Strategi Pariwisata Menpar Widiyanti: Bagus, tapi Masih Bolong

Penulis: Muhammad Rahmad,Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta. Keterangan Gambar: Jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia tahun 2025 jatuh ke posisi 5 di bawah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Pariwisata Indonesia tahun 2025 kalah bersaing di ASEAN. Vietnam berhasil menyodok Indonesia sehingga kita pun terperosok ke posisi 5. Untuk menghadapi itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengumumkan strategi besar pada 22 Oktober 2025 lalu. Kemenpar menargetkan turis kaya / pariwisata berkualitas, menggandeng Michelin dan Forbes Travel Guide untuk promosi, dan memperbaiki konektivitas 36 bandara internasional. Arahnya Menpar sudah bagus, namun ada bolong bolong besar yang terabaikan.

Saat ini, pariwisata Thailand menguasai 40% pasar ASEAN, sementara Indonesia baru 11%. Posisi Indonesia berada diurutkan ke-5 dibawah Thailand, Malaysia, Singapura, dan dibawah Vietnam. Mereka berhasil unggul dari Indonesia karena punya tiga hal sekaligus: proses visa mudah, pemasaran digital masif, dan pengalaman wisatawan yang lancar.

Tiga Bolong Besar Yang Terabaikan

Pertama, visa belum kompetitif

Indonesia butuh 24 jam untuk proses visa, sementara Singapura sudah instant. China menyiapkan visa transit gratis 144 jam. Indonesia sama sekali tidak memberikan visa transit. Thailand punya 10 jenis visa, Indonesia cuma 3 jenis visa. Visa kita belum kompetitif.

Bayangkan turis Australia transit 12 jam di Jakarta—dengan aturan sekarang, mereka tidak bisa keluar bandara. Padahal kalau kita buka visa transit 72 jam gratis, mereka bisa jalan-jalan, makan, belanja, dan menginap. Dalam 24 jam mereka bisa habiskan Rp3-5 juta.

Saya di Pusat Kajian Pariwisata Indonesia (2025) menghitung, Indonesia bisa meraup Rp50 triliun dalam 5 tahun, hanya dari turis transit.

Penelitian Mazzola et.al. (2022) di International Journal of Tourism Research bahkan menegaskan kemudahan visa adalah prasyarat mutlak untuk destinasi kepulauan - seperti Indonesia.

Kita juga butuh visa baru. Misalnya visa untuk pekerja remote yang tinggal 6 bulan sambil kerja dari Bali (visa digital nomad), visa untuk pensiunan kaya, visa untuk wisata medis, dan golden visa untuk penguasa top dunia. Thailand dan Dubai sudah sukses dengan berbagai jenis visa ini.

Portugal, Dubai, Malta sukses dalam penerapan golden visa dan mereka meraup puluhan miliar dolar dari golden visa ini. Saya menghitung, bila Indonesia memberikan Golden Visa, maka kita bisa meraup sekitar Rp5,5 triliun dalam 2 tahun dari investasi properti dan bisnis.

Kedua, strategi digital diabaikan

Ini yang paling mengkuatirkan. Menpar Widiyanti Putri Wardhana tidak menyinggung soal peran media sosial dalam promosi pariwisata Indonesia. Padahal 85% wisatawan milenial mencari destinasi lewat Instagram dan TikTok. Penelitian Alzaydi dan Elsharnouby (2023) di Future Business Journal menunjukkan bahwa destinasi yang menggunakan media sosial dengan strategi pemasaran, dapat meningkatkan minat wisatawan secara signifikan. Sementara studi Al-Khateeb et.al (2025) mengkonfirmasi bahwa pemasaran digital menjadi pilihan pemasaran paling efektif dalam satu dekade terakhir. Iswanto et.al. (2024) dalam International Journal of Sustainable Development and Planning menunjukkan influencer pariwisata punya efektivitas tinggi dalam promosi dan mengundang minat wisatawan.

Ketiga, bandara kita belum jadi destinasi wisata dan berkelanjutan

Menpar Widiyanti Putri Wardhana juga tidak menyinggung soal pengelolaan bandara kita menjadi destinasi wisata dan berkelanjutan. Padahal, bandara sebagai destinasi wisata dan berkelanjutan sudah menjadi pilihan premium negara-negara dunia. Changi Airport di Singapura misalnya, punya taman indoor, punya air terjun setinggi 40 meter, yang dikelilingi pusat kuliner, spa dan belanja dengan harga kompetitif. Penumpang internasional yang transit 6 jam bisa belanja ratusan dolar tanpa keluar bandara. Changi Airport meraup pendapatan Rp37,5 trilyun tahun 2024, sementara Bandara Soekarto Hatta hanya meraup pendapatan sekitar Rp10,3 trilyun. Bandara kita perlu dikelola seperti Changi Airport itu.

Yang juga mengkuatirkan: Menpar juga tidak menyinggung soal keberlanjutan. Padahal Bramwell dan Lane (2021) dalam Tourism Recreation Research menekankan destinasi berkelanjutan mencatat kinerja 37% lebih tinggi dibanding destinasi yang tidak berkelanjutan. Jika Menpar membidik turis premium, maka sejatinya, turis premium justru paling peduli dengan lingkungan.

Potensi Luar Biasa Kalau Berani

Kalau kita terapkan strategi lengkap—visa mudah, pemasaran digital kuat, bandara jadi destinasi wisata dan keberlanjutan, jangan kaget, Indonesia bisa raih devisa Rp20 kuadriliun (20 ribu trilyun) dalam 6 tahun. Terjadi peningkatan 400% dari sekarang.

Dampaknya akan sangat luar biasa: tercipta 2-3 juta lapangan kerja baru, 400.000 usaha kecil menengah tumbuh, rupiah stabil, cadangan devisa naik dari Rp2.310 triliun jadi Rp5.775 triliun.

Ini bukan mimpi. Saya menghitung secara akademis dan merujuk pada praktik terbaik global yang sudah terbukti di Thailand, Vietnam, dan Arab Saudi.

Tentu saja faktor kritisnya butuh koordinasi kuat dilini pemerintahan. Penelitian Pastras dan Bramwell (2013) di Annals of Tourism Research menunjukkan koordinasi efektif butuh struktur jelas dengan mandat kuat. Indonesia butuh Country Destination Management Organization (CDMO) yang kuat dan bersinergi dengan Imigrasi, InJourney (induk BUMN Pariwisata), BI, dan Kemenkeu (sebagai otoritas sektor keuangan dan kebijakan moneter).

Strategi Menpar Widiyanti sudah punya fondasi bagus, namun perlu dilengkapi dengan reforma visa yang berani, revolusi pemasaran digital yang masif, transformasi bandara yang visioner dan keberlanjutan.

Indonesia punya 17.000 pulau dengan keragaman budaya luar biasa. Yang kita butuhkan: bikin aksesnya semudah Singapura, pemasarannya seagresif Dubai, pengalamannya selancar Thailand.

Thailand berani dan mendominasi pasar ASEAN. Sekarang giliran Indonesia. Pertanyaannya bukan "bisa tidak?" tapi "berani tidak?".

*) Penulisan adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti