Saatnya "Indonesia the Great Sale": Menyulap Jatuhnya Rupiah Menjadi Banjir Devisa

Di tengah rupiah yang ambruk dan bursa yang berdarah-darah, ada satu ekosistem yang justru diuntungkan — dan kita hanya punya sedikit waktu untuk merebut peluang itu.

Muhammad Rahmad – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Indonesia / Dosen Institut Pariwisata Trisakti

6/8/20264 min baca

Layar perdagangan berwarna merah pekat. Pada Senin, 8 Juni 2026, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.342 — koreksi terdalam di dunia sepanjang pekan ini, menyalip bahkan bursa Israel yang sedang berkecamuk perang. Pada saat yang sama, rupiah ambruk menembus Rp18.154 per dolar Amerika Serikat, titik terlemah sepanjang sejarah republik ini. Modal asing berhamburan keluar, kepercayaan pasar goyah, dan bisik-bisik tentang gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terdengar.

Di tengah suasana semuram ini, naluri pertama kita biasanya bertahan: menahan napas dan menunggu badai berlalu. Tetapi setiap krisis menyimpan satu pintu yang nyaris selalu terlewat. Kali ini, pintu itu bertuliskan satu kata: pariwisata.

Pelemahan rupiah memang petaka bagi importir dan menggelembungkan beban utang luar negeri. Namun bagi ekosistem pariwisata, ia adalah berkah yang nyaris sempurna. Sebab pariwisata, pada hakikatnya, adalah kegiatan ekspor — bukan ekspor batu bara atau minyak sawit, melainkan ekspor pemandangan, budaya, dan keramahan. Ketika rupiah jatuh, "harga ekspor" itu otomatis menjadi murah di mata dunia. Hotel bintang lima yang dulu terasa mewah dan mahal, kini terjangkau bagi pelancong dari Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah. Santapan fine dining yang sebelumnya menguras kantong, kini terasa seperti diskon besar-besaran.

Bayangkan sebuah kampanye nasional yang merangkum semangat itu — sebut saja "Indonesia the Great Sale", sebuah gema yang sengaja meminjam aura "Great Singapore Sale" yang melegenda. Pesannya tunggal dan lugas kepada dunia: untuk Anda yang memegang dolar, euro, atau dolar Singapura, Indonesia sedang "pesta obral", dan inilah saat terbaik untuk datang.

Ia bersifat kontra-siklus. Di saat dolar mengalir deras keluar lewat pasar saham dan obligasi, pariwisata justru menariknya masuk lewat gerbang kedatangan bandara. Ini bukan "uang panas" yang gampang kabur dalam semalam — ini adalah dolar yang dibelanjakan di restoran, dibayarkan ke pemandu, ditukar di pasar seni, lalu ditinggal di negeri ini. Uang yang riil dan mengendap.

Ini bukan teori di atas kertas. Jepang baru saja membuktikannya di depan mata kita. Sejak yen melemah 25 persen terhadap dolar, dunia menjulukinya "discount Japan". Hasilnya luar biasa: Japan National Tourism Organization mencatat 36,87 juta turis sepanjang 2024, melonjak 47 persen dalam setahun, dan belanja mereka menembus ¥8,1 triliun — sekitar US$54 miliar, rekor sepanjang sejarah. Tahun 2025 angkanya bahkan melampaui 39 juta pengunjung. Penjualan bebas pajak di department store besar melompat 30 hingga 50 persen, dan jumlah turis dari Eropa serta Amerika naik dengan persentase serupa. Yang lemah bukanlah ekonomi Jepang — yang lemah hanya yennya, dan justru kelemahan itulah yang menjelma menjadi magnet raksasa.

Indonesia, syukurnya, tidak sedang memulai dari nol. Kementerian Pariwisata mencatat devisa pariwisata sepanjang 2025 menembus rekor tertinggi dalam sejarah: US$18,27 miliar, atau setara Rp305 triliun. Ekosistem ini menampung hampir 26 juta tenaga kerja — salah satu penyerap kerja terbesar di negeri ini. Pemerintah bahkan telah memasang target 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2026. Mesinnya sudah menyala. Jatuhnya nilai rupiah justru menjadi bahan bakar tambahan yang paling strategis untuk pariwisata.

Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia jika kampanye ini berhasil?

Pertama, derasnya pasokan dolar segar yang membantu meredam tekanan terhadap rupiah dari sisi ekonomi riil — bukan tambalan sesaat, melainkan aliran yang berkelanjutan.

Kedua, dan barangkali yang paling mendesak di tengah ancaman PHK, ia menyelamatkan lapangan kerja: pariwisata menyentuh langsung sopir, pemandu, perajin, juru masak, dan pedagang kecil — bukan hanya laporan keuangan korporasi.

Ketiga, efek penggandanya tinggi karena jasanya diproduksi di dalam negeri; satu dolar turis berputar dari hotel ke petani, nelayan, hingga warung pinggir jalan.

Keempat, dolar itu menyebar ke daerah — Bali, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, Danau Toba — bukan menumpuk di gedung-gedung perkantoran Jakarta.

Kelima, ia menyumbang penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan APBN yang sedang menganga defisitnya, tanpa menambah beban impor sepeser pun.

Namun, peluang tidak pernah menunggu. Inilah mengapa Kementerian Pariwisata, sebagai pemimpin ekosistem, harus benar-benar berpacu dengan waktu. Promosi "pesta obral" semata tidak akan cukup; ia akan bocor tanpa fondasi pendukung. Kapasitas penerbangan harus segera dibuka — permintaan tanpa kursi pesawat hanyalah angan-angan, maka koordinasi dengan maskapai untuk menambah rute dan kursi internasional tidak bisa ditunda. Gerbang masuk harus dipermudah lewat perluasan bebas visa dan jalur cepat imigrasi. Agar Indonesia benar-benar meraup dolar dari turis yang berbelanja, maka dibutuhkan skema pengembalian PPN di bandara, sebagaimana telah lama dijalankan Jepang dan Singapura — skema yang terbukti melipatgandakan belanja ritel kelas atas.

Lebih dari sekadar mengejar volume, Indonesia sebaiknya membidik tamu yang tinggal lama dan berbelanja besar: para pekerja jarak jauh dan digital nomad yang menjadikan Bali rumah kedua, penyelenggara konferensi internasional yang pengeluarannya berlipat, serta wisata medis dan kebugaran — ekosistem di mana selama ini kita justru kehilangan miliaran dolar ke negara tetangga. Agar berkah ini tidak menumpuk di satu titik hingga menimbulkan kepadatan, kampanye harus berani melangkah "Beyond Bali", menebar cerita ke Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Danau Toba.

Tentu ada rambu yang tak boleh diabaikan. "Pesta Obral" adalah taktik jangka pendek, bukan identitas permanen. Jepang sendiri kini mulai menerapkan harga berbeda bagi turis dan warga lokal, karena sadar keindahan tidak boleh dijual murah selamanya. Indonesia pun harus memastikan bahwa murah tidak berarti murahan: pengalaman, kebersihan, dan keamanan tetap harus berkelas dunia. Kita juga perlu menjaga agar dolar yang masuk benar-benar mengendap di dalam negeri — lewat penguatan konten lokal, pemandu lokal, dan kerajinan lokal — bukan sekadar numpang lewat melalui barang impor dan kepemilikan asing.

Krisis ini nyata dan menyakitkan; tak ada gunanya berpura-pura sebaliknya. Tetapi sejarah ekonomi mengajarkan satu hal: bangsa yang bangkit bukanlah yang paling sedikit terguncang, melainkan yang paling cerdik membaca peluang di tengah guncangan. Untuk saat ini, rupiah yang melemah telah menjadikan Indonesia salah satu destinasi paling terjangkau di dunia bagi mereka yang memegang mata uang kuat. Pertanyaannya bukan lagi apakah peluang itu ada — ia jelas terbentang lebar. Pertanyaannya adalah apakah kita gesit untuk merebutnya?.

Garuda mungkin sedang lemah sayapnya. Tetapi justru di saat seperti inilah ia bisa belajar terbang lebih tinggi.

Email

info@pusatkajianpariwisata.id

Privacy Policy