Starlink vs Satria dan Strategi Kedaulatan Digital Indonesia

Di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat, Indonesia sedang menghadapi momen krusial dalam strategi konektivitasnya. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini mengungkapkan dilema terkait kelanjutan proyek Satria-2, seiring dengan masuknya Starlink ke pasar Indonesia. Situasi ini telah memicu perdebatan di berbagai media, baik online maupun media sosial, tentang masa depan infrastruktur digital nasional.

Starlink, yang kini telah mendapatkan izin untuk melayani pengguna akhir atau pelanggan ritel, menawarkan solusi cepat untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memang menghadapi tantangan unik dalam menyediakan konektivitas yang merata. Kehadiran Starlink dipandang sebagai langkah strategis dalam mengurai permasalahan ini, memungkinkan masyarakat di berbagai pelosok negeri untuk menikmati akses internet untuk beragam keperluan.

Namun, di balik janji kemudahan akses ini, tersembunyi pertanyaan penting tentang kedaulatan digital nasional. Di sinilah relevansi proyek satelit nasional Satria-1 dan Satria-2 menjadi semakin krusial. Satria-1, yang baru diluncurkan dan beroperasi pada tahun 2023, memiliki kapasitas 150 Gbps dan mampu melayani 37 ribu titik dengan kecepatan internet 3-5 Mbps. Meskipun kecepatan ini mungkin terdengar lambat bagi generasi muda yang terbiasa dengan streaming video dan gaming online, namun lebih dari cukup untuk keperluan pengolahan data dan pengiriman informasi lintas wilayah nasional.

Rencana pengembangan Satria-2 dengan kapasitas yang lebih besar, mencapai 300 Gbps, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi nasional. Meski membutuhkan investasi besar sekitar USD 860 juta, proyek ini memiliki nilai strategis yang jauh melampaui aspek finansialnya. Satria-1 dan Satria-2 tidak hanya berperan dalam menyediakan konektivitas, tetapi juga dapat dioptimalkan khusus untuk kepentingan militer dan keamanan nasional.

Dalam era di mana informasi dan data menjadi aset strategis, memiliki infrastruktur komunikasi satelit yang dikelola secara mandiri menjadi kebutuhan vital bagi kedaulatan digital suatu negara. Satria-1 dan Satria-2 dapat dimanfaatkan untuk komunikasi taktis, pengawasan wilayah, dan manajemen krisis yang memerlukan jaringan komunikasi yang aman dan terpercaya. Kemandirian dalam teknologi satelit ini juga memberikan Indonesia kontrol penuh atas aliran data melalui infrastrukturnya, memastikan bahwa informasi sensitif terkait keamanan nasional tidak jatuh ke tangan pihak asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.

Strategi memisahkan penggunaan satelit untuk kepentingan militer/keamanan nasional dan keperluan komersial bukanlah hal yang baru. Beberapa negara maju telah menerapkan pendekatan serupa dengan sukses. Mari kita lihat beberapa studi kasus:

1. Amerika Serikat telah lama mengembangkan program seperti Wideband Global SATCOM (WGS) dan Advanced Extremely High Frequency (AEHF) khusus untuk komunikasi militer yang aman. Sementara itu, AS juga membuka pasar komersialnya untuk perusahaan seperti SpaceX (Starlink), Hughes Network Systems, dan Viasat. Pemisahan yang jelas antara satelit militer dan komersial ini telah menghasilkan inovasi di kedua sektor.

2. Rusia mengoperasikan sistem satelit Meridian untuk komunikasi militer dan program GLONASS untuk navigasi dan penentuan posisi. Namun, untuk layanan internet satelit komersial, Rusia membuka pasarnya untuk pemain lokal seperti Tricolor dan NTV-Plus, serta mempertimbangkan masuknya pemain global.

3. Jepang mengoperasikan satelit X-Band untuk komunikasi militer melalui kemitraan publik-swasta DSN Corporation. Sementara itu, untuk keperluan komersial, Jepang memiliki perusahaan seperti SKY Perfect JSAT dan juga terbuka terhadap kompetisi global.

4. Australia bekerjasama dengan AS dalam penggunaan satelit militer seperti WGS, namun juga mengembangkan National Broadband Network (NBN) untuk layanan internet satelit domestik. Bersamaan dengan itu, Australia membuka pasarnya untuk pemain global seperti Starlink.

Melihat studi kasus ini, jelas bahwa Indonesia dapat mengadopsi strategi serupa. Proyek Satria-1 dan Satria-2 dapat diposisikan sebagai infrastruktur strategis nasional yang fokus pada kebutuhan pemerintah, militer, dan keamanan nasional. Sementara itu, membuka ruang bagi kompetisi di sektor komersial, termasuk memperbolehkan masuknya Starlink dan penyedia layanan satelit asing lainnya, merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan potensi pasar digital Indonesia yang besar.

Indonesia, sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara dan nomor empat di dunia setelah Cina, Amerika Serikat dan India, memiliki daya tarik besar bagi investasi dan teknologi mutakhir. Dengan memisahkan penggunaan satelit untuk kepentingan keamanan nasional (Satria) dan keperluan komersial (dibuka untuk kompetisi), Indonesia dapat mencapai keseimbangan optimal antara melindungi kepentingan strategis nasional dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan sektor bisnis melalui kompetisi di pasar terbuka.

Lebih jauh lagi, pengembangan teknologi satelit nasional dapat menjadi katalis bagi kemajuan industri aerospace dan teknologi tinggi di Indonesia. Ini berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Namun, tantangan tetap ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi besar dalam proyek Satria menghasilkan return of investment yang memadai, baik secara ekonomi maupun strategis. Diperlukan juga strategi yang jelas untuk mengintegrasikan teknologi Satria dengan infrastruktur digital lainnya, serta rencana untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam berbagai sektor.

Kesimpulannya, melanjutkan proyek Satria-1 dan Satria-2 sambil membuka pasar untuk pemain global seperti Starlink bukanlah langkah yang saling bertentangan. Sebaliknya, ini merupakan strategi yang saling melengkapi dan penting bagi masa depan digital Indonesia. Proyek Satria memperkuat posisi Indonesia dalam hal keamanan nasional dan kedaulatan digital, sementara keterbukaan terhadap pemain global mendorong inovasi dan memberikan pilihan lebih luas bagi konsumen.

Dengan pendekatan yang seimbang ini, Indonesia dapat memaksimalkan potensi pasar digitalnya yang besar sambil tetap melindungi kepentingan strategis nasionalnya. Inilah langkah penting menuju Indonesia Emas 2045 - sebuah negara yang mandiri secara digital, namun tetap terhubung dan kompetitif dalam lanskap teknologi global. Tantangan kedepan adalah bagaimana mengimplementasikan strategi ini dengan efektif, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok terdalam.***

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti