Visi Besar, Eksekusi Kerdil: Mengapa Pariwisata Indonesia Kalah di Kandang Sendiri?

Presiden Prabowo Subianto tidak pernah ragu menyuarakan visinya: Indonesia harus besar, Indonesia harus menjadi kekuatan dunia. Dalam berbagai kesempatan, beliau menegaskan bahwa negara dengan 280 juta penduduk, kekayaan alam melimpah, dan posisi geopolitik strategis tidak boleh menjadi bangsa kelas dua. Visi itu benar. Visi itu mulia. Namun di sektor pariwisata, visi besar sang Presiden justru terdistorsi oleh para pembantu yang gagal menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang berdaya saing.

Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau, garis pantai terpanjang di dunia, dan kekayaan budaya yang tak tertandingi. Dalam setiap forum internasional, pejabat kita fasih berbicara tentang "Wonderful Indonesia," "10 New Balis," dan transformasi digital pariwisata. Konsepnya megah, presentasinya memukau. Namun ketika data berbicara, realitas mempermalukan retorika.

Fakta yang Menampar

Tahun 2025, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat kelima di ASEAN dengan 13,98 juta wisman — tertinggal jauh dari Malaysia yang meraih 35 juta dan Thailand yang meski menurun masih mencatat 33 juta kedatangan. Lebih menyakitkan lagi, Vietnam yang dulu selalu di bawah Indonesia, kini melesat dengan 17,5 juta wisatawan dan pertumbuhan 40 persen.

Angka pertumbuhan 10,44 persen yang kerap dibanggakan pemerintah menjadi absurd ketika disandingkan dengan Malaysia yang tumbuh 20 persen atau Vietnam yang melonjak 40 persen. Kita berlari, tetapi tetangga kita sudah terbang.

Inikah wujud "Indonesia Besar" yang dicita-citakan Presiden Prabowo? Tentu bukan. Ada jurang lebar antara visi pemimpin dan eksekusi para pembantunya.

Strategi yang Dipertanyakan

Malaysia merebut mahkota ASEAN bukan dengan keajaiban, melainkan dengan kebijakan yang berani: visa-free untuk wisatawan Tiongkok dan India, kampanye pemasaran yang agresif, dan infrastruktur yang terintegrasi. Vietnam melakukan hal serupa — memperpanjang bebas visa untuk 25 negara, menyederhanakan e-visa, dan membangun konektivitas penerbangan baru.

Indonesia? Para pembantu Presiden masih berkutat dengan birokrasi visa yang berbelit, golden visa yang salah sasaran, dan ego sektoral yang menghalangi koordinasi antar-lembaga. Sementara Malaysia dan Vietnam berlomba mempermudah akses, Indonesia justru menambah syarat dan memperlambat proses.

Presiden Prabowo berbicara tentang efisiensi dan kecepatan. Tetapi kementerian dan lembaga terkait pariwisata masih beroperasi dengan mentalitas "business as usual" — rapat koordinasi tanpa keputusan, program seremonial tanpa dampak, dan laporan yang lebih indah dari kenyataan.

Bali: Berkah atau Kutukan?

Data menunjukkan lebih dari 50 persen wisman Indonesia hanya mengunjungi Bali. Program "10 New Balis" yang digaungkan sejak era sebelumnya hingga kini masih sebatas infrastruktur dan destinasi yang belum siap. Nyaris tidak dilanjutkan padahal kaya potensi. Labuan Bajo ramai dikunjungi pejabat untuk peresmian, tetapi sepi dari wisatawan yang membayar.

Ketergantungan pada Bali bukan strategi — itu kemalasan birokrasi. Ketika satu destinasi menjadi tulang punggung, seluruh tubuh pariwisata nasional menjadi rapuh. Apakah para menteri dan pejabat eselon satu tidak melihat kerentanan ini? Atau mereka memilih tidak melihat?

Pengeluaran Turun, Daya Saing Merosot

Yang lebih mengkhawatirkan, rata-rata pengeluaran wisatawan di Indonesia justru menurun, sementara negara-negara pesaing mencatat kenaikan. Ini menandakan kita tidak hanya kalah kuantitas, tetapi juga gagal meningkatkan kualitas. Wisatawan datang lebih sedikit dan membelanjakan lebih sedikit — formula sempurna untuk kemunduran.

Kontribusi pariwisata terhadap PDB yang stagnan di kisaran 5 persen menjadi bukti bahwa sektor ini tidak berkembang sesuai potensinya. Bandingkan dengan Thailand yang mencapai 12 persen atau Maladewa yang melampaui 25 persen.

Presiden Prabowo menginginkan Indonesia swasembada dan mandiri secara ekonomi. Pariwisata seharusnya menjadi mesin devisa yang tangguh. Namun mesin itu karatan karena dikelola oleh teknisi yang tidak memahami urgensi kompetisi global.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Dengan segala kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, mengapa Indonesia kalah dari Malaysia yang luasnya hanya sepersepuluh wilayah kita? Mengapa Vietnam yang baru pulih dari isolasi ekonomi mampu melampaui kita dalam satu dekade? Apakah ini soal anggaran, atau soal niat? Apakah ini soal kapasitas, atau soal keberanian mengambil keputusan?

Setiap tahun kementerian pariwisata berganti nama, struktur organisasi dirombak, dan jargon baru diluncurkan. Tetapi data tidak pernah berbohong: posisi Indonesia stagnan, sementara kompetitor terus menanjak.

Para pembantu Presiden harus bertanya kepada diri sendiri: sudahkah mereka bekerja sesuai standar yang dituntut oleh visi "Indonesia Besar"? Atau mereka masih bekerja dengan standar birokrasi lama yang lamban dan defensif?

Penutup

Presiden Prabowo telah menetapkan arah: Indonesia harus menjadi negara besar yang disegani. Visi itu tidak salah — justru itulah yang dibutuhkan bangsa ini. Namun visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Dan saat ini, pariwisata Indonesia sedang berhalusinasi tentang kejayaan yang tidak pernah terwujud.

Pariwisata Indonesia tidak kekurangan teori. Kita punya roadmap, masterplan, dan kajian akademis yang bertumpuk. Yang kita butuhkan bukan lagi konsep, melainkan para pembantu Presiden yang berani mengambil keputusan cepat, memotong birokrasi, dan berpikir seperti kompetitor — bukan seperti administrator.

Selama para menteri dan pejabat masih sibuk dengan ceremonial dan pencitraan, sementara Malaysia dan Vietnam fokus pada kebijakan yang pro-wisatawan, maka Indonesia akan terus menjadi raksasa yang tertidur — kaya potensi, miskin prestasi.

Data tidak bisa dibantah dengan narasi. Visi Presiden tidak bisa diwujudkan dengan rapat koordinasi. Sudah saatnya para pembantu Presiden berhenti membanggakan apa yang bisa menjadi, dan mulai malu dengan apa yang sedang terjadi.

Indonesia bisa besar. Indonesia harus besar. Tetapi kebesaran itu tidak akan datang dari mereka yang bekerja dengan mental kecil.

*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pariwisata Indonesia / Dosen Pariwisata Institut Pariwisata Trisakti, Jakarta.