Tourism Inc. Theory: Mengelola Negara sebagai Korporasi Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang unik. Ia menyentuh hampir setiap dimensi kehidupan bernegara — imigrasi, transportasi, infrastruktur, kebudayaan, lingkungan, keamanan, perdagangan, teknologi informasi, pendidikan — namun tidak ada satu pun kementerian yang benar-benar menguasainya. Di hampir semua negara, kementerian pariwisata hanya mengendalikan sebagian kecil dari ekosistem yang seharusnya ia kelola. Sisanya tersebar di puluhan lembaga yang masing-masing memiliki agenda, anggaran, dan logika birokrasi sendiri.

Inilah yang penulis sebut sebagai paradoks tata kelola pariwisata: sebuah sektor yang secara ekonomi termasuk paling besar dan paling lintas-sektoral di dunia, justru memiliki arsitektur kelembagaan yang paling terfragmentasi.

Fragmentasi ini bukan sekadar masalah teknis administrasi. Ia mengambil tiga bentuk yang saling memperkuat. Pertama, fragmentasi horizontal — kementerian pariwisata beroperasi dalam silo, terpisah dari kementerian transportasi, pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan lembaga lain yang kebijakan-kebijakannya secara langsung menentukan kualitas pengalaman wisatawan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kedua, fragmentasi vertikal — jurang antara kebijakan nasional dan realitas di tingkat daerah, di mana visi besar dari pusat seringkali tidak pernah sampai ke level implementasi di destinasi. Ketiga, fragmentasi sektoral — tata kelola pariwisata hanya melibatkan aktor-aktor tradisional seperti hotel, maskapai, dan agen perjalanan, sementara aktor-aktor yang justru semakin menentukan masa depan pariwisata — perusahaan teknologi, lembaga keuangan, universitas, organisasi masyarakat sipil, media — tidak memiliki tempat formal dalam struktur pengambilan keputusan.

Selama beberapa dekade, respons terhadap fragmentasi ini didominasi oleh pendekatan yang sama: memperkuat pemasaran destinasi. Destination Management Organization (DMO) didesain terutama sebagai mesin promosi. Asumsinya sederhana — jika wisatawan datang lebih banyak, masalah lainnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Literatur akademik pun mengikuti pola ini, dengan sebagian besar penelitian terfokus pada level destinasi dan regional, bukan pada level nasional di mana keputusan-keputusan struktural yang paling menentukan sesungguhnya diambil.

Ketika penulis melakukan kajian mendalam terhadap lebih dari 80 artikel dari jurnal-jurnal bereputasi tinggi (Q1/Q2 Scopus) yang terbit antara 2022 dan 2025 — dari penerbit seperti Elsevier, Emerald, Taylor & Francis, Springer, Wiley, dan MDPI — sebuah pola yang mengejutkan muncul. Tujuh aliran penelitian yang selama ini berkembang secara terpisah ternyata menunjuk ke arah yang sama: kebutuhan mendesak akan kerangka tata kelola pariwisata yang terintegrasi di level nasional.

Aliran pertama, tata kelola pariwisata dan koordinasi lintas-sektor, menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga pemerintah adalah prasyarat, bukan pelengkap. Aliran kedua, evolusi DMO, mengungkap bahwa organisasi pariwisata di seluruh dunia sedang bertransformasi dari agen pemasaran menjadi lembaga tata kelola — dan bahwa kemampuan membangun jaringan (networking capability) hanya efektif jika didukung oleh otoritas formal. Aliran ketiga, ekosistem pariwisata cerdas, menghasilkan temuan kontraintuitif: keberhasilan smart tourism ditentukan terutama oleh kualitas institusi, bukan oleh adopsi teknologi itu sendiri. Aliran keempat, ekosistem inovasi, membuktikan bahwa transformasi dasar memerlukan tekanan regulasi (coercive pressure), sementara inovasi lanjutan memerlukan legitimasi pasar (normative pressure) — keduanya harus hadir secara bersamaan. Aliran kelima, model helix multi-stakeholder, menunjukkan bahwa aktor-aktor di luar sektor pariwisata tradisional — akademia, masyarakat sipil, media — sama kritisnya bagi kesehatan ekosistem. Aliran keenam, kemitraan publik-swasta, memperlihatkan bahwa keseimbangan antara sektor publik dan swasta bukan sekadar pilihan pragmatis melainkan prinsip tata kelola yang menentukan ketahanan sistem. Dan aliran ketujuh, pariwisata regeneratif dan complexity science, menantang seluruh pendekatan evaluasi kebijakan konvensional yang bersifat linear dan statis.

Tujuh aliran, dari tujuh tradisi intelektual yang berbeda, namun konvergen pada satu titik yang sama.

Yang juga terungkap dari kajian ini adalah kekosongan yang mencolok. Penulis mengidentifikasi lima celah besar dalam literatur global. Tidak ada kerangka teoritik yang mengintegrasikan tata kelola pariwisata di level nasional — hampir semua penelitian berhenti di level destinasi atau regional. Tidak ada teori tentang bagaimana koordinasi lintas-kementerian seharusnya bekerja dalam konteks pariwisata. Tidak ada kerangka konseptual untuk mengintegrasikan aktor non-pariwisata secara sistematis ke dalam ekosistem tata kelola. Tidak ada teori tata kelola yang secara khusus menjawab tantangan negara kepulauan berkembang — dengan segala kompleksitas geografis, keragaman budaya, dan asimetri kapasitas yang melekat padanya. Dan tidak ada pendekatan evaluasi kebijakan pariwisata yang mengadopsi prinsip-prinsip complexity science — yang mampu menangkap non-linearitas, feedback loops, dan emergence yang sesungguhnya menjadi karakteristik utama sistem pariwisata.

Lima celah ini bukan celah kecil. Ini adalah kekosongan fundamental yang menjelaskan mengapa begitu banyak negara — termasuk negara-negara dengan potensi pariwisata luar biasa — gagal memaksimalkan sektor ini secara berkelanjutan. Selama kerangka teoritiknya tidak ada, praktik kebijakan akan terus berputar pada solusi parsial yang sama.

Dari sinilah Tourism Inc. Theory lahir.

Premis dasarnya sederhana namun radikal: bagaimana jika kita mengelola sebuah negara sebagaimana kita mengelola sebuah korporasi pariwisata? Bukan dalam arti privatisasi atau komersialisasi, melainkan dalam arti meminjam logika tata kelola korporat — yang memiliki hierarki otoritas yang jelas, pemisahan fungsi strategis dan operasional, mekanisme akuntabilitas terstruktur, keterlibatan pemangku kepentingan yang terlembaga, dan sistem informasi yang terintegrasi — untuk diterapkan pada tata kelola pariwisata nasional.

Teori ini dibangun di atas konvergensi tujuh pilar ilmiah: complexity science, institutional theory, stakeholder theory, network governance, deliberative democracy, regenerative paradigm, dan smart ecosystems. Bukan eklektisisme sembarangan, melainkan sintesis yang disiplin — setiap pilar menyumbangkan dimensi spesifik yang tidak bisa digantikan oleh pilar lainnya, dan bersama-sama mereka membentuk fondasi yang koheren bagi sebuah teori tata kelola pariwisata yang benar-benar baru.

Yang penting dicatat: istilah "Tourism Inc." sendiri belum pernah muncul dalam literatur akademik global sebelumnya. Buku ini tidak memperbaiki teori yang sudah ada — ia membuka sebuah bidang kajian baru dalam ilmu tata kelola pariwisata.

Tourism Inc. Theory bukan jawaban untuk semua masalah pariwisata. Ia adalah kerangka berpikir — sebuah cara baru untuk melihat, menganalisis, dan mendesain tata kelola pariwisata di level nasional. Bagaimana teori ini kemudian diadaptasi, diuji, dikritik, dan dikembangkan oleh peneliti dan praktisi lain di berbagai konteks — itulah undangan yang ditawarkan buku ini.

Artikel ini merupakan ringkasan Bagian I dari buku Tourism Inc. Theory: Mengelola Negara sebagai Korporasi Pariwisata (Muhammad Rahmad, 2026).