8 juta wisatawan (2019) menjadi proyeksi 50 juta (2027) dengan kebijakan bebas visa untuk 93 negara. Singapura membuktikan efisiensi mengalahkan keterbatasan geografis dengan waktu pemrosesan hanya 10 menit dan sistem terintegrasi sempurna. Dubai menciptakan daya tarik dari nol dengan kebijakan progresif. Vietnam dengan e-Visauntuk 80 negara mencatat pertumbuhan 83%.

Yang menarik, tidak ada satu pun yang memerlukan revolusi infrastruktur triliunan rupiah. Reformasi kebijakan imigrasi dan digitalisasi sistem adalah kuncinya—investasi minimal dengan imbal hasil eksponensial.

Kontribusi bagi Target Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 6,7% dalam menyerap tenaga kerja formal secara optimal. Pertumbuhan saat ini 5% belum mencukupi. Pariwisata dapat menjadi kontributor signifikan dalam menutup kesenjangan 1,7% ini.

Jika devisa pariwisata naik dari US$ 22 miliar menjadi US$ 46 miliar, dengan efek pengganda standar (3x), total dampak ekonomi mencapai Rp 1.116 triliun—sekitar 5,6% dari PDB Indonesia 2025. Kontribusi ini akan menciptakan 2 juta lapangan kerja langsung, 3 juta tidak langsung, 400.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baru, serta Rp 122,76 triliun pajak tambahan.

Thailand membuktikan ini bukan khayalan dengan pertumbuhan ekonomi konsisten 6–7% ketika pariwisata berkembang pesat. Dubai mencatat 8–9% ketika ekosistem pariwisata matang.

Jalan ke Depan

Dalam mewujudkan visi Presiden dan mendukung target Menkeu, Indonesia memerlukan tiga prioritas: meluncurkan visa transit 72–144 jam dalam mengonversi penumpang transit menjadi wisatawan jangka pendek; menciptakan visa pekerja digital 6–12 bulan bagi segmen profesional jarak jauh; dan mengembangkan program Golden Visa yang kompetitif.

Total investasi bagi ketiga program termasuk sistem digital diperkirakan hanya US$ 110 juta atau Rp 1,7 triliun. Dibandingkan potensi imbal hasil US$ 24 miliar, ini menghasilkan return on investment (ROI) 218 kali lipat dalam dua tahun.

Momentum Kepemimpinan

Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan tegas dalam berbagai reformasi. Dari pembenahan birokrasi hingga program strategis lainnya, beliau membuktikan kehendak politik yang kuat dapat menggerakkan perubahan signifikan.

Thailand berhasil karena Perdana Menteri mengawasi langsung reformasi visa pada 1990-an. Dubai transformatif karena kepemimpinan langsung Sheikh Mohammed. Desakan DPR pada 20 November 2025 menunjukkan keselarasan antara eksekutif dan legislatif—momentum yang tepat bagi reformasi mendasar.

Dengan 17.508 pulau, 300 kelompok etnis, dan posisi geografis strategis, Indonesia memiliki fondasi kuat. Thailand membuktikan pertumbuhan 77% dapat dicapai dengan kebijakan tepat. Vietnam menunjukkan 83% dimungkinkan dengan reformasi berani. Indonesia memiliki potensi serupa, bahkan lebih besar.

Pertumbuhan 20% yang disampaikan Presiden adalah pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi fondasi kokoh bagi lompatan berikutnya. Dari target US$ 22 miliar menuju potensi US$ 46 miliar, dari 16 juta wisatawan menuju 23 juta pada 2027—semuanya dimungkinkan dengan reformasi kebijakan imigrasi yang tepat.

Visi Presiden tentang pariwisata sebagai penyumbang devisa besar dan penyerap lapangan kerja masif adalah potensi nyata yang menunggu diwujudkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan reformasi struktural, konsistensi dalam pelaksanaan, dan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan.

Dua juta keluarga Indonesia menunggu peluang kerja dari sektor ini. Rp 372 triliun devisa potensial dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional. Kontribusi pariwisata dalam mencapai target pertumbuhan 6,7% bergantung pada keputusan strategis hari ini. Reformasi kebijakan imigrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

*) Penulis : Muhammad Rahmad - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata di Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta.